DISKUSI: Dari kanan, Anggota DPRD Medan Sahat Marulitua Tarigan, Kadis Bina Marga Medan Khairul Syahnan, Kabid Drainase Bina Marga Medan Yusdartono dan Pemimpin Redaksi Sumut Pos Valdes J Nainggolan saat diskusi di Graha Pena Medan, Rabu (28/1).
Banjir selalu menghantui warga Kota Medan setiap kali hujan turun. Tak hanya warga yang tinggal di bantaran sungai, warga yang tinggal jauh dari bantaran sungai pun, tiap tahun juga ikut kebanjiran.
Upaya untuk mengantisipasi banjir ini pun sudah sering dilakukan, Bahkan, sudah cukup banyak proyek penanggulangan banjir yang telah dilakukan. Ratusan miliar uang rakyat, hingga triliunan rupiah dana pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) telah digelontorkan.
Sebut saja proyek Medan Metropolitan Urban Development (MMUDP) yang dikerjakan pada rentang tahun 1983 hingga 1994. Ada juga proyek Kanal Medan Flood Control (MFC) kawasan Titi Kuning, Medan Johor yang merupakan proyek besar pinjaman Japan Bank for International Corporation (JBIC). Proyek senilai Rp 240 miliar pada tahun 2008, dibangun untuk mengurangi banjir yang kerap melanda Medan. Kenyataannya, setiap kali turun hujan titik genangan malah semakin banyak di Kota Medan.
Namun setelah itu, hingga kini belum ada lagi mega proyek dari pemerintah pusat untuk mengatasi banjir yang kerap meresahkan warga Kota Medan. Untuk itu, Kadis Bina Marga Kota Medan Khairul Syahnan berharap kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) untuk memberikan perhatiannya kepada persoalan banjir di Kota Medan.
“Coba lihat, apakah ada mega proyek dari Kementrian Pekerjaan Umum yang berjalan di Kota Medan untuk mengatasi banjir saat ini?” kata Kepala Dinas Bina Marga Medan, Khairul Syahanan saat berdiskusi bersama awak redaksi Sumut Pos di lantai 3 gedung Graha Pena, Rabu (28/1). Diskusi ini juga dihadiri anggota Komisi D DPRD Kota Medan Sahat Maruli Tua Tarigan.
Menurut Khairul, Pemko Medan saat ini sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah pusat untuk mengatasi banjir di Kota Medan. Pasalnya, anggaran yang dimiliki Pemko Medan sangat terbatas, dan hanya mampu memperbaiki saluran tertier saja. Sedangkan untuk saluran primer dan sekunder Pemko sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Khairul juga mengungkapkan, salah satu pengguna dana APBN terbesar adalah Kementerian PU-Pera yakni berkisar Rp118 triliun. Sedangkan APBD Kota Medan hanya 4,6 triliun dan Dinas Bina Marga hanya mendapat alokasi anggatan Rp200 miliar untuk drainase dan Rp235 miliar untuk jalan.
“Jika Rp18 triliun saja Kementerian PU-Pera mau menggelontorkan dananya untuk proyek penanggulangan banjir di Kota Medan, saya rasa sudah lebih dari cukup,” ungkapnya.
Untuk itu dia berharap, Sumut Pos dapat membuat diskusi serupa dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, seperti BWSS II, Pemprov Sumut, Kemen PU-Pera, anggota DPD RI dan angota DPR RI, sehingga mampu mendorong mega proyek seperti MMUDP yang pernah dilakukan di Kota Medan.
Harapan itu, lanjut dia, dapat direalisasikan apabila semua pihak yang memiliki rasa tanggung jawab untuk memajukan Kota Medan dapat sama-sama ikut berjuang bersama Pemko Medan memperebutkan “kue-kue” pembangunan yang dimiliki Kementrian PU-Pera yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono itu.
“Harusnya para anggota DPR RI mapun DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) harusnya sudah memikirkan hal tersebut. Sehingga MUDP jilid kedua dapat terlaksana,” harapnya.
“Saat ini Kota Medan hanya dapat pembangunan seperti fly over guna mengatasi kemacetan, sebenarnya di luar itu ada lagi yang dibutuhkan Medan yakni mega proyek untuk mengatasi banjir, seperti pembangunan waduk, tanggul, maupun perluasan sungai yang sudah mulai mengalami pendangkalan,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Medan Sahat Maruli Tua mengaku sepakat dengan usul Kadis Bina Marga Kota Medan Khairul Syahnan. Dia juga mengajak Sumut Pos untuk menggagas pertemuan lintas sektoral guna membicarakan penanggulangan bajir di Kota Medan melalui mega proyek dari pemerintah pusat, apakah itu berupa proyek MMUDP atau lainnya.
“Persoalan banjir ini bukan hanya persoalan Kota Medan, tapi seluruh daerah. Rasanya aneh juga, Kota Medan yang merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia perkembangan pembangunannya super lambat sehingga tertinggal dengan daerah lain, seperti Palembang misalnya,” ungkap Maruli.(dik/adz)