SUMUTPOS.CO – Infrastruktur Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transport (BRT) di Kota Medan terus berproses. Saat ini Pemko Medan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sedang merampungkan Final Bussines Cause (FBC). “Kami perkirakan selambatnya di Julli tahun ini sudah bisa dilelang,” ujar Kepala Bappeda Setdako Medan, Wiriya Alrahman kepada Sumut Pos, Minggu (28/1).
Wiriya menjelaskan, secara paralel dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek prestius tersebut sedang disiapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. “Jadi terus berprogres (pembangunan LRT dan BRT) ini, dan pada pertengahan 2018 sudah bisa kita umumkan pelelangannya,” katanya.
Menurut Wiriya, akan ada market sounding terhadap pembangunan moda angkutan massal ini kepada khalayak. Program tersebut berbentuk pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Setelah proses pelelangan selesai, pada 2019 diyakini dia pembangunan LRT dan BRT ini bisa segera dimulai. “Setidaknya dalam setahun masih proses pelelangan. Dan di 2019 baru mulai pengerjaan,” pungkasnya.
Diketahui, dalam pelaksanaan proyek KPBU ini selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) berkolaborasi dengan beberapa kementrian terkait antaranya Kementrian PPN/Bappenas selaku dalam tahap perencanaan.
Lingkup kerjasama KPBU Transportasi yang ditawarkan yakni kerjasama pembangunan, pembelian, pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan sistem dan penerimaan tiket oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk prasarana LRT dan BRT serta untuk sarana LRT. “Sedangkan untuk sarana BRT nantinya, akan dikerjasamakan lagi ke pihak operator bus. Sementara untuk pengelolaan Transit Oriented Development (TOD) dikelola Pemko Medan dengan BUP dan BUMN/BUMD/swasta,” paparnya.
Kadishub Kota Medan Renward Parapat mengatakan, perkembangan kota terus meningkat seiring tingkat pertambahan penduduk, pertumbuhan kendaraan juga daya beli masyarakat. Dengan demikian, jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahun sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas. Bahkan pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan.
“Dari sisi manajemen rekayasa lalu lintas, kami berusaha menangani kepadatan atau kemacetan, termasuk penataan parkir. Satu alternatifnya, tentu mengoperasionalkan angkutan massal. Sebab sekali bergerak bisa mengangkut orang banyak,” katanya.
Dia mengatakan, pihaknya sudah merintis BRT dan LRT ini sejak dua tahun lalu bersama Bappeda. Patut disyukuri, ungkap Parapat, lelang membangun dua angkutan massal ini banyak diminati investor besar di Jakarta.
“Sebelumnya kami juga telah mendapat penjelasan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan agar rencana pengadaan angkutan massal ini terus berproses. Harapan kita, transportasi massal ini bisa diwujudkan untuk mengatasi kemacetan,” urai dia.
Mengenai biaya, diperkirakan mencapai Rp6-7 triliun. Untuk BRT membutuhkan biaya sekitar Rp600 sampai Rp700 miliar. Belum lagi pembangunan jalan layang tol, adanya elevated rail way. Sehingga tak membutuhkan lagi yang namanya operator. Ia menyebutkan, LRT dimulai dari Terminal Terpadu Amplas sampai Terminal Pinang Baris. Lintasannya juga akan melewati inti kota. “Sedangkan BRT mulai dari Jalan Willem Iskandar sampai Jamin Ginting. Meski demikian, rutenya nanti akan terus dievaluasi,” paparnya.(prn/ila)