Ratusan angkutan umum jenis taksi terparkir diruas jalan Gatot Subroto saat melakukan unjuk rasa di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Dalam aksinya mereka menuntut untuk pemerintah segera menutup armada angkutan plat hitam berbasis aplikasi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, per 1 April mendatang, Dinas Perhubungan Sumut saat ini menunggu pemberlakuan aturan dimaksud.
“Kita akui ada pihak yang kemungkinan mempersoalkan atau tidak setuju terhadap regulasi husus angkutan berbasis aplikasi online ini. Setelah Permen terbit, baru kita bisa cerita. Kalau di awal-awal biasa itu (pro-kontra), makanya nanti kita lihat, yang direvisi itu seperti apa,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumut Anthony Siahaan kepada Sumut Pos, akhir pekan lalu.
Untuk perbedaan pendapat di masyarakat, menurut Anthony, sudah dilakukan pembahasan bagaimana mengantisipasi permasalahan yang kemungkinan akan muncul setelah diberlakukannya regulasi tersebut. Namun dirinya menegaskan, Dishub Sumut hanya mengurus persoalan keberadaan taksi online. Sehingga yang dibahas adalah bagaimana menyesuaikan tarif untuk kendaraan roda empat itu.
“Komunikasi dengan stakeholder itu sudah kita lakukan. Yang lalu sudah kami bahas bagaimana mengantisipasi itu. Tetapi sepertinya Sumut masih kondusif. Kalau kalian mau tanya saya taksi online, boleh. Tetapi kalau becak dan sepedamotor, tidak ada dalam nomenklatur saya,” sebutnya.
Diakuinya, penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Pergub) menunggu Permenhub dimaksud berlaku. Dengan demikian, pihaknya baru akan menyusun regulasi di tingkat provinsi pada bulan depan. Namun sebelumnya, perlu ada pembahasan lagi lebih lanjut.
“Ya nanti kita bicarakan lagi setelah Permen-nya (Permenhub 32/2016) berlaku untuk Pergubnya. Karena ‘kan memang harus begitu, nggak mungkin kita buat dulu Pergubnya, sabar dulu,” katanya.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Zeira Salim Ritonga mengatakan menyarankan agar Pemprov melalui Dishub Sumut menyampaikan rencana pemberlakuan Permenhub 32/2016 secara maksimal kepada seluruh pihak terkait. Khususnya kepada para pengusaha angkutan umum yang memiliki izin selama ini.
“Jadi memang harus ada kendali dari pemerintah, supaya jangan ada diskriminasi. Karena tentu kita ingin transportasi murah, tetapi jangan sampai mematikan yang ada,” katanya.
Selain itu, kepada pengendara becak bermotor yang memprotes legalisasi keberadaan taksi online dikatakan Zeira, sudah saatnya harus membenahi diri dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta penyesuaian tarif bait penumpang. Sebab mau tidak mau, kompetisi di era komunikasi modern saat ini harus dihadapi. Apalagi pertimbangan keamanan dan kenyamanan menjadi faktor utama bagi calon penumpang.
“Ya kita minta pemerintah cerdik menyikapi hal ini, mengakomodir kepentingan yang ada. Untuk yang konvensional seperti becak juga kita harapkan meningkatkan kualitas pelayanannya. Apalagi becak ini kan termasuk ciri khas dan maskot untuk Kota Medan,” sebutnya.
Dirinya juga mengimbau Pemprov Sumut memaksimalkan sosialisasi Permenhub dimaksud kepada stakeholder. Legislatif menurutnya juga akan siap membantu menyampaikannya ke masyarakat. (bal/adz)