MEDAN-Polemik pemekaran Medan Utara terus bergulir dalam dua tahun terakhir. Puncaknya adalah penyerahan kajian ilmiah oleh tim 17 Pemekaran Medan Utara kepada tim riset dari FISIP USU, apakah daerah pesisir ini layak dimekarkan sebagai pemerintah adminstratif yang baru atau tidak. Wacana ini pula yang menjadi perbincangan dalam seminar sehari Sumut Pos bertajuk ‘’Pemekaran Medan Utara di Ambang Mata’’ di Hotel Asean International, Sabtu (30/1) besok.
Ketua Pelaksana, Darwin Purba mengatakan, seminar yang dihelat oleh Event Organizer dan Litbang Sumut Pos ini menampilkan empat pembicara, yakni Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, Dosen FISIP USU, Drs Ridwan Rangkuti MA, Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy, dan anggota Tim 17 Pemekaran Medan Utara Ibeng S Rani. Dia mengingatkan acara yang mendapatkan dukungan dari PLN Wilayah Medan ini merupakan bagian dari komitmen Sumut Pos urun rembug dalam isu-isu strategis di pemerintahan dan masyarakat.
“Kami mengangkat topik ini agar wacana pemekaran ini bisa disampaikan kepada publik dalam forum terbuka. Sebagian ada yang menganggap isu ini sensitif, tapi bagaimanapun harus disampaikan secara santun sehingga tidak muncul saling curiga antar kelompok,’’ ujar Wakil Ketua Pelaksana, Valdesz J Nainggolan.
Sementara, anggota tim 17 Pemekaran Medan Utara Safruddin menilai pembentukan kota baru yang mandiri secara administratif di wilayah utara merupakan solusi tepat untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat Medan utara terhadap pemerataan dan percepatan pembangunan. ‘’Kami butuh realisasi, bukan janji-janji. Jadi bagi kami solusinya adalah pemekaran,’’ katanya.
Hanya, di lain pihak, tak sedikit yang menentang pembentukan kota administratif tersebut. Aspirasi itu dianggap ‘’kebablasan’’ karena yang dibutuhkan masyarakat Medan Utara adalah percepatan pembangunan dan keadilan pembangunan.
‘’Tak perlu sampai pemekaran segala. Yang dibutuhkan saat ini adalah program pembangunan yang lebih terkonsentrasi ke wilayah Medan Utara,’’ tukas Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ikrimah Hamidy. (*/fal)