Walikota Binjai, Idham menunjukan tentang titik kota Binjai di kantor balai Kota Binjai, Rabu (29/3). Pemko Binjai meresmikan lima aplikasi online layanan masyarakat, Binjai Command Center (BCC) Kamis (30/3) hari ini.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemko Binjai akan meresmikan lima aplikasi online layanan masyarakat, Binjai Command Center (BCC) hari ini, Kamis (30/3). Rencananya, pejabat dari tiga kementerian yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informasi, serta Menteri Pendayaan Aparatur Negara Reformasi Biroksasi, akan hadir dalam peresmian ini. Selain tiga pejabat dari kementerian itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany juga sudah menyatakan kehadirannya.
Ruangan BCC ini terletak di salah satu gedung Balai Kota Binjai, Jalan Sudirman. Di dalam ruangan yang terkoneksi secara online dan menjadi ruang server milik pemerintah daerah pertama di Sumut itu, hadir tujuh layar monitor yang disambungkan menjadi satu unit layar monitor lebar. Namun, kemonitor ini, juga dapat dipecah untuk melihat beberapa laporan masyarakat.
BCC sendiri dirancang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, rencana pembangunan, perizinan, rencana anggaran, hingga keluhan masyarakat. Artinya, Pemko Binjai benar-benar ingin mewujudkan Binjai Smart City dengan memudahkan masyarakat melaporkan keluhannya secara online.
“Operator melayani 24 jam. Tidak pun di sini (ruangan BCC), juga dapat dimonitor dari tempat lain,” jelas Wali Kota Binjai, Muhammad Idaham, Rabu (29/3).
Idaham menyatakan, ruang BCC sudah canggih. Sebab, operator yang menggerakkan server itu tak hanya dari Ruang BCC saja. Bahkan, kata Idaham, lampu yang ada di ruangan BCC juga dapat dinyala dan matikan dari luar.
Idaham memastikan, Direktur Jenderal Inovasi dari Kementerian Riset dan Teknologi juga hadir dalam peresmian BCC yang disebut e-government tersebut. “Bahkan, GM BNI dari Pusat yang sudah masuk ke ruangan Command Center, takjub melihat ruangan ini,” kata Wali Kota Binjai dua periode tersebut.
Aplikasi on line layanan publik masyarakat Binjai.
Informasi dihimpun, pelayanan yang terintegrasi secara online ini perlahan akan memasuki semua unsur. Misalnya, pelayanan pajak juga akan dapat melalui secara online di Kota Rambutan.
Idaham bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Mahfullah Daulay menyempatkan diri untuk melihat lokasi launching. Agar acara berjalan dengan baik, Idaham mengajak seluruh tim melakukan gladi resik.
Sementara, Ketua DPRD Kota Binjai, Zainuddin Purba mengapresiasi Idaham beserta jajaran yang akan melakukan peresmian BCC tersebut. Menurut Zainuddin, Pemko Binjai di bawah kepemimpinan Idaham telah membuat terobosan baru yang cukup baik dalam memberikan pelayanan secara online.
“Saya punya keyakinan, hal ini akan memberikan dampak positif dalam tata cara memimpin sebuah daerah. Masyarakat tidak perlu lagi antre, berlama-lama menyampaikan keluhan dan dapat disampaikan langsung ke admin,” ujar politisi Partai Golkar yang akrab disapa Pak Uda ini.
Zainuddin bilang, dirinya juga diamanahkan sebagai admin. Tujuannya, agar dapat memonitoring langsung keluhan masyarakat yang masuk dalam e-Masyarakat. Dia menambahkan, launching BCC yang dilakukan oleh Pemko Binjai ini merupakan positif dan bentuk transparansi kepada masyarakat. Bahkan, kata dia, Idaham adalah wali kota yang inovatif dan aspiratif yang dapat menyahuti perkembangan teknologi.
“Admin itu dua. Beliau dan saya. Kata beliau ya, dua adminnya,” ujar Ketua Partai Golkar Binjai ini.
Namun sayang, Zainuddin mengaku, belum mengunggah aplikasi tersebut. Tapi dia menegaskan, akan mengunduh aplikasi tersebut usai launching.
Dia berharap, program Idaham yang menyahuti teknologi itu harus didukung masyarakat. Sebab, masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan harus melek informasi berbasis teknologi. “Saran saya kepada Wali Kota Binjai, masalah itu harus ada evaluasi. Keluhan-keluhan itu pasti ada masuk banyak dalam sebulan ini. Dari jumlah keluhan itu, ada yang bisa diselesaikan secara langsung dan usulan perlu penganggaran. Jadi harus dievaluasi, apakah bagian masalah itu yang kecil-kecil langsung dikerjakan oleh instansi terkait. Hari ini, Kepala dinas harus stand by dan harus tanggung jawab menjalankan apa yang dicita oleh Wali kota. Makanya harus ada evaluasi,” tandas Zainuddin. (ted/adz)