MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi dan kabupaten kota, untuk dapat mengkolaborasikan antara perusahaan besar dan UMKM. Hal ini dimaksudkan untuk memberi dampak kepada pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Ferial Mutyara, Kamis (30/3). Dengan itu, dia mengatakan, antara perusahaan besar dan UMKM bisa membangun dunia usaha bersama.
Firsal mencontohkan UMKM di Perdagangan menjual dodol, tutup karena beroperasinya jalan tol. Nah, jika ada perusahaan yang mau berkolaborasi pasti UMKM akan tertolong. Menurutnya, jika UMKM tidak ‘dikawinkan’ dengan perusahan besar, sepertinya usahanya tidak akan berjalan. Jadi dia berharap, perusahaan besar harus mendorong.
Sektor UMKM, menurut Firsal, merupakan penopang utama ketahanan ekonomi saat ini. Karena itu, dia meminta UMKM dapat menjadi perhatian penuh oleh pemerintah.
“Susah berjalan antara industri dan UMKM karena ego masing-masing. Kadin sebenarnya bisa memberi masukan, tapi yang melakukan ya harus pemerintah. Sama-sama harus bersinergi antara pemerintah, UMKM, dan industri,” jelasnya.
Adapun program lainnya, yakni mendorong industri unggulan berbasis komoditas untuk bersinergi dengan UMKM. Sebab, dasar perekonomian Sumut memang dari komoditas, seperti sawit, karet, dan kopi.
“Tahun ini, memang dunia usaha jauh lebih baik dibandingkan 2022 dan bidang yang masih bergerak tetap komoditas unggulan. Kami tetap memperhatikan proses dari hulu hingga ke hilir, sehingga komoditas Sumut bisa lebih baik lagi,” ujar Firsal.
Firsal juga mengatakan, ada program travel hospitality, dengan mendorong pengembangan pariwisata di Sumut, terutama Danau Toba dan kesehatan. Kedua sektor ini harus saling mendukung, karena potensi uang keluar cukup besar.
“Contohnya, kalau ada warga dari kabupaten kota berobat ke Medan, pasti yang menunggu hanya satu orang dan yang lainnya harus menginap di hotel. Jadi harus didukung hotelnya, tempat makan, dan juga tempat jalan-jalannya, ini semua harus disinkronisasi,” jelasnya.
Program terakhir, yakni vokasi atau pendidikan yang akan berjalan pada Mei 2023 mendatang, dan Kadin ikut langsung terlibat. Pastinya, antara industri (demand) dan pendidikan atau tenaga kerja (supply) harus sinkron agar berjalan dengan baik.
“Dunia industri itu ingin, merekrut karyawan sudah sesuai dengan standar mereka. Jadi kurikulum pendidikan SMA dan SMK harus diubah sesuai dengan kebutuhan industri. Keuntungannya, industri tidak perlu training, biaya perekrutan karyawan tidak perlu lagi. Dan dengan kedua hal ini sudah untung waktu,” kata Firsal.
Firsal pun mengatakan, Kadin Sumut berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dunia usaha saat ini sedang recover untuk itu.
“Banyak kawan pengusaha yang berkeluh kesah terhadap dunia usaha, dan biasanya permasalahan perizinan. Kemudian, pemerintah dalam memberikan fasilitas hanya semampunya, sehingga tidak maksimal untuk kebutuhan pengusaha di Sumut,” bebernya.
“Kadin ingin merangkumkan semua itu, agar apa yang diinginkan teman-teman pengusaha dapat tersalurkan, sehingga investasi naik,” pungkas Firsal. (gus/saz)