Kemarin pagi sekira pukul 09.00 WIB, ledakan bom menggegerkan pengunjung di Drop Zone Medan International Convention Center (MICC) Santika Premiere Dyandra Hotel. Beberapa pengunjung di dalam hotel tersebut berhamburan. Mereka panik.
Wajah mereka pun menunjukkan roman kecemasan.
Farida Noris, Medan
Beruntung, tak begitu lama kemudian petugas kepolisian, tim Gegana, serta pemadam kebakaran langsung tanggap. Tim yang sebelumnya telah berkoordinasi itu, langsung mengamankann
serta memeriksa seluruh bagian hotel. Mereka mencari asal bom dan kemungkinan ada bom lain di hotel itu.
Di sisi lain, sejumlah pengunjung yang terluka langsung ditangani oleh tim medis. Ambulans membawa beberapa korban dengan luka serius ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.
Di saat bersamaan, tim dari Dinas Perhubungan dan kepolisian langsung mengosongkan Jalan Pengadilan Medan. Arus lalu-lintas terpaksa dialihkan, akibatnya terjadi sedikit kemacetan. Setelah itu proses evakuasi darurat melalui darat pun dilakukan serta mengambil tempat Lapangan Benteng Medan untuk proses evakuasi udara menggunakan helikopter.
Lagi-lagi beruntung, helikopter yang sudah standby dari Bandara Polonia Medan hanya menempuh waktu sekira dua menit menuju Lapangan Benteng Medan. Helikopter dengan Pilot Mayor David dan Kopilot Boy Nanang, bergerak secara manuver selama 2 menit. Setelah itu landing untuk membawa korban yang butuh perawatan medis dari petugas kesehatan. Terlihat juga personel TNI AU, bahkan sedikitnya 21 orang tim dari Basarnas juga diturunkan. Mereka langsung mengambil posisi dan mengevakuasi korban terluka.
Kejadian kemarin berjalan dengan cepat. Warga yang merasa terkejut dengan kehadiran helikopter serta banyaknya tim dari lintas sektor langsung memenuhi Lapangan Benteng Medan.
Hanya Simulasi
Namun, semua hal tersebut hanyalah simulasi tanggap darurat ancaman bom. Simulasi dari Departemen Kesehatan (Depkes) hari itu berjalan lancar, cepat, dan tanggap. Simulasi ini dilakukan mendekati kenyataan, bom yang digunakan pun tidak memiliki daya eksplosif yang tinggi. Sedikitnya 75 mahasiswa fakultas kesehatan dari beberapa Universitas yang ada di Medan juga dilibatkan dan diibaratkan sebagai korban.
Selama setengah jam lebih simulasi dilakukan. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof Dr Ali Ghufron Mukti, itu menggambarkan proses tanggap darurat dan evakuasi korban yang dilakukan Basarnas, TNI, Polri, Gegana, tim medis, pemadam kebakaran, dan ambulans pada saat terjadi ancaman bom ataupun saat bom sudah sempat meledak di suatu lokasi dalam 30 menit pertama.
Usai menyaksikan simulasi tanggap darurat ancaman bom itu, Ali Ghufron Mukti menyatakan apresiasinya yang mendalam. Sebab proses simulasi itu berjalan lancar. Disebutkannya, Sumatera Utara merupakan provinsi yang paling siap dalam launching Sistem Pengendalian Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) itu dibanding provinsi lainnya seperti Jawa Barat dan Sulawesi Utara.
“Sebenarnya di beberapa daerah, launching SPGDT ini sudah kita lakukan seperti di Jawa Barat dan Sulawesi Utara. Tapi simulasi yang paling siap dan berjalan lancar itu di Sumut. Untuk itu, saya mewakili pemerintah pusat merasa puas dan bangga serta memberikan apresiasi mendalam pada Pemprov, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, maupun Basarnas yang telah menunjukkan komitmen serta kesiapannya. Seluruh pemerintah daerah harus belajar dan mencoba menyiapkan hal-hal yang telah kita saksikan bersama tadi dan di Sumut cukup berhasil,” ujarnya saat konverensi Pers di Santika Premiere Dyandra Hotel.
Dikatakannya, SPGT terbagi menjadi dua yaitu yang sifatnya sehari-hari dan sifatnya bencana. SPGT penting dilakukan untuk mengendalikan hal-hal yang sifatnya kegawatdaruratan karena SPGT juga berkaitan erat dengan Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015. “SPGT ini untuk me-manage kegawatdaruratan yang sifatnya bencana. Saya lihat di Sumut juga pernah ada pesawat jatuh dan bencana tsunami. Tapi ke depannya Sumut sepertinya cukup siap,” katanya.
Jadi, katanya, paling utama harus ada yang mengkoordinir SPGT ini. Terkait dengan bencana, leading sektornya adalah Dinas Kesehatan Provsu. “Masyarakat bisa telepon langsung ke 119 atau 118 bila terjadi bencana. SPGT ini sifatnya berkelanjutna bukan hanya simulasi saja,” urainya lagi.
Selain launching SPGDT tersebut, Ali Ghufron Mukti juga menyampaikan dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provsu tidak terlepas bagaimana kesiapan Pemprovsu dalam menyongsong Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014, akselerasi pencapaian target MDGs 2015 dan launching SPGDT. “Tiga hal ini sangat penting bagi masyarakat dan pihak Pemprovsu. Paling lambat, pada 2019 ini, seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan keluarnya Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan adalah terobosan besar yang dilakukan pemerintah untuk menjamin masyarakat mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan. “Mengenai BPJS kesehatan ini, sebelumnya sejak 2005 memang ada, sifatnya semacam penyelamatan. Lalu dikembangkan menjadi jaminan kesehatan atau lebih dikenal dengan Jamkesmas untuk mencakup 76,4 juta orang di Indonesia terutama keluarga miskin dan tidak mampu. Jadi pada 2014 sebenarnya kelanjutan secara sistematik,” terangnya lagi.
Disebutkannya saat ini hanya 63 persen masyarakat di Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan. “Sebagaimana dalam pidato Presiden pada 16 Agustus lalu, diterapkan pada 2019 seluruh masyarakat di Indonesia sudah memiliki Jamkesmas. Aturannya sendiri sedang dipersiapkan pada 2014 ini dan pengelolaannya lebih sistematis. Kenapa targetnya hingga 2019? Karena penduduk Indonesia mencapai lebih dari 237 juta orang,” katanya.
Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 11,50 persen jumlah orang miskin di Indonesia. “Tapi yang dijamin dalam Jamkesmas hanya 76,4 juta orang.
Mengenai anggaran sebenarnya ada dua sumber baik APBN maupun APBD. Yang APBD selama ini di beberapa daerah misalnya di Sumut ada yang namanya Jamkesda untuk masyarakat yang tidak tercover dalam Jamkesmas. Sedikitnya 7,4 triliun pemerintah pusat menganggarkan dana untuk untuk Jamkesmas ini tapi itu di luar sumber APBD. Jadi tidak ada alasan lagi rumah sakit tidak melayani peserta Jamkesmas dengan alasan anggaran tidak ada. Karena sudah kita anggarkan semuanya,” urainya.
Sementara itu, Koordinator SPGDT(Sistem Pengendalian Gawat Darurat Terpadu) Sumut, Dr Soejatharto Sp.Am menambahkan untuk mengkoordinir SPGDT ini adalah melalui tim dari Dinas Kesehatan Sumut. “Kami hanya partner dan menyiapkan SDM. Jadi komandan utamanya adalah Dinas Kesehatan Sumut. Rumah sakit akan membeckap sepenuhnya. Misalnya begitu terjadi bom disuatu tempat, SPGT langsung mengkoordinasikan lintas sektor seperti kepolisian, pemadam kebakaran dan dinas kesehatan,” bebernya. (*)