MEDAN-Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan Hasyim SE menilai Dirut PD Rumah Potong Hewan (RPH) Mabar Medan, Putrama Alkhairi belum memiliki inovasi apapun untuk merubah perusahaan yang terus merugi.
“Kita minta secepatnya perubahan dilakukan di perusahaan itu, karena itu kan perusahaan daerah yang profit oriented. Namun sejauh ini, kita belum pernah melihat adanya terobosan dan inovasi apapun dalam mengembangkan perusahaan tersebut untuk bangkit dari keterpurukan. Kita mendesak secepatnya inovasi yang sudah disampaikan direksi maupun Dirut RPH untuk dilaksanakan,” ungkapnya.
Dirinya juga menganggap perubahan dan inovasi dalam mengembangkan perusahaan daerah, tidak harus menunggu waktu lama.
“Kita bisa membandingkan dengan dua perusahaan daerah lainnya yakni PD Pembangunan dan PD Pasar yang sudah mulai melakukan penataan,”sebutnya.
Dia mencontohkan, PD Pasar dengan ruang lingkup kerja yang besar yakni harus mengontrol dan memantau 52 pasar tradisional di Medan. Namun PD Pasar sudah mulai melakukan penataan dengan menata PKL yang berjualan di pinggiran pasar tradisional.
“Ini harusnya bisa menjadi contoh dan memacu kerja PD RPH Mabar Medan,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, PD Pembangunan yang harus mengelola beberapa anak usaha perusahaan seperti Kolam Renang Deli, Gudang dan Kebun Binatang.
Sejah ini, sudah mulai terlihat inovasi yang dilakukan berupa rencana menjalin MoU dengan PT KAI untuk membangun rel kereta api menuju kebun binatang sebagai kereta wisata.
Namun, kemajuan itu belum juga mampu dijadikan contoh bagi RPH Mabar.
Hasyim mendesak Dirut RPH Mabar untuk mempercepat perubahan dan inovasinya salah satunya dengan melakukan penertiban RPH Liar.
RPH liar merupakan hal yang paling penting untuk ditertibkan. Pasalnya, sumber pendapatan RPH Mabar berasal dari jasa pemotongan hewan di RPH Mabar.
Dirut RPH Mabar Medan, Putrama Alkhairi yang dikonfirmasi mengaku jika pihaknya terus melakukan konsolidasi internal.
“Persoalan kita saat ini adanya perjanjian di atas kertas segel bermaterai antar sejumlah pengusaha ternak sapi agar tidak memotong di RPH Mabar. Ini diakibatkan dari isu pemotongan kejam beberapa waktu lalu. Tapi itu semua sudah kita luruskankan agar mereka mau memotong kembali ke RPH Mabar Medan. Karena kita sudah mengupayakan dengan memastikannya melalui kadin sampai ke Kedutaan Besar Australia,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan penertiban RPH liar.
“Standar pemotongan juga terus kita tingkatkan agar benar-benar sesuai dengan yang diharapkan para pengusaha sapi,” jelasnya. (uma)