Site icon SumutPos

JPS bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

Ekonomi Melambat Pascakarantina Rumah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat di Kota Medan dan di sejumlah daerah di Sumatera Utara mulai merasakan perlambatan ekonomi, pascakarantina rumah yang disarankan pemerintah Indonesia untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Hampir semua sektor masyarakat tidak bergerak selama karantina mandiri di rumah, sesuai imbauan pemerintah.

“(KARANTINA) INI tentu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat di lapisan menengah ke bawah. Juga punya pengaruh sosial terhadap pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan bulanan, seperti pegawai atau karyawan swasta. Namun kami imbau masyarakat tidak panik, karena hal ini tetap kita pikirkan. Saat ini, Pemprovsu sedang memformulasikan kebijakan jaring pengaman sosial (JPS) untuk diterapkan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut, Hasmirizal Lubis,

Kebijakan JPS itu, menurutnya sebagai langkah cepat yang akan dilakukan Pemprov Sumut. Dan formulanya sedang dimatangkan.

“Saat ini Bapak Gubernur dan jajarannya sedang fokus menyiapkan seluruh instrumen dalam upaya antisipasi lonjakan pasien Covid-19. Seperti menyiapkan kesiapan ruang isolasi di rumah sakit-rumah sakit rujukan, tenaga medis serta segala prasarana pendukung operasional lainnya,” terangnya menjawab Sumut Pos, Senin (30/3).

Karena dikhawatirkan ketika rapid test berjalan, eskalasi pasien Covid-19 semakin meningkat jumlahnya. “Jadi upaya ini dulu yang akan kita pastikan kesiapannya,” pungkasnya.

Pihaknya pun mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi pemutus rantai penularan virus corona, dengan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dengan pembatasan mobilisasi orang, Covid-10 tidak akan berkembang, yang berdampak pada menurunnya eskalasi wabah.

Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, saat dikonfirmasi, membenarkan adanya pembahasan ke arah program jaring pengaman sosial oleh Bappeda, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya.

“Sudah ada. Namun bukan domain saya menjelaskan. Bisa tanya ke Bappeda atau Dinsos ya. Karena sekarang sudah ada perubahan struktur di Gugus Tugas,” katanya.

Exit mobile version