SUMUTPOS.CO- Walaupun tidak memiliki pengalaman menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Medan, namun Roby Barus mengaku siap apabila diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua DPRD Medan.
Roby mengatakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2015 dibahas serta disahkan oleh anggota dewan priode 2009-2014. Itu artinya anggota dewan 2014-2019 hanya akan menjalankan program yang telah ada.
Walaupun begitu, ia akan berusaha semaksimal mungkin melakukan pengawasan agar tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dapat berjalan dengan baik. “Semua sudah ada aturan mainnya, jadi hanyan
menjalankan aturan yang sudah ada,” ujarnya kepada Sumut Pos, Jumat (29/8).
Roby mengakui dirinya tidak memiliki pengalaman apapun sebagai anggota dewan karena baru pertama kali mengikuti proses pemilihan calon anggota legislatif (Caleg). Namun ia mengikuti organisasi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak tahun 1999.
“Saya memulainya dari awal. Terhitung sejak dari pengurus ranting sampai saat ini diberi kepercayaan menjadi Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kota Medan,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Medan terpilih dari Partai Golkar Iswanda Nanda Ramli yang digadang–gadang menjadi salah satu unsur Pimpinan DPRD Kota Medan, mengaku siap apabila diberi kepecayaan oleh partai untuk mengisi posisi salah satu unsur pimpinan untuk lima tahun kedepan. “Apapun keputusan partai (Golkar) saya siap untuk menerimanya, “ katanya pasrah.
Pria yang kerap disapa Nanda itu menyoroti tentang minimnya fasilitas di gedung baru DPRD Kota Medan. Pasalnya, gedung enam lantai itu masih kekurangan pasokan listrik yang berimbas kepada kenyamanan para penghuni gedung.
“Gedung wakil rakyat tidak boleh dibiarkan lama-lama seperti itu. Selain mengganggu kinerja anggota dewan dan pegawai lain di Sekretariat juga terganggu,” ujarnya.
Pengalamannya memimpin DPD Ampi Kota Medan, diakuinya sangat banyak membantu pekerjaannya untuk lima tahun yang akan datang. “Kalau pengalaman langsung memang belum pernah. Saya pikir unsur pimpinan dewan saat ini juga baru pertama kali mengemban posisi tersebut. Minim jam terbang bukan berarti tidak bisa berbuat,” akunya.
Ditempat terpisah, Herri Zulkarnain mengaku dirinya telah siap menjadi unsur pimpinan di DPRD Medan. Ke depan, fungsi pengawasan akan lebih ditingkatkan agar alokasi anggaran yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat dapat terealisasi.
Bendahara Umum DPC Partai Demokrat itu menambahkan, ada tiga poin penting yang menjadi tujuan serta program kerjanya untuk lima tahun ke depan.
Pertama, bagaimana seluruh masyarakat dapat berobat secara gratis dengan memanfaatkan APBD Kota Medan. Kedua, persoalan pendidikan yang semakin tidak baik. Mulai dari sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), maraknya pungutan liar (Pungli) di sekolah-sekolah negeri.
Terakhir, kata dia, mengenai perbaikan infrastruktur mulai dari normalisasi saluran drainase, pembuatan saluran drainase baru serta perbaikan jalan.
“Kalau tiga poin itu dapat dipenuhi maka masyarakat akan puas dengan kinerja pemerintah, tentu pengawasan yang dilakukan anggota dewan harus lebih ketat agar anggaran yang dialokasikan tidak bocor kemana-mana,” terangnya.
Disisi lain, Anggota DPRD Medan terpilih dari Partai Gerindra, Ihwan Ritonga mengatakan karena pengesahan APBD Kota Medan Tahun anggaran 2015 dilakukan oleh anggota dewan priode sebelumnya.
Maka anggota dewan priode selanjutnya hanya dapat melakukan pengawasan agar alokasi anggran dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“Kalau ditanya kesiapan, saya siap menjalankan keputusan partai yang memberikan saya amanah untuk mengisi posisi wakil ketua DPRD Medan,”ujarnya.
Pasokan Listrik Belum Jelas
Ada kabar buruk bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Medan priode 2014-2019 yang akan dilantik pada 15 September mendatang. Pasalnya, sampai saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum dapat memastikan kapan pasokan listrik masuk ke gedung yang baru ditempati awal Januari kemarin.
Sekretaris DPRD Kota Medan, Azwarlin mengatakan pihaknya sudah beberarpa kali menyurati PLN Kota Medan untuk menambah pasokan listrik agar seluruh lantai dapat dipergunakan.
Disebutkannya, ruangan yang dipakai di gedung DPRD Medan hanya tiga lantai. “Saya belum bisa pastikan, kapan PLN dapat memenuhi permintaan tambahan daya listrik untuk gedung DPRD Medan,” ujarnya.
Mantan Camat Medan Johor itu menambahkan, dirinya belum bisa memastikan mengenai kapan proses pembelian mobiler untuk kelengkapan gedung karena saat ini masih dalam proses tender.
“Mudah-mudahan sebelum pelantikan sudah selesai, yang pasti tahun ini anggaran untuk pengadaan mobiler telah dialokasikan,” terangnya.
Sementara itu, Kabag Aset dan Perlengkapan Pemko Medan, Agus Suryono mengatakan pihaknya sudah menyurati Sekretariat DPRD Medan untuk mengamankan mobil anggota dewan yang masa baktinya akan habis.
Didalam surat tersebut, pihaknya memberi tenggat waktu 2×24 jam setelah pelantikan anggota DPRD Medan priode 2014-2019 kepada anggota dewan yang masa baktinya habis untuk mengembalikan fasilitas negara yang masih melekat.
Dia memaparkan dari 50 unti mobil yang dipergunakan anggota dewan, 48 diantaranya jenis kijang inova dan dua jenis sedan Altis.
“Yang tercatat dibagian aset, fasilitas negara yang diperoleh anggota dewan hanyalah sebuah mobil dinas. Kalau bisa pada saat pelantikan anggota dewan yang masa baktinya habis menyerahkan mobil disaat pelantikan, karena anggota dewan yang baru juga harus secepatnya memperoleh mobil dinas,” jelasnya. (dik/ije)