Musdalub Golkar Simalungun Ricuh

Politik Sumatera Utara
FOTO: DHEV BAKKARA/METRO SIANTAR Kericuhan sempat terjadi saat acara Musdalub DPD Partai Golkar di  Kantor DPC Golkar Jalan Asahan, Kamis (27/11/2014).
FOTO: DHEV BAKKARA/METRO SIANTAR
Kericuhan sempat terjadi saat acara Musdalub DPD Partai Golkar di Kantor DPC Golkar Jalan Asahan, Kamis (27/11/2014).

SUMUTPOS.CO – Gejolak menjelang Munas Partai Golkar berimbas sampai kepengurusan daerah. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Kabupaten Simalungun yang berlangsung di Jalan Asahan, Pematangsiantar, Kamis (27/11), berlangsung ricuh.

Kericuhan bermula ketika sejumlah peserta memprotes pimpinan Musdalub yang berasal dari DPD Partai Golkar Sumatera Utara, yakni Ridho Lubis. Peserta yang protes adalah fungsionaris DPD Partai Golkar Kabupaten Simalungun, Sahat Pardede, yang juga adalah Ketua AMPI Kabupaten Simalungun.


Sahat menegaskan bahwa yang seharusnya memimpin Musdalub adalah fungsionaris Partai Golkar Simalungun, bukan fungsionaris DPD Partai Golkar Sumut.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Simalungun, Janter Sirait, diberhentikan dengan hormat oleh DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Selanjutnya, ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Simalungun yang baru, H Budi Dalimunthe, yang selanjutnya menggelar Musdalub.

Pelaksanaan Musdalub dihadiri 31 pengurus kecamatan dan sejumlah organisasi sayap dan pendiri Partai Golkar yang memiliki hak sebagai peserta Musdalub. Di tengah proses Musdalub, sejumlah fungsionaris DPD Partai Golkar Simalungun mendebat pimpinan sidang yang dinilai menyalahi anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

“Kami tidak pernah diberi tahu proses pemberhentian ketua yang lama dan juga tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Musdalub,” kata Sahat.

Sahat menilai, Musdalub ilegal karena melanggar sejumlah aturan partai. Itu sebabnya, Sahat dan sejumlah fungsionaris melakukan walk out dari ruang Musdalub. Sempat terjadi kericuhan ketika Sahat dan Ridho sebagai pimpinan sidang saling ngotot tentang aturan main pelaksanaan Musdalub dan posisi pimpinan Musdalub.

“Musdalub ini ilegal,” kata Sahat.

Namun, Ridho sebagai pimpinan sidang meneruskan Musdalub dengan agenda memilih ketua baru, menggantikan ketua lama yang sudah diberhentikan.

Musdalub ini sendiri digelar dalam rangka pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Simalungun yang baru pasca-pemberhentian Janter Sirait per tanggal 30 September setelah adanya mosi tidak percaya yang dikirimkan pengurus DPD Golkar Simalungun ke pengurus DPD Golkar Sumut.

Mosi tidak percaya kepada Janter diteken oleh 24 pimpinan Partai Golkar dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun yang berjumlah 31. Janter Sirait, mantan Ketua DPD Golkar Simalungun yang merasa dikhianati atas pemberhentian dirinya, menyampaikan kekecewaannya di hadapan seluruh pengurus DPD Golkar yang hadir.

“Saya sebagai korban Musdalub ini. Kenapa saya harus di-Musdalup-kan? Tidak ada transparansi yang dilakukan oleh DPD Provisni Sumut dalam pemberhentian saya,” katanya.

“Saya tidak membela diri. Tapi yang jelas berbagai alasan-alasan, yang dibuat oleh pimpinan kecamatan-kecamatan, itulah yang membuat saya seperti ini. Di Jakarta saya sampaikan masalah ini ke Aburizal Bakri dan Nurdin Halid. Katanya mau investigasi daerah. Sekarang baru saya ketahui bahwa hari ini ada Musdalub,” katanya dengan nada geram.

Di luar ruangan, saat diwawancarai, Janter menyebut Musdalub tersebut tidak sesuai dengan Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

“Saya kira ini tidak sesuai dengan Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Semestinya kalau saya memang diresolusi, seyogyanya ya harus dilakukan investigasi. Dimana kesalahan-kesalahan saya. Sampai saat ini tim pencari fakta belum terbentuk. Sampai hari ini belum ada pleno. Ini dilakukan dengan arogansi yang luar biasa. Jadi ini tidak demokratis,” ujarnya.

FOTO: DHEV BAKKARA/METRO SIANTAR Timbul Jaya Sibarani bersalaman dengan para pengurus partai, ia  terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Simalungun dalam acara Musdalub di Kantor DPC Partai Golkar Jalan Asahan, Kamis (27/11/2014).
FOTO: DHEV BAKKARA/METRO SIANTAR
Timbul Jaya Sibarani bersalaman dengan para pengurus partai, ia terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Simalungun dalam acara Musdalub di Kantor DPC Partai Golkar Jalan Asahan, Kamis (27/11/2014).

Kompak ke Bali

Sementara, terkait jadwal pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) di Bali 30 November mendatang, tampaknya tidak berpengaruh terhadap keputusan pimpinan partai di Sumut. Pasalnya sampai saat ini, kesepakatan menyerahkan kebijakan kepada DPD tingkat provinsi belum berubah.

Ketua DPD Golkar Medan HM Syaf Lubis saat ditanya terkait munculnya wacana ada upaya menghalangi terlaksananya Munas mendatang, menegaskan pihaknya masih memegang ksespakatan bersama untuk menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan DPD Golkar Sumut dalam hal ini Ketua, H Ajib Shah.

“Kita masih mengikuti apa kesepakatan sebelumnya, dimana menyerahkan kebijakan kepada pimpinan DPD provinsi,” ujar Syaf, Kamis (27/11).

Ia pun mengungkapkan pihaknya telah menerima undangan rapat membahas persiapan Sumut menghadapi Munas sekaligus menguatkan kesepakatan untuk satu suara memilih bakal calon Ketua Umum (Ketum) mereka lima tahun mendatang.

“Kita sudah terima suratnya (DPD Golkar Sumut), besok (hari ini) rapat untuk penguatan di Hotel Polonia,” katanya.

Ketua DPD Golkar Pematangsiantar Mangatas M Silalahi juga menyebutkan pihaknya masih memegang kesepakatan bersama untuk menyatukan pandangan dan pilihan dalam Munas mendatang. Oleh karenanya, mereka akan tetap mengikuti agendan yang sudah diputuskan dama rapat pimpinan nasional (Rapimnas) beberapa waktu lalu.

“Masih tetap dengan kesepakatan sebelumnya. Kita serahkan kebijakan kepada Ketua DPD Golkar Sumut,” katanya.

Sebelumnya Ketua DPD Partai Golkar Tanjungbalai, Rolel Harahap menyebutkan jika keputusan soal munas, baik itu soal dukung-mendukung calon ketua umum, diserahkannya kepada provinsi. Mereka hanya ikut sesuai dengan hasil yang ditetapkan oleh DPD Partai Golkar Sumut.

Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut) H Ajib Shah sebelumnya mengatakan tindakan yang dilakukan segelintir orang yang mengganggu jalannya rapat pleno DPP di Jakarta tidak sesuai mekanisme organisasi. Sebab keputusan soal pelaksanaan munas sudah ditetapkan melalui rapat resmi yakni rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Pihaknya juga menganggap tindakan tersebut adalah sikap perorangan yang tidak bisa diakomodir oleh partai.

“Yang ribut kemarin itu kan kelompok, orang perorangan,” ujar Ajib.

Sementara disinggung mengenai ‘drama’ yang disebut sebagai gerakan tandingan oleh Agung Laksono yang bisa disebut sebagai kader dari Sumut (alumni SMA 4 Medan), Ajib menegaskan hal itu tidak menjadi pertimbangan mereka di Sumut. Sebab aturan dan mekanisme partai lah yang akan diikuti. Sekalipun kader yang menjadi rivalnya Aburizal Bakrie (ARB) itu berasal dari Sumut.

“Kita melihat aturan partai, kepentingan partai. Meskipun dia (Agung Laksono) dari Medan dan kita dekat, bukan berarti bisa menghalalkan segala cara. Kan ada prosedurnya,” tegasnya. (smg/bal/rbb/val)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *