Pemerintah Talangi Biaya Operasional Rp17 Triliun
JAKARTA- Pemerintah terus mematangkan rencana penerapan wajib belajar (wajar) 12 tahun. Setelah menjalani masa rintisan pada tahun ini, ditargetkan tahun depan program wajar 12 benar-benar digulirkan. Anggaran Rp17 triliun siap digelontorkan khusus untuk membebaskan biaya 10 juta siswa SMA dan SMK.
Ditemui di kantornya kemarin (2/1), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan, program wajar 12 tahun adalah konsekwensi dari tercapainya program Wajar Dikdas (wajib belajar pendidikan dasar) 9 tahun. “Berkesinambungan itu harus. Tidak bisa dibiarkan hanya lulus SMP saja,” ujar menteri asal Surabaya itu.
Nuh menjelaskan, jika program Wajar Dikdas 9 tahun tidak dijalankan berkesinambungan dengan wajar 12 tahun, jumlah pekerja anak akan terus membengkak. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 yang dikantongi Kemendikbud menunjukkan, saat ini 49,5 persen dari seluruh pekerja Indonesia tamatan SD. Selanjutnya 19,1 persen lulusan SMP, lalu 14,7 persen jebolan SMA, dan 8,2 persen alumni SMK.
“Lulus SMP bekerja itu sudah menyalahi aturan ketenagakerjaan. Apalagi lulusan SD,” ujar Nuh. Tingginya angka anak tamatan SD dan SMP yang bekerja menurutnya karena akses ke SMA dan setingkatnya belum terbuka.
Nuh mengatakan, Wajar 12 tahun harus digulirkan secara penuh pada 2013. Pemerintah sudah menghitung, untuk menutup biaya operasional 10 juta siswa SMA diperlukan anggaran Rp17 triliun. Anggaran ini meliputi biaya pengadaan ruang kelas baru sebesar Rp1 triliun, pembangunan unit sekolah baru Rp629 miliar, dan paling besar untuk bantuan operasional sekolah menengah (BOS-SM) Rp15,5 triliun.
Dengan kucuran dana ini, Nuh mengatakan, aturan pada BOS SD-SMP juga diterapkan untuk SMA dan SMK. Diantaranya siswa SMA dan SMK digratiskan dari berbagai pungutan. Sebab, pemerintah sudah menalangi biaya operasional yang diperkirakan Rp1.250.000 sampai Rp1,5 juta per siswa per tahun. Pada 2013 nanti, Nuh memperkirakan ada 10 juta siswa SMA dan SMK yang akan menerima kucuran BOS-SM.
Selain kucuran BOS-SM, Nuh mengatakan, banyak intervensi lain untuk menjalankan program wajar 12 tahun. Selain urusan gedung dan biaya operasional tadi, juga akan meningkatkan kualifikasi guru serta jumlahnya.
Melalui berbagai intervensi tadi, Nuh mengatakan bisa mengatasi perbedaan angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK yang jomplang antarsatu daerah dengan daerah lainnya. Dia mencohkan, di tingkat provinsi APK tertinggi direngkuh oleh DKI Jakarta yaitu 119 persen. Sedangkan provinsi dengan APK terendah diduduki oleh Lampung, dengan tingkat APK 58 persen.
Perbedaan juga terasa mencolok jika diambil di tingkat kabupaten atau provinsi. Misalnya di provinsi Jawa Timur, APK tertinggi dadapat oleh kota Blitar dengan raihan 109 persen. Sedangkan APK terendah dipegang oleh kabupaten Sampang dengan tingkat APK 28 persen. Artinya, di Sampang tiga dari sepuluh anak usia SMA dan sederajat yang sekolah. Sisanya putus sekolah.
Target APK SMA dan sederajat yang dipasang pemerintah saat ini adalah 97 persen. Posisi saat ini, APK SMA dan sederajat masih 70.5 persen. Tanpa ada intervensi Wajar 12 tahun ini, Nuh mengatakan target pencapaian APK SMA dan sederajat bisa terwujud pada 2038-2040 nanti.(wan/jpnn)