Site icon SumutPos

Besok Anis Matta Tiba di Medan

Kader PKS Dilarang Komentar di Media Massa

JAKARTA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Anis menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan kader pusat dan daerah untuk tidak menjawab pernyataan media massa. Instruksi ini terkait kasus yang menjerat mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Anis Matta, Presiden PKS//Mustafa Ramli/Jawa Pos/jpnn

“Kepada seluruh pengurus dan pejabat publik PKS untuk tidak membuat pernyataan dan menjawab pertanyaan media massa atau pun bentuk lain terkait dengan kasus hukum Ust Luthfi Hasan Ishaaq,” ujar Anis dalam instruksi yang tersebar ke DPP dan DPW PKS.

Anis dalam instruksinya menyatakan, seluruh pernyataan yang terkait dengan kasus hukum di atas diserahkan kepada tim pengacara resmi dan melalui jalur resmi struktural partai. Anis juga menegaskan kepada seluruh kader bahwa PKS tetap berkomitmen untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Komitmen dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan asas praduga tak bersalah serta menolak segala bentuk kedzaliman,” ujarnya.
Terkait dengan itu juga, Anis Matta dikabarkan akan tiba di Medan, Selasa (5/2). Hal ini dipastikan oleh Sekjen DPW PKS Sumut, Satria Yudha Wibowo. “Ya Pak Anis Mata tiba di Medan, Sumatera Utara pada Selasa mendatang. Ya, Insya Allah datang,” katanya, tadi malam. Satria mengatakan, agenda kehadiran Anis Matta untuk konsolidasi internal partai. Kemudian, ada agenda lainnya berkaitan dengan partai.

Kemarin, Majelis Dewan Suro PKS Hidayat Nurwahid juga hadir di Sumut. Dia mengisi ceramah di salah satu Pondok Pesantren di Tuntungan. Dalam kesempatan itu, mengaku optimis berbagai isu yang menerpa partainya tak berpengaruh pada pencalonan kader PKS yang saat ini bertarung untuk menjadi gubernur di Sumatera Utara maupun di Jawa Barat. “Tidak begitu berpengaruh, malah dukungan masyarakat semakin banyak. Karena masyarakat bisa menilai mana fakta dan mana yang tidak benar,” ucapnya.

Hidayat mengatakan penangkapan terhadap mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dianggap sebagai bentuk kezaliman. “Kita yakin tingginya dukungan terhadap calon kepala daerah asal PKS dikarenakan masyarakat lebih percaya pada fakta bersih dan pedulinya kader PKS di lapangan,” jelasnya.

Terlepas dari itu, Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri dari jabatan Presiden PKS setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap terkait penetapan kuota impor daging sapi. Nama Luthfi terjerat setelah orang dekatnya, Ahmad Fathanah, tertangkap tangan menerima uang Rp1 miliar dari dua direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

KPK memiliki bukti kuat adanya komunikasi antara Luthfi dan kolega separtai, Suswono, yang kini menjabat Menteri Pertanian. Komunikasi melalui telepon tersebut membahas tentang penyerahan uang dari PT Indoguna, perusahaan importer daging sapi. Uang Rp1 miliar merupakan bagian dari komitmen Rp40 miliar untuk memuluskan rekomendasi kuota impor daging sapi tahun 2013.

Suswono bisa jadi bukan satu-satunya nama kader PKS yang bakal tersangkut. Berdasarkan informasi, kader partai berlambang dua bulan sabit kembar memang kerap memengaruhi kebijakan di Kementan. Salah satu yang dikabarkan berperan adalah Ridwan Hakim, anak keempat dari Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminudin.

Mengenai kemungkinan keterlibatan kader PKS lainnya, Juru Bicara KPK Johan Budi S.P belum berkomentar banyak. “Terlalu dini untuk mengatakan ada ada pihak lain yang terlibat. Sebaliknya, terlalu dini pula mengatakan tidak ada pihak lain terlibat. Nanti kita lihat sejauh mana perkembangan penyidikan yang dilakukan KPK,” kata Johan.

Hari ini KPK sudah mulai memeriksa saksi-saksi terkait dugaan suap penetapan kuota impor daging sapi. “Senin sudah mulai memanggil saksi-saksi,” katanya. Namun Johan belum menyebut pihak yang akan dimintai keterangan oleh penyidik.

Pendiri PKS: Tangkap Anis Matta dan Hilmi Aminudin

Sementara itu, M Assegaf (kuasa hukum Luthfi) belum bisa menjawab masalah bukti percakapan itu. Sebab, dia mengaku belum tahu mengenai percakapan itu termasuk keabsahannnya. Dia baru bisa menjawab setelah mengunjungi kliennya hari ini di Rutan Guntur. Belum tahu. Besok (hari ini, Red) saya baru ke sana (Rutan Guntur),” katanya.

Sebelumnya, dalam diskusi bertajuk Konflik Kepentingan dalam Pemberantasan Korupsi di Restoran Bumbu Desa Cikini, Jakarta, pendiri PKS Yusuf Supendi menilai PKS berpotensi terjerat sejumlah kasus korupsi jika dua tokoh partai saat ini, Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminudin dan Presiden PKS Anis Matta tidak diadukan ke penegak hukum seperti halnya yang terjadi pada Luthfi. Menurut Yusuf, sosok Hilmi, Anis, dan Luthfi adalah tiga sejoli yang selama ini menghancurkan PKS.

“Ada tiga sejoli yang tidak dapat dipisahkan, mereka itu sudah melakukan kejahatan. Saya sudah menulis 60 sampai 80 halaman judulnya delapan kejahatan PKS,” ujarnya, kemarin.

Secara gamblang, politikus yang telah dipecat keanggotaannya dari PKS itu menyebut, dirinya telah melaporkan kejahatan tiga politikus PKS itu ke KPK. Anis Matta misalkan, pernah dilaporkan Yusuf Supendi terkait penggelapan dana pilkada DKI Jakarta senilai Rp10 miliar. Laporan itu disampaikan sejak tahun 2011 lalu. “KPK harus buka kembali laporan itu,” ujarnya.

Dalam laporan itu, Yusuf menyebut Hilmi juga terkait dalam kasus penggelapan dana itu. “Karena Anis Matta telah saya laporkan tentang penggelapan uang, kalau Hilmi Aminuddin dia punya keterkaitan dengan kasus yang lalu yang sebelumnya nama Luthfi malah belum disebut, jadi ada untaian,” ujarnya.

Kesalahan lain dari Hilmi, ujar Yusuf, adalah pernyataan bohong yang menjadi dasar PKS menjadi partai terbuka di Munas 2010. Yusuf mengingat pernyataan Hilmi bahwa dasar mengubah PKS sebagai partai terbuka adalah adanya keputusan di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Bali pada tahun 2008.

“PKS sebagai partai dakwah tak pernah diubah jadi partai terbuka ketika Mukernas di Bali 2008. Hilmi harus minta maaf karena telah melakukan kebohongan publik,” ujarnya.

Yusuf menambahkan, dirinya sudah enam tahun mengkritisi partai yang dia dirikan itu. Namun, sejak saat itu pula, berbagai aduan yang dia sampaikan tidak pernah ditanggapi petinggi PKS. Terseretnya Luthfi seharusnya menjadi peringatan bagi PKS untuk memperbaiki diri.
“Apabila mau memperbaiki PKS itu, saya meminta kepada KPK untuk segera pascalengkapnya dua alat bukti, Hilmi Aminuddin dan Anis Matta digiring ke KPK,” ujarnya.

Di Sumut, PKS Tetap Solid

Di Sumut, DPD PKS Kab Karo belum berencana mendesak pucuk pimpinan partai untuk melakukan langkah progresf pascapenetapan Luthfi sebagai tersangka. “Saat ini kita lebih memilih fokus pada agenda agenda politik PKS yang sedang berjalan,” ujar Miltra Sembiring, Ketua DPD PKS Kab Karo , Minggu ( 3/2) siang.

Namun, Miltra mengatakan tetap akan siap bila akhirnya DPP PKS memutuskan sikap yang kini juga mengemuka itu. Prinsipnya sebagai partai kader, PKS tidak akan terpengaruh dengan gonjang ganjing dan tebaran isu yang kini banyak terungkap.
“Konspirasi yang disebutkan dalam pandangan kita itu memang ada, walaupun tak mungkin bisa ditelaah secara komprehensif, tapi lagi-lagi kita tetap berpijak pada keputusan kolektif baik di tingkatan Majelis Syuro, DPP dan DPW PKS Sumut,” tegas Miltra.

Zulfikar, Ketua DPD PKS Kota Tebingtinggi, mengatakan kader harus sabar dengan kajadian yang mereka alami. “Kami mengimbau kader-kader kami di bawah agar jangan terprovokasi dengan kejadian itu. Kader diminta bersabar dan merapatkan barisan untuk membangun citra PKS ke depan menjadi lebih baik,”ungkap Zulfikar.

Menurut Zulfikar, kader-kader PKS yang ada di Kota Tebingtinggi tidak akan terpancing dengan isu-isu politik di Pusat. “Kami tetap mendukung pernyataan Presiden PKS yang baru, pernyataan tersebut bukan menghancurkan PKS itu sendiri tetapi PKS telah berani Dari Labuhanbatu, Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Labuhanbatu Ahmad Mulkan mengatakan pihaknya sedang menunggu instruksi dari DPW PKS Sumut. “Kita tunggu instruksi, apapun perintah yang diarahkan akan kita laksanakan dan selalu siap,” katanya.

Ditanya tanggapan atas penahanan kepada mantan Presiden PKS mereka, Mulkan menerangkan hal itu merupakan suatu kejutan serta merupakan sebuah instropeksi diri. “Karena daerah belum ada wacana apa sikap kita,” terang Mulkan. (bay/sof/dim/jpnn/mag-6/mag-3/mag-16/far)

Exit mobile version