KPK Didesak Tetapkan Status Anas
JAKARTA- Desakan agar Anas Urbaningrum mundur dari posisinya sebagai Ketum Partai Demokrat mulai bermunculan. Desakan itu diiringi kabar Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) akan menjadi Plt Ketua Umum. “Mas Ibas menjadi pejabat sementara sebelum KLB (kongres luar biasa),” kata politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/2).
Ruhut mengatakan KLB akan segera disiapkan untuk melengserkan Anas dari kursi ketum. Pria yang juga dikenal dengan panggilan Poltak itu menyebut kepemimpinan Anas tak akan lama lagi. “Cuma pendukung Anas bikin aku ketawa, mereka kayak mantap konsolidasi,” ujarnya.
Dalam jumpa pers di Hotel Hilton, Jeddah, Arab Saudi, di sela-sela lawatannya ke Arab Saudi, Senin (4/2), SBY mengaku sudah mendapatkan informasi yang memprihatinkan dirinya itu.
Presiden SBY yang juga merupakan Dewan Pembina Partai Demokrat memahami kegusaran kader terkait survei anjloknya elektabilitas Demokrat. Karena itu, SBY meminta agar KPK segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan
kader Demokrat, termasuk Anas Urbaningrum.
SBY menyampaikan hal ini terkait hasil survei Saiful Mujani Research and Cosulting (SMRC) yang memperlihatkan elektabilitas
Partai Demokrat saat ini merosot menjadi 8 persen. Salah satu penyebab utama adalah isu kasus korupsi yang melanda kadernya.
“Sejak kemarin malam dan sepanjang hari ini, saya terima banyak berita dari tanah air sesuai rilis survei tentang keadaan parpol dilihat dari sisi dukungan publik saat ini. Yang jadi perhatian adalah merosotnya angka untuk Partai Demokrat,” kata SBY yang mengenakan pakaian serba putih dan songkok hitam menjawab pertanyaan wartawan.
Menurut SBY, hasil survei elektabilitas Partai Demokrat merupakan hasil terendah. Padahal, dalam Pemilu 2009 lalu, partai ini masih meraih 21 persen suara. “Atas hasil ini, terus terang beberapa kader mangatakan SOS, sudah berada dalam lampu merah,” kata SBY.
Kegusaran para kader yang disampaikan kepada SBY itu mengaitkan hasil survei itu terkait dengan kasus hukum kader Demokrat di KPK. “Ada yang mengatakan ada kesan mengapa kasus ini tidak kunjung selesai, seakan diulur-ulur, tidak ada konklusi,” papar SBY. Dia meminta KPK segera menuntaskan kasus dugaan korupsi, yang diduga melibatkan kader Demokrat.
“Saya pribadi, di tanah yang mulia ini saya mohon kepada KPK untuk bisa segera melakukan tindakan konklusif dan tuntas terhadap apa yang dilakukan sejumlah kader Demokrat,” pintanya.
“Kalau memang dinyatakan salah, kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kita pingin tahu kalau itu tidak salah. Termasuk dalam hal ini Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diperiksa KPK dan dicitrakan publik bersalah dalam kasus korupsi, meski KPK belum menjelaskan kasus ini,” imbuh SBY.
Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab dipanggil Ibas juga mengingatkan citra Partai Demokrat sudah berada dalam titik mengkhawatirkan atau di posisi ‘lampu merah’.
Ia mengatakan hal itu terkait dengan hasil survei terakhir yg menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat turun menjadi 8 persen. “Partai Demokrat beserta seluruh kadernya harus mau mendengarkan koreksi rakyat. Semuanya harus sudah intropeksi diri,” katanya di Jakarta, Senin.
Melorotnya citra partai berlambang mercy ini, menurut putra bungsu Presiden SBY yang baru saja mendapatkan seorang putra ini, disebabkan dugaan korupsi pada sejumlah kader. “KPK perlu segera memberi kejelasan, kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak. Walaupun dugaan korupsi itu sesungguhnya bukan hanya ada pada Demokrat,” katanya.
“Saya berpendirian Demokrat harus diselamatkan. Dengan cara-cara yang bijak dan baik karena Partai Demokrat adalah tempat berharap jutaan orang, termasuk banyak sekali orang yang sudah dengan ikhlas berjuang,” tambah menantu kepada Menko Perekonomian Hatta Radjasa itu.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, membantah kabar adanya desakan agar Anas mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.
Begitu juga kabar yang menyebut Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik yang dikabarkan meminta Anas mundur. “Tak ada seorang pun yang memaksa Anas mundur,” ucap Max, kepada wartawan, di kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (4/2).
Max mengakui banyak aspirasi agar Ketua Dewan Pembina SBY segera mengambil langkah-langkah strategis sebagai upaya penyelamatan Partai. Namun bukan berarti harus dengan turunnya Anas. (net/jpnn)