JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (Migor) sebesar Rp100 ribu per bulan (selama April, Mei, Juni) kepada masyarakat yang terdampak pada kenaikan harga kelapa sawit internasional. Masyarakat penerima adalah yang masuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah yang masuk kedua program tersebut mencapai 20,5 juta keluarga.
Sementara itu para Pedagang Kaki Lima (PKL) juga akan mendapatkan bantuan yang sama. Yakni jumlah penerima BLT minyak goreng menyasar pada 2,5 juta PKL yang berjualan gorengan.
Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo itu sudah tepat. Soalnya, subsidi minyak goreng curah selama ini hanya dinikmati produsen, sehingga kebijakan itu dinilai kurang tepat.
“Ini sebenarnya saya usulkan ke Menteri Perdagangan (M Lutfi) kemarin untuk subsidi tunai ke rakyat. Enggak tepat kalau subsidi diberi ke produsen minyak curah. Rupanya Pak Jokowi dengar aspirasi rakyat, sehingga syukur (masyarakat) diberi subsidi minyak goreng,” kata Rudi saat dihubungi wartawan via sambungan WhatsApp, Senin (4/4/2022).
Politisi Partai NasDem tersebut menuturkan, kebijakan BLT minyak goreng curah selama 3 bulan itu perlu dikawal semua pemangku kepentingan terutama Kementerian Sosial. Rudi berharap, BLT senilai Rp300 ribu (untuk 3 bulan) yang langsung dibayarkan di depan itu, bisa tepat sasaran. Data Kemensos soal penerima BLT minyak goreng itu, kata Rudi, diyakini sudah divalidasi keakuratannya. Dengan demikian, penerima BLT tepat sasaran dan yang menerimanya rakyat miskin yang membutuhkan.
“Saya usul Kemensos juga perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan Kepolisian RI untuk mengawasi penyaluran BLT itu. Apalagi Polri punya Bhabinkamtibmas. Semakin banyak yang mengawasi, maka semakin kecil peluang penyelewengannya. Rumah penerima BLT pun perlu ditempel stiker,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III tersebut. (adz)