BOGOR, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta negara dan pemerintah netral serta menjunjung tinggi moral dan etika politik dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Jangan ada yang melakukan intimidasi, menghalang-halangi kehendak rakyat dan jangan ada yang curang, berani mengubah suara rakyat.
Hal itu dikatakan SBY saat menggelar pidato politik awal tahun di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Jumat (5/1). Acara ini dihadiri pengurus Partai Demokrat se-Indonesia termasuk Sekretaris DPD Demokrat Sumut Meilizar Latif dan Wakil Bendahara DPD Demokrat Sumut Hendri H Sitompul.
SBY mengatakan, Pilkada dan Pemilu bukanlah urusan para elit politik semata, tetapi juga merupakan urusan rakyat, karena akan berpengaruh terhadap nasib dan masa depan rakyat. Oleh sebab itu penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 kiranya dapat menjaga integritas dan kualitas kinerja.
Ditambahkan, Pillkada 2018 adalah pilkada terbesar yang dilaksanakan secara serentak. Sedangkan Pemilu 2019 adalah pemilu pertama yang baik pemilu legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga dilaksanakan secara serentak. Karenanya, semua penyelenggara pemilu, baik jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), harus merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua kegiatan pilkada dan pemilu tersebut dengan baik. “Jangan sampai terjadi kesalahan, apalagi yang prinsip sifatnya,” tandasnya.
Menurutnya, di era teknologi digital, bisa saja terjadi kejahatan yang bisa menggagalkan pemilu. Misalnya, melakukan pembobolan dan perusakan terhadap sistem informasi KPU. Puncaknya, hasil pemungutan suara bisa dimanipulasi dan diubah. KPU harus bisa mencegah dan mengatasinya jika gangguan seperti ini terjadi. Katanya, sering beredar isu kecurangan dalam penghitungan suara. KPU sering pula dicurigai melakukan kolusi dengan pihak-pihak tertentu. Untuk itu, KPU harus senantiasa transparan dan akuntabel dalam kegiatannya.
PD juga mengingatkan netralitas negara, termasuk Badan Inteligen Negara (BIN), Polri, Kejaksaan dan TNI mutlak adanya. Negara harus netral dan tidak boleh berpihak. “Sekali lagi saya sampaikan, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI, juga BUMN dan BUMD, semua harus netral dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu,” tandasnya.
Dia menghimbai agar elemen-elemen negara ini tidak melakukan kegiatan untuk memenangkan kandidat-kandidat tertentu, baik itu Calon Bupati, Calon Walikota, Calon Gubernur, Calon Presiden dan wakil-wakilnya. Tidak boleh pula memenangkan calon-calon anggota legislatif tertentu dan juga partai-partai politik tertentu. Katanya, penggunaan keuangan negara juga harus diawasi dan diperiksa. Jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan kandidat dan partai-partai politik tertentu.
“Cegah kolusi dan konspirasi antara elemen negara, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI, dengan partai-partai politik tertentu. Kalau terjadi, ini merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat,” tandasnya.
SBY juga menyinggung tentang kriminalisasi terhadap lawan politik, apalagi jika itu merupakan pesanan dari kekuatan politik tertentu. Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik. Katanya, jangan dikira pihak lain tidak tahu dan jangan dikira rakyat kita bodoh dan mau dibodoh-bodohi.
SBY juga sangat berharap agar peran media massa harus independen, adil dan konstruktif sangat diperlukan demi adil dan demokratisnya pilkada dan pemilu. Media massa tidak sepatutnya hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pemilik modal semata. Media massa yang hanya menjadi corong partai politik tertentu, tentulah merusak rasa keadilan, sebab demokrasi dan pemilu juga bukan hanya milik orang orang yang kuat dan kaya.(adz)