Bank Indonesia Desak Harga Naik
JAKARTA-Pemerintah akan meminta persetujuan DPR untuk menambah kuota BBM (bahan bakar minyak) subsidi yang diperkirakan hanya cukup hingga November tahun ini. Pasalnya dari 40,4 juta kilo liter kuota BBM subsidi 2012, hingga akhir Agustus jumlahnya hanya tersisa 10 juta kilo liter.
“Kita sudah mengirim surat ke DPR untuk bertemu dan membahas tambahan kuota BBM yang akan habis ini. Kalau tidak besok mungkin Senin nanti kita bisa ketemu Komisi VII. Paling lambat 10 September inilah. Nanti kita akan sampaikan sekalian untuk minta tambahan kuota dikarenakan waktunya sudah pas-pasan,” ujar Dirjen Migas Evita H Legowo di kantornya, kemarin.
Menurut Evita, pemerintah dan DPR harus segera bertemu untuk mengambil keputusan mengenai penambahan kuota BBM subsidi ini.
Dengan begitu segera ada kepastian mengenai langkah-langkah yang harus diambil ke depan.”Kalau disetujui bisa langsung kita gunakan. Kalaupun nggak (disetujui), kami akan lakukan pergeseran, bisa pakai kuota minyak tanah dulu,” cetusnya
Dia mengakui bahwa realisasi konsumsi BBM bersubsidi di berbagai daerah telah melebihi kuota dalam APBN-P 2012.
Untuk itu pemerintah akan meminta tambahan kuota BBM bersubsidi sekitar empat juta kiloliter. Tambahan kuota itu untuk BBM bersubsidi jenis premium dan solar. “Untuk kerosen atau minyak tanah tidak akan ditambah kuotanya, karena masih di bawah kuota,” lanjutnya.
Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Ali Mundhakir mengungkapkan, realisasi konsumsi BBM subsidi hingga akhir Agustus 2012 sudah mencapai 29,32 juta kiloliter. Dengan begitu, jatah BBM subsidi secara nasional tinggal 10 juta kilo liter lagi. “Jumlah ini tidak akan cukup kalau melihat konsumsi BBM subsidi di masyarakat yang demikian besar,” lanjutnya
Dia menghitung, dengan konsumsi sebesar 29,32 juta kiloliter selama delapan bulan pertama tahun ini, berarti rata-rata konsumsi BBM subsidi masyarakat mencapai 3,6 juta kiloliter perbulan. Sehingga jika jatah sisa 10 juta kiloliter dibagi 3,6 juta kiloliter maka kemungkinan hanya akan mendukupi untuk 2-3 bulan. “Ini hanya akan kuat menahan sampai Oktober-November saja,” terangnya
Sementara itu, pengamat energi Kurtubi meminta agar pemerintah menghapuskan saja kuota BBM bersubsidi. Pasalnya, belajar dari pengalaman tahun ke tahun, penyerapan BBM subsidi di lapangan selalu melampaui kuota.
“Tidak usahlah pakai kuota ke masyarakat, hapus saja toh setiap tahun selalu melampaui kuota. Jadi kuota ini secara sistem tidak ada gunanya,” kata dia
Kurtubi menjabarkan langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi keleibahan kuota yang setiap tahun terjadi.
Pertama, sesegera mungkin mendorong konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) dan kedua, pemerintah harus berani menaikan harga BBM bersubsidi. “Untuk opsi kedua itu syaratnya memang harus dimungkinkan secara politik dan sosial,” jelasnya.
Kuota Jebol Sudah Biasa
Sementara itu, terkait kuota BBM yang lagi-lagi jebol, pengamat energi Sofyano Zakaria mengemukakan hal itu bukanlah hal yang mengejutkan lagi. Menurut dia, hal ini menunjukkan lemahnya kinerja pemerintahan Presiden SBY.
Alasan yang disampaikan selalu dan nyaris kopi paste dengan alasan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, jebolnya kuota itu lantaran asumsi pertumbuhan ekonomi ternyata melebihi perkiraan. “Alasan ini bahkan akan ‘menohok’ terhadap kemampuan tim ekonomi SBY yang dikabarkan andal dalam membuat perhitungan pertumbuhan ekonomi,” kata Sofyano.
Menurut dia, sangatlah mustahil jika jebolnya kuota BBM setiap tahun akibat asumsi perhitungan yang selalu meleset dibuat setiap tahun. Bahkan ditengarai terjadi ‘kesepakatan semu’ antara pemerintah dengan DPR dalam menentukan besaran kuota BBM pada APBN yang pada akhirnya hal itu membuat kuota harus dikoreksi ulang pada APBN-P.
“Masyarakat di negeri ini nyaris jarang mendengar adanya penolakan DPR atas usulan besaran kuota BBM yang akan ditetapkan dalam APBN. Yang sering diberitakan adalah penolakan atau alotnya pembahasan atas usulan penambahan kuota dalam APBN-P,” terangnya.
Sofyano menambahkan, sangat mungkin pula saat dilakukan pembahasan, usulan besaran kuota untuk ditetapkan dalam APBN, terjadi ketidakpercayaan parlemen terhadap perhitungan besaran kuota BBM, sehingga DPR mengambil sikap hanya menyetujui besaran kuota berdasarkan simulasi dan perhitungan versi DPR saja. “Dan ini yang mungkin dipaksakan menjadi ketetapan untuk ditetapkan pada APBN,” tegas Sofyano.
Dengan demikian, menurutnya, bisa saja diartikan bahwa ada ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah dengan DPR ketika menyusun besaran kuota BBM bersubsidi sehingga kuota jebol saban tahun.
Ia menuturkan, jebolnya kuota BBM jika dinyatakan sebagai kesalahan masyarakat merupakan pelecehan terhadap rakyat di negeri ini.
Kuota BBM tidak akan pernah jebol jika asumsi perhitungan besarannya dibuat secara tepat dan ditetapkan dalam APBN sebagai keputusan dan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR dengan tanpa ada pihak yang terpaksa atau dipaksa harus menerima keputusan tersebut.
“Jebolnya kuota bbm harus diakui sebagai tanggung jawab dan “ketidakmampuan Pemerintah dan DPR dalam menetapkan besaran kuota bbm bersubsidi dan tidak perlu mencari kambing hitam atas hal tersebut,” imbuhnya.
Impor BBM Membengkak, Defisit Melebar
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) meminta pemerintah untuk segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, molornya penyesuaian harga BBM dipastikan bakal mempertajam defisit transaksi neraca berjalan. Buntutnya, pertumbuhan ekonomi pun pasti terhambat.
Menurut Gubenur BI, Darmin Nasution, pertumbuhan ekonomi yang positif saat ini masih belum diimbangi oleh kemampuan barang modal, sehingga terpaksa ditutupi dengan impor.
Di sisi lain, ketidakmampuan pemerintah menaikkan harga bensin berakibat membengkaknya impor BBM dan defisit pun makin lebar. Kondisi ini, kata Darmin, sangat berbeda jika dibandingkan dengan 10 tahun terakhir, dimana pemerintah segera menyesuaikan harga BBM di saat defisit neraca berjalan mulai terjadi.
“Perbaikan defisit kali ini akan lebih panjang karena batalnya kenaikan BBM,” kata Darmin di Jakarta, kemarin.
Dan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan berada di kisaran 6,1-6,5 persen dengan titik tengah 6,4 persen. Sedangkan pada 2013, pertumbuhan ekonomi diperkirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,3-6,7 persen dengan titik 6,6 persen.
“Kuartal II-2012 defisit transaksi berjalan kita sudah USD 6,1 miliar atau setara dengan 3,1 persen dari PDB apalagi perekonomian dunia belum lebih baik,” jelasnya. (wir/lum/jpnn)