PEMERINTAH masih memikirkan dan mencari pulau-pulau kosong guna penanganan virus-virus menular. Di daerah itu nantinya akan dibangun, rumah sakit, laboraturium dan pusat karantina.
“Kita akan cari satu tempat kosong, kita punya ribuan pulau yang masih kosong. Rencana akan dipilih satu khusus untuk rumah sakit, bukan hanya untuk kasus Corona. Presiden minta yang jangka panjang disiapkan RS khusus yang menangani virus-virus menular,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD Mahfud di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Kamis.
Mahfud menyampaikan hal tersebut seusai dalam rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Wishnutama, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio, dan pejabat terkait lainnya.
“Pulaunya ini masih dicari,” kata Mahfud.
Terkait dengan seorang WNI asisten rumah tangga yang dinyatakan positif virus korona di Singapura, Mahfud mengatakan, pemerintah tidak mungkin membawa kembali ke dalam negeri.
“Tidak mungkin kita membawa orang terkena virus korona ke Indonesia, karena pemerintah Tiongkok pun mengatakan tidak boleh bawa keluar. Jadi, yang di Natuna itu orang sehat semua. Cuma memang harus ikut prosedur internasional karena keluar dari sana harus 14 hari dahulu diisolasi di sana,” ungkap Mahfud.
Pada hari Minggu (2/2), pemerintah telah mengevakuasi 237 orang WNI ditambah satu orang WNA yang merupakan suami dari seorang WNI dari Provinsi Hubei, termasuk lima orang dari Kemenlu dan 42 anggota tim penjemput yang saat ini dikarantina di Natuna untuk memastikan mereka tidak tertular virus 2019-nCoV.
Di provinsi Hubei sebenarnya ada 245 WNI. Namun, empat orang WNI menolak untuk kembali ke Indonesia, sedangkan tiga orang tidak lolos pemeriksaan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk kembali ke Indonesia.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, KSP akan menjadi pusat informasi dan komunikasi dampak Koronavirus yang akan menggabungkan berbagai data dari Menkopolhukam, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Menkominfo, Kementerian Sosial, BNPB, dan lembaga lainnya.
“Kita sepakat untuk menentukan KSP sebagai posko, tempat pusat informasi dan komunikasi dampak virus korona. Data dihimpun di sini semua akan secara aktif menyampaikan hal yang perlu disampaikan,” kata Moeldoko.
Stop Impor Hewan Silakan, Logistik Jangan
Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai kebijakan dalam menghadapi merebaknya virus corona di dunia yang diawali dari kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok. Kebijakan-kebijakan itu diantaranya penghentian sementara impor beberapa komoditas dan hewan hidup dari RRT, penghentian sementara penerbangan langsung dari dan ke RRT sejak Rabu (5/2) pukul 00.00 WIB, pembatasan semua pendatang yang baru tiba dari RRT, dan mereka yang sudah berada di sana selama 14 hari tidak diperbolehkan untuk masuk maupun transit di Indonesia, penghentian sementara bebas visa kunjungan maupun visa on arrival untuk warga RRT serta meminta WNI untuk sementara tidak melakukan perjalanan ke RRT.
Kebijakan pemerintah menghentikan impor beberapa komoditas dari Tiongkok ini mendapat protes sejumlah kalangan di dalam negeri. Mereka menganggap, kebijakan itu bakal mengganggu perekonomian Indonesia. Mereka meminta agar larangan impor hanya diberlakukan pada hewan hidup, bukan barang atau logistik.
Keinginan itu disampaikan Ketua Lembaga Kerja Sama Ekonomi, Sosial, Budaya Indonesia-Tiongkok atau Association of Indonesia-China Economic, Social, and Cultural Cooperation (AICESCC) Mayjen TNI (pur) Sudrajat kemarin. Dia telah bertemu dengan Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD untuk membahas masalah tersebut. Menurut dia, pembatasan impor barang dari Tiongkok perlu ditinjau ulang. “Kami menilai bahwa itu tidak terlalu bersangkutan langsung dengan virus korona,” ungkap Sudrajat.
Dia mengakui, pihaknya setuju bila impor hewan hidup dari Tiongkok untuk sementara dihentikan. Namun, tidak dengan barang. Dia sangat berharap pemerintah berpikir ulang untuk membatasi aliran logistik dari Tiongkok. “Terutama barang-barang, arus barang-barang,” tegasnya.
Sudrajat menyampaikan, pembatasan tersebut sudah pasti mengganggu perekonomian serta perdagangan. Dia mencontohkan beberapa hal. “Tentu ada efek dari penurunan volume bisnis, market juga agak terganggu. Begitu juga komitmen-komitmen terhadap para pelanggan dan produsen-produsen kami yang menyuplai selama ini,” papar dia.
Wakil Ketua Umum AICESCC Hariyadi Sukamdani menambahkan, poin yang disampaikan Sudrajat sekaligus pengingat kepada pemerintah. “Ini kan baru mulai nih (keputusan pembatasan impor dari Tiongkok). Jadi, jangan sampai istilahnya overreaktif,” kata dia. Pengusaha yang juga ketua Dewan Pimpinan Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia itu menuturkan, apabila pemerintah over, bisa jadi suplai untuk Indonesia malah terganggu.
Pada bagian lain, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Balitbang Kesehatan Vivi Setiawaty menyatakan, hingga kemarin belum ada literatur penularan virus korona melalui barang. “WHO merilis penularannya melalui droplet,” kata dia ketika ditemui di Kementerian Kesehatan kemarin. Droplet merupakan partikel air kecil. Biasanya melalui batuk atau bersin.
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membantah bahwa penghentian direct flight dari dan menuju Tiongkok disebut berlebihan. Menurut dia, beberapa negara melakukan hal tersebut lebih dulu. “Sepertinya kita negara kesepuluh yang melakukan itu,” ujarnya.
Menhub menegaskan, penghentian tersebut tidak berlaku bagi angkutan logistik, baik udara maupun laut. Koneksitas logistik tetap jalan. Lalu lintas angkutan barang melalui udara maupun laut tetap dijalankan dari Tiongkok menuju Indonesia atau sebaliknya. Alasannya, belum ada temuan penularan virus korona melalui barang/kargo.
Namun, tidak semua jenis kargo diperbolehkan. Pengangkutan hewan hidup jelas dilarang. Sebab, ada kekhawatiran hewan tersebut membawa virus korona. “Nanti pengawasannya (angkutan kargo, Red) cuma orangnya yang ada di pesawat dan kapal,” ungkapnya. Upaya itu, kata dia, juga menjadi salah satu cara menjaga ekspor atau impor tetap berjalan tanpa mengesampingkan keselamatan masyarakat.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, wabah virus korona cukup berdampak pada ekonomi Tiongkok maupun Indonesia. Dia memperkirakan, persebaran virus tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi tahun ini. “Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diprediksi melambat 1–2 persen, kalau ke Indonesia pengaruhnya 0,1–0,29 persen,” kata Airlangga dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont kemarin.
Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan, salah satu industri dalam negeri yang cukup terdampak adalah farmasi. Persebaran virus yang massif mengganggu pasokan bahan baku obat dari Tiongkok ke Indonesia. Sebab, pemerintah Tiongkok memutuskan memperpanjang libur tahun baru Imlek hingga pertengahan Februari 2020.
Sektor industri domestik lainnya yang terganggu adalah pariwisata. Sebab, jumlah turis asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia bisa mencapai 2 juta setiap tahun. “Tentu dengan travel warning dan di mana-mana stop turis China, akan ada dampaknya. Kita akan evaluasi lagi, dua mingguan,” terangnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebut semua langkah pemerintah terkait persebaran virus korona bukan asal-asalan. Bagaimanapun, hal tersebut dilakukan untuk melindungi WNI dari virus tersebut. Juga, mencegah masuknya penderita ke Indonesia. ’’Apa pun, saya sampaikan bahwa kepentingan nasional kita tetap nomor satu. Dinomorsatukan,’’ tegas dia di Istana Negara Jakarta kemarin. Sikap itu dia sampaikan saat menjawab tudingan Tiongkok bahwa Indonesia berlebihan dalam menghadapi virus tersebut. (jpc)