JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah memastikan pemberian bantuan untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Bantuan pembelian bagi motor dan mobil listrik itu berlaku mulai 20 Maret 2023.
“Menerbitkan program insentif KBLBB sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik agar lebih luas. Serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (6/3).
Luhut menuturkan, untuk saat ini, skema rinci baru mencakup pada motor listrik. Sementara untuk skema rinci pemberian insentif bagi mobil listrik akan menyusul sebelum kebijakan itu berlaku 20 Maret mendatang. “Nilai bantuan mobil listrik ada tabelnya di sini, nanti kita umumkan berapa. Nanti kita akan keluarkan teknis regulasinya, segera. Sedang dikerjakan. Kita berharap efektif tanggal 20 nanti sudah beres,” imbuhnya.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, beberapa usulan pemberian bantuan KBLBB telah diberikan kepada Kemenkeu selaku pengelola anggaran. Usulan itu mencakup pembelian motor, mobil, dan bus listrik. Agus juga memberikan penegasan bagi Agen Pemegang Merek (APM) untuk tidak menaikkan harga produk-produk yang sudah didaftarkan untuk mengikuti program bantuan atau subsidi KBLBB. “APM gak boleh ada menaikkan harga jual. Gak boleh sampai program ini selesai, khusus untuk produk-produk yang memang sudah mereka daftarkan ke kami,” ujarnya.
Agus menyebut bahwa akan ada lima merek kendaraan listrik yang mendapat insentif dari pemerintah nantinya. “Kalau roda empat baru ada dua yang TKDN di atas 40 persen yaitu Hyundai Ioniq 5 dan Wuling. Untuk roda dua ada tiga Gesits, Volta dan Selis,” ucapnya.
Agus memberikan penjelasan mengenai mekanisme pendaftaran kendaraan listrik yang bisa mendapatkan subsidi. (Selengkapnya lihat grafis)
Selanjutnya Agus membeberkan bahwa dua mobil listrik yakni Hyundai dan Wuling juga akan memperoleh bantuan pemerintah. “Untuk kendaraan roda empat, mobil, di mana kita semua tahu bahwa sekarang ada 2 produsen, Hyundai dan Wuling, diusulkan untuk sejumlah 35.900 unit kendaraan diberi bantuan pemerintah sampai Desember 2023,” tegasnya.
Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, ada dua syarat pemberian bantuan subsidi itu. Yakni pembelian motor listrik baru dan konversi motor listrik. Untuk konversi motor listrik, ada tiga syarat yakni mencakup kelayakan motor, CC motor, serta aspek administratif motor tersebut. “Mulai dari motornya sendiri, kalau sudah mogok ya janganlah ya. Ini motornya yang masih layak jalan. Yang masih kita pakai keseharian itulah yang kita konversi,” jelasnya.
Kemudian terkait dengan CC motor tersebut. Dipersyaratkan antara 110-150 CC. “Moge tidak termasuk ya,” imbuh Rida.
Lalu, administrasi berupa STNK ataupun BPKB motor itu harus masih berlaku dan aktif. Artinya, motor itu legal. “STNK dan KTP harus sama, agar tidak disalahgunakan. Kalau punya motor 2, maka menerima bantuannya hanya bisa 1. Agar masyarakat yang lain kebagian,” jelasnya.
Rida menjelaskan, konversi motor listrik bisa dilakukan di bengkel yang memiliki sertifikasi khusus. Dalam hal ini, Kemenhub akan mengatur teknisnya.
Pemerintah juga akan menyediakan aplikasi yang bertujuan agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses bengkel mana saja yang telah memenuhi sertifikasi dari pemerintah itu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan, bantuan pemerintah diberikan pada dua program. Yakni pembelian motor listrik baru dan konversi motor konvensional ke motor listrik.
Febrio menjelaskan, untuk pemberian bantuan pembelian motor listrik baru diberikan Rp7 juta per unit, diberikan kepada 200 ribu unit motor listrik di tahun 2023. “Motor listrik yang mendapat bantuan pemerintah adalah yang diproduksi di Indonesia. TKDN sebesar 40 persen atau lebih. Produsen yang memenuhi kriteria tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan. Dan berkomitmen untuk memproduksi sepeda motor dalam jumlah itu,” jelas dia.
Kemudian, untuk pemberian bantuan konversi motor konvensional ke motor listrik juga diberikan Rp7 juta per unit, diberikan kepada 50 ribu unit di tahun 2023. Target penerima bantuan pemerintah ini diutamakan adalah pelaku UMKM. Khususnya penerima KUR, penerima BPUM, dan pelanggan listrik 450-900 VA. “Tujuannya agar mendorong produktivitas dan efisiensi pelaku UMKM,” imbuh Febrio.
Luhut melanjutkan, saat ini negara-negara lain, termasuk negara tetangga Indonesia mendorong adopsi KBLBB dengan berbagai insentif. Sehingga adopsi masal KBLBB mulai meningkat. Kemudian, negara mereka juga menjadi menarik investor untuk berinvestasi industri KBLBB. “Indonesia perlu mengantisipasi tersebut dengan memberikan insentif KBLBB agar Indonesia menjadi tempat yang menarik juga untuk produsen KBLBB. Tapi, kita tidak menggunakan istilah insentif, melainkan bantuan pemerintah,” ungkap Luhut.
Bantuan pemerintah KBLBB, dikatakan Luhut, sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaran listrik yang lebih luas. Termasuk memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Jika program tersebut berjalan lancar dan adopsi massal terjadi, maka industri dalam negeri KBLBB pun akan terbentuk. “Tentu, harga KBLBB pun juga akan lebih terjangkau ke depannya. Jadi, melalui bantuan pemerintah ini diharapkan dapat menstimulasi pasar kendaraan listrik di Indonesia,” ujarnya.
Dikatakan Luhut, saat ini Norwegia berhasil memimpin adopsi kendaraan listrik di dunia. Menurutnya, keberhasilan Norwegia sebagai world stock selling electronic vehicle marker per kapita tidak terlepas dari dukungan pemerintah di berbagai kebijakan yang pro terhadap program tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk Indonesia. “Apalagi ketersedian bahan baku kritikal mineral untuk KBLBB kita melimpah. Kita adalah salah satu negara yang memiliki bahan baku yang melimpah untuk ini,” ucapnya.
Ditambahkan Luhut, hilirisasi akan lebih lengkap jika tercipta industri kendaraan listrik yang menggunakan hasil hilirisasi kritikal mineral sendiri. Juga industri baterai yang saat ini sedang dibangun. Di mana, hal tersebut juga akan menciptakan lapangan kerja, menciptakan teknologi baru, dan inovasi lain serta akan meningkatkan pendapatan negara. “Adopsi masal kendaraan listrik menjadi faktor krusial dalam menciptakan ambisi tersebut. Namun, saat ini memang masih belum dapat berjalan cepat karena masih terdapat perbedaan harga yang signifikan antara kendaraan listrik dibandingkan kendaraan konvensional,” bebernya. (dee/gih/agf/jpg)