Site icon SumutPos

Hanya 4 Tokoh Sumut Masuk Bursa Menteri

Dari kiri ke kanan ke bawah: Luhut Panjaitan, Maruarar Sirait, Poltak Sitanggang, Jehansyah Siregar.
Dari kiri ke kanan ke bawah: Luhut Panjaitan, Maruarar Sirait, Poltak Sitanggang, Jehansyah Siregar.

JAKARTA. SUMUTPOS.CO – Hanya empat tokoh asal Sumut yang masuk dalam daftar 42 nama kandidat menteri hasil polling situs kabinetrakyat.org yang diserahkan ke presiden terpilih Joko Widodo, Kamis (4/9).

Mereka adalah kandidat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Poltak Sitanggang, kandidat Menteri Sekretaris Negara Maruarar Sirait, kandidat Menteri Perumahan Rakyat Mohammad Jehansyah Siregar, dan kandidat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dari 42 nama tokoh itu, sebanyak 16 nama berasal dari wilayah Jawa (Jatim, Jabar, dan Jateng). Sedang dari Jakarta ada 7 nama. Kawasan Sulawesi ada 6 nama. Dari Maluku ada satu nama. Dari Papua dan Aceh tak ada.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Arie Sudjito menilai, nama-nama hasil polling situs kabinetrakyat.org itu tidak lantas akan menduduki kursi kabinet mendatang.

Dia yakin, pada akhirnya nanti Jokowi tetap akan memasukkan paling tidak satu tokoh asal Aceh dan Papua di kabinetnya.

Menurutnya, dalam memilih nama yang akan mengisi kursi menteri, Jokowi pasti juga menggunakan pertimbangan kewilayahan, terutama daerah yang tergolong “rawan”, seperti Aceh dan Papua.

“Selain mencari sosok yang bersih dan kompeten, saya yakin Jokowi juga punya sensitifitas pada daerah. Karena yang saya tahu, Jokowi konsen pada daerah-daerah pinggiran seperti Papua, Aceh, NTT, Sulawesi, dan yang lain,” terang Arie saat dihubungi koran ini dari Jakarta kemarin (5/9).

Mantan aktivis 98 itu lebih lanjut mengatakan, meski pada akhirnya Jokowi akan memasukkan nama tokoh dari daerah “rawan” ke jajaran kabinetnya, namun bukan semata sebagai kebijakan simbolik untuk meredam berbagai persoalan di daerah dimaksud.

Arie yakin, Jokowi nantinya akan mengambil kebijakan-kebijakan yang konkrit untuk menuntaskan problem-problem di Aceh ataupun di Papua. (sam/bd)

Exit mobile version