Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono (tengah) didampingi Sekretaris Ganjar Razuni ( kiri), DAN anggota Watty Amir ( kanan)sebelum menggelar rapat dewan pakar di Kantor DPP Golkar, Neli Murni, Jakarta, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dewan Pakar Partai Golkar bertemu dengan enam orang perwakilan DPD I Golkar se-Indonesia di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat untuk membahas usulan pelaksanaan Munaslub Golkar, Jumat (8/12). Dari pertemuan yang berlangsung tertutup selama lebih kurang dua jam tersebut, Dewan Pakar menghasilkan empat poin rekomendasi terkait penyelenggaraan Munaslub Golkar.
Poin pertama, Dewan Pakar memutuskan menyambut baik usulan DPD I Golkar agar DPP Golkar segera melaksanakan Munaslub sebagai langkah cepat penyelamatan partai. Poin kedua, Dewan Pakar Golkar merekomendasikan ke DPP partai Golkar dan memberikan penguatan kepada DPP Partai Golkar untuk menyelenggarakan Munaslub Partai Golkar 15-17 Desember ini. “Ini mempertimbangkan libur Natal dan Tahun Baru bila diselenggarakan setelah tanggal 20,” kata Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono.
Poin ketiga, Dewan Pakar Golkar merekomendasikan kepada penyelengara Munaslub, yaitu DPP Partai Golkar agar melaksanakan rapat pleno DPP Partai Golkar pada Senin 11 Desember 2017. Terakhir, Dewan Pakar dan DPD Partai Golkar se-Indonesia meyakini bahwa Munaslub sebagai forum tertinggi adalah jalan yang sungguh bermartabat dan konstitusional dengan mengedepankan semangat gotong royong dan kebersamaan.
Perihal tempat penyelenggaraan Munaslub, secara pribadi Agung Laksono mengusulkan agar bertempat di Jakarta. “Sederhana sajalah. Di Asrama Haji juga boleh,” kata Agung. Menurut dia, agenda dalam Munaslub Golkar nanti sebaiknya hanya membahas penggantian posisi Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar.
Sementara itu Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, yang berperan juga sebagai ketua forum komunikasi DPD I Golkar se-Indonesia menyatakan, Munaslub ini bukan bermaksud untuk meninggalkan Setya Novanto di saat Ketua DPR RI itu terbelit kasus korupsi e-KTP. “Tujuannya jelas untuk penyelamatan partai,” kata Ridwan di Kantor DPP Golkar usai pertemuan itu.
Wacana Munaslub Golkar muncul setelah Setya Novanto menjadi tersangka korupsi proyek E-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kali kedua pada 10 November lalu. Dengan status itu, Novanto dianggap oleh sejumlah elite Golkar dan pengurus DPD I Golkar se-Indonesia dapat menyandera langkah partai berlambang beringin ini dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serta Pilpres 2019.
Sementara, DPD I Partai Golkar Sumut memastikan mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Hal ini untuk menguatkan posisi partai berlambang pohon beringin ini di masa mendatang, pasca penetapan tersangka kepada Ketua Umum, Setya Novanto oleh KPK beberapa waktu lalu.
Sekretaris DPD I Golkar Sumut Irham Buana Nasution mengatakan, desakan dilaksanakannya Munaslub oleh DPP Partai Golkar adalah karena hal tersebut merupakan kebutuhan partai. Sehingga secara otomatis, penguatan posisi organisasi ini menjadi prioritas ke depan, khususnya mempersiapkan diri menyongsong tahun politik 2018 dan 2019. Karena itu pula, pihaknya selaku perwakilan dari Sumut menyampaikan aspirasi ke pusat, mendukung digelarnya musyawarah luar biasa itu.
“Kita DPD I kemarin sudah menyampaikan aspirasi ke DPP dalam rangka mendukung untuk segera dilakukan rapat pleno, agar Munaslub bisa segera dilaksanakan. Kemudian ada pernyataan dari DPD I, itu adalah bagian dari penguatan DPP,” ujar Irham, Jumat (8/12).
Untuk penguatan internal Partai Golkar dari pusat hingga ke daerah, lanjut Irham, diperlukan kesatuan pandang. Namun lebih dari itu, bagaimana memberikan kepercayaan kepada publik bahwa partainya saat ini sedang membenahi diri, melakukan perubahan. Hal ini agar tingkat kepercayaan masyarakat bisa semakin tinggi.
“Kita insya Allah besok (hari ini) melakukan rapat pleno dengan jajaran DPD I dulu. Sekalian juga nanti rapat koordinasi dengan DPD II (kabupaten/kota). Ini untuk menyampaikan keputusan dari 31 DPD I seluruh Indonesia tentang pelaksanaan Munaslub tersebut,” tambahnya.
Irham juga menyampaikan, sejatinya Munaslub juga untuk kebutuhan DPD II juga, sehingga aspirasi yang disampaikan ke DPP merupakan keinginan atau kehendak dari pengurus di kabupaten/kota. Mengingat jajaran Partai Golkar di daerahlah yang berhadapan langsung dengan konstituen dan dukungan rakyat.
Sedangkan terkait dukungan pencalonan kepada Tengku Erry pasca pengunduran diri Ketua DPD Golkar Sumut Ngogesa Sitepu sebagai bakal calon Wakil Gubernur untuk Pilgubsu 2018 mendatang, Irham menyebutkan bahwa keputusan DPD I Golkar Sumut sudah final. Saat ini pihaknya tengah mencari siapa sosok pengganti untuk menjadi pasangan Erry dari internal partainya.
“Kami inginkan internal Golkar. Yang pasti keputusan Sumut bersifat final. Tentu keputusan lain setelahnya bukan kewenangan kita lagi. Yang pasti kader-kader Golkar banyak (yang mumpuni) seperti kepala daerah, ketua DPRD kabupaten/kota, Ketua DPRD provinsi, semuanya punya kemampuan yang hampir bersamaan, elektabilitasnya cukup baik,” sebutnya.
Namun saat disinggung soal kemungkinan kecocokan pasangan antara Tengku Erry dengan sosok yang diinginkan Golkar untuk diusung sebagai Wakil Gubernur, mantan Ketua KPU Sumut tersebut meyakini bahwa kader partainya sangat banyak yang potensial dan layak untuk disandingkan dengan Ketua DPW Nasdem Sumut itu.
“Karena berpasangan itu, makanya untuk pencalonan gubernur, termasuk kabupaten/kota kita akan ajukan kader. Terkecuali ada kader-kader khusus,” singkatnya.
Namun Irham tidak merinci secara jelas seperti apa kriteria yang disebut sebagai kader khusus tadi. Dirinya hanya menyebutkan bahwa pengalaman, mumpuni dan punya konstituen adalah maksud dari pernyataan tentang kader khusus. “Kita tidak membeda-bedakan, semuanya diperlakukan sama,” sebutnya singkat.
Pengamat Politik dan Pemerintahan dari UMSU Rio Affandi Siregar mengatakan, dalam hal jumlah kursi tentu Golkar punya peluang dan sudah sepantasnya mengusung calon dari internal partai. Apalagi diyakininya, banyak tokoh kader beringin rimbun itu yang mampu mendongkrak elektabilitas. Karena menurutnya, sebagai partai yang sudah pengalaman, tentu survey menjadi faktor penting untuk melihat sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap sosok yang mereka ajukan, termasuk jika berpasangan dengan Tengku Erry di Pilgub mendatang.
“Kalau soal kader khusus itu, bisa saja ditunjuk tokoh yang punya nama dan layak untuk diusung sebagai Wagub, tetapi kalau itu di luar kader di internal Golkar sendiri, bukan tidak mungkin akan menimbulkan blunder. Karena itu sebaiknya Golkar dan Tengku Erry melakukan komunikasi intens sebelum memutuskan. Jadi bukan sekedar sosok saja, tetapi bagaimana sosok yang ditunjuk nanti, bisa diterima seluruh jajaran DPD hingga tingkat bawah,” sebutnya. (bal/bbs/adz)