Presiden RI Joko Widodo bersalaman dengan Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pada peringatan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang berlangsung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/2/2016). Para tamu yang hadir terpesona dengan keindahan Mandalika Resort yang didirikan di tepi pantai dengan background laut dan perbukitan di kawasan Mandalika.
LOMBOK, SUMUTPOS.CO – Bos Jawa Group Dahlan Iskan menjadi peserta spesial diskusi panel dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Hotel Lombok Raya, Senin (8/2). Tokoh pers sekaligus Menteri BUMN di era Kabinet Indonesia Bersatu II itu duduk di deretan kursi paling belakang. Dia benar-benar menjadi peserta diskusi yang dipimpin Nurjaman Muchtar itu.
Dahlan baru berkomentar setelah diminta secara khusus oleh Nurjaman. Ketua Dewan Pimpinan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat periode 2015-2019 itu menyinggung gagasannya tentang ratifikasi perusahaan pers.
“Setiap HPN saya selalu menyuarakan ratifikasi ini,” katanya di dalam diskusi bertajuk ‘Revolusi Mental Pers Indonesia menuju Pers Profesional dan Sejahtera’ tersebut.
Banyak sekali aspek atau bidang yang bisa diratifikasi. Di antaranya adalah urusan penegakan kode etik. Dahlan menjelaskan menindak oknum pers karena melanggar kode etik jurnalisme itu susah. Tapi ketika kode etik itu sudah diratifikasi oleh perusahaan pers, jadi mudah menegakkannya. “Kalau ada pelanggaran, bisa ditindak karena melanggar aturan perusahaan,” jelas dia.
Mantan bos PLN itu menjelaskan koran-koran yang sudah meratifikasi aturan-aturan di dunia pers, baik kode etik maupun urusan standar gaji karyawan, diberi tanda khusus. Sehingga masyarakat bisa mengetahui koran mana saja yang sudah melakukan ratifikasi. Berbekal tanda ratifikasi itu, masyarakat bisa menaruh kepercayaan terhadap sebuah koran atau produk perusahaan pers lainnya.
Dalam kesempatan ini, Dahlan juga mengomentari pembicara kunci diskusi Mendikbud Anies Baswedan. Baginya Anies telah sukses menominalkan dan membirokrasikan gagasan-gagasan briliannya.
“Semua tahu Pak Anies bukan orang birokrasi. Tetapi bisa menyampaikan gagasannya di lingkungan birokrasi,” katanya. Di antara gagasan atau program Anies yang menarik bagi Dahlan adalah penerbitan neraca pendidikan daerah.
Usai diskusi Dahlan dan Anies langsung bersua dan berjabat tangan. Keduanya lantas berpisah untuk menghadiri kegiatan masing-masing berikutnya.
Presiden Jokowi yang tampil dalam sambutan puncak peringatan HPN 2016 yang digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (9/2), menilai pemberitaan media massa di era kebebasan pers saat ini mengalir begitu beragam di tengah masyarakat. Bahkan status seseorang di media sosial (medsos), bisa menjadi bahan sebuah berita.
“Kadang status medsos pun bisa jadi berita. Informasi ada yang pahit seperti jamu, ada yang bisa jadi vitamin yang menyehatkan, bisa juga hanya informasi yang menganggu akal sehat,” ujarnya
Presiden berharap, pers ke depan dapat lebih berperan dalam membangun optimisme dan membangun karakter, serta etos kerja di masyarakat. Karena di era kompetisi saat ini, yang dibutuhkan adalah kepercayaan. Sehingga arus investasi dan pembangunan ekonomi bisa berjalan maksimal.
“Media jangan memberikan informasi yang membuat masyarakat pesimis. Takutnya masyarakat menjadi tidak produktif dan tidak memiliki etos kerja, padahal informasinya hanya berdasarkan asumsi saja,” ujar Jokowi.
Di akhir sambutannya, Jokowi tak lupa menyampaikan selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di tanah air. Ia berharap dengan hadirnya era kebebasan pers, Indonesia dapat lebih baik lagi.
Sementara, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, atas kekeliruan dan kesalahan yang dibuat insan pers selama memberi informasi kepada masyarakat.
Permohonan ia sampaikan di hadapan Presiden Jokowi yang berkenan menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar di lapangan terbuka, persis di tepi pantai Kute Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (9/2).
Selain memohon maaf, Margiono dalam puncak peringatan yang mengambil thema ‘Pers Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara’ juga mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari pemerintah.
Tidak saja dalam menjaga kebebasan pers, namun juga atas terselenggaranya kegiatan kali ini. Hal tersebut paling tidak terlihat dengan banyaknya para Menteri Kabinet Kerja yang hadir, membaur bersama ribuan insan pers dan undangan.
Tampak hadir diantaranya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Menko Maritim Rizal Ramli, Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mendikbud Anies Baswedan, Menkonminfo Rudiantara, Menpar Arief Yahya, Ketua DPR Ade Komarudin serta sejumlah undangan lain.
“HPN meriah, kami dapatkan sambutan yang luar biasa. Dukungan Pemerintah luar biasa. Banyak menteri yang hadir, peserta juga banyak hadir, bukan hanya wartawan tapi juga organisasi pers, komponen pers dan lainnya,” ujar Margiono.
Menurutnya, HPN merupakan perhelatan akbar insan pers Indonesia yang digelar setiap tahun. Pada HPN tahun ini, rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 4 Februari hingga 9 Februari 2016.
Dalam kesempatan itu, Margiono berharap agar HPN dapat dijadikan nama jalan di Lombok. Keinginan tersebut ternyata bergayung sambut. Pemda setempat berjanji akan memenuhinya, nanti setelah jalan by pass yang menghubungkan Lombok Timur dengan Bandara Internasional Lombok (BIL) selesai dibangun.
Gubernur NTB Zainul Majdi dalam sambutannya juga melaporkan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Menurutnya, dalam waktu dekat akan segera dibangun sepuluh ribu kamar hotel guna menunjang pariwisata.
“Insya Allah jika pembangunan berjalan dengan baik, jumlah kunjungan wisatawan akan meningkat,” ujar Zainul. (wan/gir/jpnn)