Ketiga calon Ketua Umum Golkar Indra Bambang Utoyo (kanan), Priyo Budi Santoso (tengah) dan Syahrul Yasin Limpo (kiri) zona I Sumatera melakukan kampanye di Hotel Grand Angkasa Medan, Senin(9/5). Kampanye ini berlangsung selama dua hari di zona I Sumatera, dengan delapan kandidat calon Ketua Umum Golkar.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Beredar isu soal manuver menteri mendukung seorang calon ketua umum (Caketum) Partai Golkar berhembus kencang menjelang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Bali pada 15-17 Mei. Politikus Golkar mewanti-wanti agar tak lagi muncul kasus serupa ‘Papa Minta Saham’ berubah menjadi ‘Papa Minta Ketum’.
Politikus Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan, kepada para caketum Golkar, jangan lagi bawa-bawa atau mencatut nama Presiden, cukup sudah Partai Golkar ini didera prahara pada kasus “Papa Minta Saham”.
Dia menyebutkan, kasus ‘Papa Minta Saham; melibatkan salah seorang caketum Golkar, Setya Novanto, yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Mayoritas anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memutus Novanto bersalah dalam kasus itu.
Bambang yang juga Ketua Komisi III DPR mengingatkan jangan sampai kasus itu terulang, sehingga munaslub tak rusak gara-gara ada kasus serupa ‘Papa Minta Saham’.
“Jangan ada lagi nanti timbul kasus “Papa Minta Ketum” karena ada Caketum yang mencatut nama Presiden,” ujar Bambang kepada wartawan, Senin (9/5).
Bambang mengatakan, saat ini muncul isu serupa “Papa Minta Saham” menjelang Munaslub Golkar. Menko Polhukam Luhut Pandjaitan disebut-sebut menggalang dukungan untuk Novanto.
Tapi, Luhut langsung membantah isu tersebut. Dia menegaskan dirinya tak ikut-ikutan mendukung Caketum Golkar, kalaupun dirinya mendukung Novanto, itu hak prerogatifnya sebagai kader Golkar, bukan sebagai Menko Polhukam.
“Jadi kita belum andai-andailah. Pemerintah nggak ada dukung mendukung. Kalau saya dukung dia (Novanto, Red), kan sebagai anggota Golkar, hak prerogatif saya, (tapi itu) kalau,” ucapnya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus.
Luhut menegaskan, dirinya tidak pernah mengklaim mendapat dukungan dari Presiden Jokowi untuk Setya Novanto (SN). “Sikap pemerintah jelas. Kita mendukung pelaksanaan Munaslub di Bali tanggal 15 Mei 2016,” katanya.
Dia juga menyampaikan, tidak pernah mengumpulkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar untuk mengarahkan dukungan kepada SN. Meski demikian, dia mengakui ada banyak pengurus daerah yang berkomunikasi dengannya untuk meminta sikap pemerintah terkait Munaslub Golkar, karena Luhut adalah tokoh senior Golkar yang ada di pemerintahan.
“Saya tidak pernah kumpulin DPD. Memang ada beberapa DPD yang datang ke saya menanyakan bagaimana sikap pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Tim Pemenangan Setya Novanto yaitu Roem Kono, juga sudah bicara soal isu tersebut. Menurutnya bisa saja Novanto didukung pihak Pemerintah. Tapi, dia tak tahu menahu soal isu manuver Luhut.
“Novanto adalah figur yang bisa diterima semua pihak. Dengan figur begitu ya bisa saja. Istana kan lembaga negara, ya bukan pihak Istana. Mungkin juga individu,” ujar Roem.
Setelah Setya Novanto dan Mahyudin menyampaikan visi dan misi, Minggu (8/5) di Hotel Grand Angkasa, giliran enam kandidat Caketum Partai Golkar menyampaikan visi dan misi pada Senin (9/5). Para Caketum yang menyampaikan visi dan misi diantaranya Ade Komaruddin, Aziz Syamsudin, Airlangga Hartato, Indra Bambang Utoyo, Priyo Budisantoso serta Syamsul Yasin Limpo.
Secara umum, apa yang disampaikan 6 Caketum sama. Semua menjanjikan bakal membesarkan partai dan membawa partai sebagai pemenang pemilu 2019 mendatang hingga menjadikan Caketum sebagai Capres.
Dari keenam Caketum tersebut, hanya Azis Syamsudin yang memaparkan visi misinya untuk mengembangkan kader wanita Partai Golkar. Dia menginginkan agar pimpinan di DPD tingkat I dan II se Indonesia mayoritas diduduki para kader wanita. “Keterampilan wanita dan sedikit berbeda, akan ada sentuhan berbeda dari para kader perempuan,” ujar bekas Ketua Komisi III DPR RI ini.
Bukan hanya itu, Azis juga mengedepankan proses desentralisasi yakni menguatkan kepengurusan di tingkat II dan tingkat I khususnya dalam upaya penetapan calon kepala daerah. Nantinya kader Golkar yang menjabat sebagai kepala daerah, bakal diintruksikannya untuk mengalokasikan 2 persen dari APBD untuk kegiatan anak dan perempuan. Persoalan militansi kader, juga menjadi perhatiannya.
Menurutnya, saat ini banyak kader yang tidak memiliki loyalitas atau militansi. Oleh karena itu, dia ingin membuat data base jumlah kader baik di tingkat kelurahan, desa, kecamatan, DPD Tingkat II dan I, bahkan di kepengurusan Ormas pendiri partai.
“Selama ini ada yang pengurus di Ormas Koesgoro, tapi tercatat di kepengurusan Ormas Soksi atau MKGR. Ke depan ini tidak boleh lagi, agar kita dapat mengentahui berapa sebenarnya jumlah kader Golkar dan sayap partai,” bebernya.
Caketum lainnya, Priyo Budisantoso menekankan untuk memperkuat kepengurusan di daerah yakni memberikan kewenangan lebih besar. “Untuk menetapkan Ketua DPRD atau calon kepala daerah itu tak harus menunggu persetujuan pusat. Nantinya mekanisme ada di daerah, pusat hanya pengesahan saja,” ujarnya.
Mengenai pemilihan kepala daerah, Priyo menginginkan agar ketua DPD tingkat II dan DPD tingkat I yang ikut bertarung. “Saat ketua partai maju sebagai calon kepala daerah akan dibebaskan dari mahar, ketika partai Golkar hanya menjadi pengusung maka hal itu perlu dibicarakan lebih jauh. Saya ingin kader Golkar yang bertarung, kalah menang urusan nomor sekian,” bebernya.
Lebih jauh, Priyo mengatakan jika terpilih nanti ia akan merangkul para purnawirawan jendral agar ikut serta didalam kepengurusan inti. Diakuinya, partai Golkar tidak dapat lepas dari itu, karena memang itu sejarah berdirinya partai.
“Mungkin Sekjen atau Waketum akan diduduki oleh pensiunan jendral TNI, begitu juga di daerah, perlu merangkul purnawirawan sebagai pengurus inti,“tukasnya.
Calon Ketum lainnya, Airlangga Hartarto menekankan tantangan untuk membesarkan kembali partai Golkar tidaklah mudah. Apalagi, kurun waktu satu setengah tahun terakhir sibuk dengan konflik internal. Mengkolektifkan kepengurusan di daerah juga menjadi fokusnya ketika dipercaya menjadi partai berlambang beringin ini.
Menurut Airlangga, pemilih saat ini 45 persen adalah kaum muda dengan rentan usia 15-40 tahun. Kondisi ini sudah sangat berbeda dengan pemilih-pemilih golkar sebelumnya. Sebab, cara berfikir dan metode interaksi yang dipergunakan juga sudah berbeda. Kondisi terkini, ialah masyarakat sudah aktif menggunakan media sosial. Seharusnya, Partai Golkar dapat memanfaatkan media sosial untuk menarik minat masyarakat khususnya para pemilih pemula.
“Media sosial bisa kita pergunakan untuk promosi gratis, ini peluang besar yang harus dimanfaatkan,“ucap Airlangga.
Bukan hanya itu, Airlangga berkeinginan agar calon kepala daerah yang diusung nantinya bukan kader impor dari partai lain. “Kalau kepala daerah bukan kader Golkar, maka daerah tersebut akan sulit menjalankan kebijakan partai sesuai blue print 2045 yang sudah kita miliki,“sebutnya.
Karena blue print 2045 partai Golkar sama dengan nawacita pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, Airlangga mengaku akan mendukung dan bergabung kepemerintah ketika terpilih nantinya. “Untuk apa kita hanya jadi penonton, lebih baik menjadi pemain yang dapat turut serta menjalankan pembangunan, itu lebih baik. Dan itu alasan kenapa harus ikut bergabung kepemerintah,“ ucapnya.
Sementara itu, Indra Bambang Utoyo berjanji bakal menjadikan Golkar sebagai Partai Modren. Dimana partai modren tidak akan tergangung hanya kepada satu orang. Partai modren merupakan kumpulan pengurus yang bersifat kolektif. Selain itu kewenangan kepengurusan ditingkat daerah juga perlu ditambah. “Saya juga akan menggandeng FKPPI untuk ikut serta membesarkan partai Golkar,” kata Indra.
Calon Ketum Golkar yang juga Ketua DPR RI, Ade Komaruddin menyampaikan rasa terimakasihnya kepada partai golkar yang telah memberikannya kesempatan. Akom-panggilan akrabnya- mengaku telah berhutang budi kepada Partai Golkar karena ia hanyalah anak seorang petani dari desa. “Terimakasih para senior, ada Bang Akbar Tanjung, ada Bang Agung, yang telah banyak memberikan bimbingan,” katanya.
Setelah melakukan safari kesejumlah pengurus DPD I se Indonesia, ia membuat sebuah rangkuman yang disebut panca karsa. Dimana panca karsa merupakan tawaran kongkrit darinya untuk mengembalikan Golkar kemasa kejaan dahulu. “Pertama kita semua harus menjadikan Parti Golkar sebagai partai moderat bersih dan berjiwa karya kekaryaan. Kedua, membangun partai modren butuh transparansi dan keterbukaan,“ujar Akom.
Point ketiga dari Panca Karsa, kata dia, yakni perlu mengedepankan semangat rekonsiliasi, konsolidasi dan kebersamaan. Keempat, perlu mengutamakan semangat meritokrasi, kerjasama dan gotong royong dalam pemenangan Golkar.
Sementara itu, Calon Ketum No urut 8, Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwasannya ketika ia dipercaya atau diberikan amanat menjadi pucuk pimpinan partai maka harus maju dalam ajang Pemilihan calon presiden.
Meski begitu, Syahrul menekankan bahwa menjadi Ketum bukanlah hal yang paling penting bagi dirinya. Sebab, mensukseskan pelaksanaan munaslublah yang paling utama.“Ini moment bersejarah, apakah setelah munaslub berakhir kejayaan partai golkar bisa kembali atau sebaliknya,“sebut pria berkacamata ini.
Persoalan dirinya yang tidak bersedia membayar iuran uang pendaftaran sebesar Rp1 Miliar kepada panitia, dinilainya hanyalah sebuah prinsip.“Saya minta maaf kalau ada perkataan yang menyinggung, tapi saya perlu mengucap rasa syukur pada akhirnya SC meloloskan meski tidak menyetor uang. Saya tidak mau bayar karena tahu, kalau mas Priyo, bung Nurdin Khalid atau bang Rambe yang akan membayarkannya,“katanya disambut tepuk tangan para hadirin yang memadari ball room hotel grand angkasa. (sam/dik)