ANGGOTA Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung meminta publik untuk memisahkan posisi Presiden Prabowo Subianto dari polemik keabsahan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Rocky bahkan menyarankan agar Gibran mengambil sikap sebagai seorang negarawan dengan mengundurkan diri dari jabatannya guna meredakan tensi politik nasional.
Rocky menegaskan, materi perkara perselisihan syarat pendidikan cawapres di MK sama sekali tidak melekat maupun membebankan kesalahan moral kepada Presiden Prabowo. “Jangan sampai isu ini kemudian dilengketkan pada Presiden, bahwa Presiden ternyata pasangannya ilegal. Yang diincar cuma Wakil Presiden-nya tuh. Kalau dilengketkan, ada yang mau supaya dua-duanya kena hukuman moral. Maka Presiden tidak boleh dipancing untuk terlibat memberi komentar,” kata Rocky Gerung dalam siniar YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (9/10).
Sikap diam Presiden Prabowo atas putusan MK tersebut dinilai Rocky sebagai langkah yang sudah tepat secara politik maupun tata negara. Lebih lanjut, Rocky menilai, amar putusan MK yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan Denny Indrayana dkk merupakan bentuk kompromi atau “cuci tangan” peradilan konstitusi. Sebab, MK menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai Wapres, namun di sisi lain fakta persidangan mengungkap tidak ditemukannya ijazah SMA fisik milik Gibran.
Menurut Rocky, MK secara implisit telah menyeberangkan keresahan masyarakat dan menyodorkan bola panas tersebut ke meja DPR RI untuk diselesaikan melalui jalur politik. “Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan. Tetapi implisit di dalam cuci tangan itu, dia mau jadi jembatan untuk membawa isu ini dari back mind publik pergi ke DPR. Sekarang masalahnya harus diselesaikan di DPR, jadi masalah politik,” jelasnya.
Guna mencegah eskalasi emosi masyarakat yang telah terakumulasi sejak polemik ijazah Joko Widodo hingga berlanjut ke Gibran, Rocky mengusulkan opsi pengunduran diri Wapres sebagai jalan keluar yang paling elegan. “Hari-hari ini semua orang gelisah. Beban psikologi itu yang mau saya cairkan. Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri untuk mencegah amuk massa dan mencegah Presiden dikait-kaitkan. Pak Gibran pada akhirnya harus bersikap negarawan,” tegasnya.
Sinyal Pansus DPR dan Penelusuran Riwayat Pendidikan
Dorongan Rocky agar masalah ini diselesaikan di DPR sejalan dengan dinamika yang tengah berkembang di parlemen. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB secara terbuka mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk menindaklanjuti temuan persidangan MK secara objektif.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menyebut pembentukan Pansus sangat penting agar penelusuran tidak berhenti pada KPU dan Bawaslu saja. “Pansus bisa memanggil Kemendikdasmen, Kemenkeu, hingga sekolah atau institusi di Singapura dan Australia yang mengeluarkan certificate of attendance atau dokumen lainnya agar terang benderang,” ujar Deddy.
Kewajiban klarifikasi dokumen juga disuarakan mantan Menpora Roy Suryo. Dari hasil penelusurannya terhadap WNI di Australia, jalur studi Gibran di UTS Insearch Sydney pada periode 2004–2007 merupakan program pathway atau bimbingan pra-kuliah, bukan sekolah menengah. Roy menilai terdapat ketidakcocokan riwayat tahun antara studi di Singapura, Australia, dan kualifikasi di MDIS yang perlu dibuktikan keabsahannya.
Di jajaran eksekutif, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, enggan mengomentari isi putusan MK maupun wacana pemakzulan di DPR. Yusril menegaskan posisinya sebagai pembantu Presiden dan Wakil Presiden dalam kabinet.
“Beliau ini anggota kabinet dan atasan kami. Saya tidak pada posisi berkomentar. Kami menyerahkan seluruhnya pada proses di MK maupun PTUN yang sedang berproses, serta patuh pada arahan Presiden,” kata Yusril di Gedung Trinity, Jakarta.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati seluruh proses yang telah berjalan di MK dan memilih untuk tetap fokus menjalankan agenda pemerintahan. “Kita hormati seluruh tahapan dan proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi Bapak Presiden. Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan tidak mungkin saya bisa kuliah S1 di Singapura,” pungkas Gibran. (bbs/jpc/adz)

