Jelang Pilgubsu 2013
JAKARTA – Sengketa pemilukada yang terkait dengan masalah daftar pemilih diyakini tidak akan terjadi pada pemilukada untuk memilih gubernur-wakil gubernur Sumut pada 2013 mendatang. Keyakinan ini setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuntaskan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada seluruh penduduk pada akhir 2011, termasuk penduduk Sumut.
Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, dengan adanya data penduduk yang telah memiliki NIK ini, maka akan dengan gampang memilahkan mana penduduk yang masuk daftar DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu)
Masing-masing pemkab/kota tinggal menyerahkan ke pemprov, yang selanjutnya, DP4 diserahkan ke KPU Provinsi Sumut.
“Tinggal ambil saja mana yang umurnya di atas 17 tahun. Sreettt, keluar. Ini karena akhir 2011 NIK sudah selesai,” ujar Gamawan Fauzi di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dengan alasan itu Gamawan yakin bahwa konflik pemilukada yang dipicu masalah daftar pemilih, tidak bakal terjadi lagi. Dari yang sudah-sudah, pascaselesainya pemberian NIK, konflik pemilukada terkait daftar pemilih, sudah tidak ada lagi. “Hampir sudah tidak ada lagi konflik soal jumlah pemilih,” imbuhnya.
Bukan hanya untuk pemilukada, bahkan pemerintah juga sudah siap memberikan DP4 yang akurat untuk pemilu 2014, seandainya DP4 itu harus diserahkan saat ini. Hanya saja, tenggat penyerahan DP4 masih lama, yakni paling lambat April 2013 untuk pelaksanaan pemilu 2014.
Seperti diberitakan, hingga saat ini Pemprov Sumut belum juga menyerahkannya ke KPU Provinsi. Padahal, berdasarkan peraturan perundang-undangan, DP4 seharusnya sudah diserahkan 12 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) yang telah ditetapkan pada 7 Maret 2013.
Asisten I Pemprov Sumut Hasiholan Silaen bahkan mengaku baru akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota pada 13 Maret besok untuk membahasnya. “Tanggal 13 Maret nanti akan kami bahas dengan kabupaten/ kota,” kata Hasiholan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, pekan lalu.
Hasiholan bersikeras meskipun sudah lewat dari jadwal yang harus diserahkan ke KPU Sumut yaitu 7 Maret lalu, tidak ada persoalan jika DP4 baru akan diserahkan hingga Juli mendatang.Sebab,menurut dia, masih ada rentang waktu yang diperbolehkan.
Gamawan mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi jika masih ada persoalan DP4 di tingkat daerah. “Kita siap memfasilitasi daerah yang masih memperdebatkan data DP4,” kata menteri berkumis tebal itu.
Dari Medan, nama bakal calon (balon) pada Pilgubsu mendatang terus bergulir. Yang terbaru, mantan Direktur Utama PTPN 3 Amri Siregar dan PTPN 4 Dahlan Harahap pun digadang-gadang. Setidaknya hal ini diungkapkan Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Sumatera Utara (USU), John Tafbu Ritonga, akhir pekan lalu. “PDI P dan partai-partai lain di Sumut, mencatat Amri Siregar dan Dahlan Harahap dalam daftar tokoh yang akan diusung dalam pencalonan dalam Pilgubsu 2013,” ungkapnya.
Alasannya, kedua sosok tersebut merupakan putra terbaik dalam jajaran CEO Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbaik dalam skala nasional tersebut, sudah tidak masuk lagi dalam jajaran CEO baru yang diangkat Meneg BUMN baru-baru ini.
“Kalau pusat tidak mau memberdayakan lagi, minta mereka aktif membangun Sumut. Saya melihat, keduanya punya kapasitas dan rekam jejak yang pantas dijadikan calon-calon yang akan dipilih rakyat. Cara terbaik ya partai-partai yang meminang, bukan mereka yang melamar. Begitu etikanya,” ulasnya.
Lucunya, pendapat John Tafbu malah dimentahkan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI P Sumut, Muhammad Affan.
“Masih mau membuka penjaringan dan belum ada calonnya. Kalau dikatakan orang Medan atau Sumut, kan tidak segampang itu. Apa kemudian kedua orang itu, bisa menyelesaikan masalah tanah di Sumut, atas dasar pernah menjadi Dirut BUMN? Intinya, penjaringan di PDI P masih akan dibuka bulan-bulan ini. Jadi belum ada sosoknya siapa,” jawabnya, kemarin. (sam/ari)