DR.Bahtiar Baharudin.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) sudah hampir menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
Kabag Hukum Ditjen PolPum Kemendagri Bahtiar Baharudin menjelaskan, isu krusial yang masih harus diselesaikan terkait eselonisasi jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) tingkat Kabupaten/kota jika nantinya sudah berubah dari isntansi pemda, menjadi instansi vertikal di bawah kemendagri.
“Hanya tersisa isu krusial, eselonisasi jika nantinya menjadi instansi vertikal, khususnya di level kabupaten/kota,” ujar Bahtiar kepada JPNN kemarin (12/1).
Selaku koordinator tim perumus, birokrat bergelar doktor itu berharap kementerian terkait menetapkan Kaban Kesbangpol di Kabupaten/kota itu nantinya tetap eselon IIB. “Tim meminta eselon di Kabupaten/Kota tidak berubah, tetap IIB, jangan turun menjadi eselon III,” terangnya.
Alasannya, agar perubahan Badan Kesbangpol menjadi instansi vertikal nantinya bisa langsung operasional.
“Dengan begitu (eselon tidak berubah, red), hanya mengalihkan status pegawainya saja, dari pemda ke pusat,” terangnya.
Dijelaskan, Direktur Jenderal Polpum Kemendagri Mayjen Soedarmo sudah menyampaikan bahwa masalah krusial ini akan segera dituntaskan.
“Besok (Rabu, 13/1), masalah ini akan dikomunikasikan Mendagri dengan Menpan (Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, red). Prinsipnya, kita dukung perubahan ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi dan memperkuat system pemerintaha presidensil. Juga memperkuat posisi kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri,” ulas Bahtiar.
Dikatakan, setelah PP kelar, akan disusun aturan turunannya, terkait dengan kelembagaan, personil, dan asset. Aturan teknis ini berbentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Mendagri. Targetnya, soal aturan jelar Maret 2016, sehingga pada April sudah mulai membahas penyiapan anggaran untuk 2017.
“Harapan kita, 1 Januari 2017, Badan Kesbangpol dan Pemerintahan Umum sudah ditetapkan sebagai instansi vertikal,” terangnya.
Dikatakan, PP tentang urusan pemerintahan umum merupakan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(sam/jpnn)