JAKARTA- Desakan internal Partai Demokrat untuk menggelar kongres luar biasa (KLB) semakin kencang. Beberapa nama sudah dimunculkan untuk menggantikan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Di antara nama beredar Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hassan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo, termasuk nama Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie.
Marzuki bersama anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman saat dikonfirmasi wartawan secara terpisah di Jakarta, Rabu (13/2), tidak membenarkan maupun membantah adanya desakan internal untuk menggelar KLB. “Siapapun figur calon itu, termasuk Pramono Edhie harus dipilih melalui konstitusi tertinggi melalui forum kongres,” kata Hayono Isman.
Pramono Edhie akan genap berusia 58 tahun pada 5 Mei 2013, mendatang. Itu artinya, Pramono akan memasuki masa persiapan pensiun dari TNI Angkatan Darat. Hayono menambahkan Pramono saat ini masih anggota TNI aktif dan akan pensiun tahun depan.Menurutnya, peluang munculnya Pramono sebagai ketua umum PD kalau pensiunnya dipercepat. Akan tetapi langkah itu, kalau diambil, merupakan keputusan pribadi Pramono yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu.
“Di level partai belum ada sinyal yang menyiratkan yang menyinggung, menyentil soal Pramono Edhie Wibowo dengan Partai Demokrat,” jelas politisi Demokrat, Ramadhan Pohan, di kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Rabu (13/2).
Ramadhan mengatakan Partai Demokrat menghormati figur Pramono Edhie. Menurutnya saat ini Pramono Edhie tengah mengemban tugas yang berat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dalam konteks itu wacana menjadikan Pramono Edhie sebagai calon ketua pelaksana Partai Demokrat tidak tepat. “Biarkan beliau melaksanakan tugas negara sampai paripurna,” ujarnya.
Menurut Ramadhan jabatan KSAD harus terbebas dari kepentingan politik. Hal ini agar netralitas menjalankan tugas tetap terjaga. “Dalam situasi seseorang yang menjabat seperti itu (KSAD) tidak etis membicarakan jabatan politik. Karena posisinya saat ini di atas semua golongan,” katanya.
Kendati begitu, Ramadhan menilai Pramono Edhie sebagai figur yang baik sebagai pemimpin. “Beliau kader bangsa yang berintegritas, nasionalis, sederhana, dan merakyat,” ujarnya.
Mahfud MD Ditawari Ganti Anas
Selain empat nama di atas, muncul nama lain yang mengejutkan. Adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku mendapat tawaran untuk menggantikan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tawaran itu datang setelah Anas diminta SBY fokus atas dugaan kasus hukumnya.
“Saya memang mendapat tawaran itu dari Pak Sarundajang (Sinyo Harry Sarundajang), anggota Dewan Pembina Demokrat,” kata Mahfud seusai sarasehan nasional bertema ‘Sinyalemen Kebangkitan Kembali Gerakan Komunisme di Indonesia’ di Aula Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Selasa (12/2). Kendati begitu, Mahfud mengaku tak akan memberikan komentar terkait tawaran itu. Sebab, tawaran yang datang saat dia berada di Manado itu masih sebatas pembicaraan biasa.
“Saya merasa tak berhak ikut campur urusan Partai Demokrat. Itu urusan internal mereka dan saya tak akan membuat kisruh di internalnya. Saya juga tak berkomunikasi apa pun dengan mereka. Seandainya berkomunikasi, saya akan lakukan di internal, bukan berkomentar di media,” urainya.
Max Sopacua: Apa Hebatnya Mahfud?
Menanggapi pengakuan Mahfud itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyangsikan tawaran posisi penting tersebut. Menurut dia, Demokrat tak butuh ketua umum dari luar partai. “Emang nggak ada orang lain di internal? Apa hebatnya Mahfud MD?” kata Max di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2).
Max mengatakan, Sinyo Harry Sarundajang tak memiliki kapasitas untuk menawarkan posisi ketua umum kepada siapa pun. Sebab, Ketua Umum Partai Demokrat diputuskan melalui kongres atau kongres luar biasa. “Dia kan nggak punya kapasitas,” ujar Max.
Terpisah, Marzuki Alie menyatakan bahwa jika ada pergantian ketua umum Partai Demokrat maka yang layak dipilih berasal dari kader partai. Mantan Sekjen DPP Demokrat itu ogah dipimpin oleh orang yang dipilih berasal dari luar partai.
Pernyataan Marzuki ini berkaitan dengan kabar Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang mendapat tawaran menggantikan posisi Anas Urbaningrum. “Kalau pribadi-pribadi boleh saja lah (mengusulkan). Tapi, kalau ketua umum dari kader. Kader kan jumlahnya banyak, ada jutaan kader,” kata Marzuki di DPR, Jakarta, Rabu kemarin.
Di sisi lain, Dewan Pembina Partai Demokrat membuka peluang dilakukannya KLB untuk mengganti posisi Ketua Umum Anas Urbaningrum. KLB akan dilakukan jika status hukum Anas masih mengambang, sementara elektabilitas Partai Demokrat tak menunjukkan peningkatan yang baik.
“KLB perlu dipersiapkan. Saat ini, Majelis Tinggi sifatnya standar dalam menjalankan kewenangan ketua umum. Maka, nanti perlu ada langkah organisasi sesuai AD/ART untuk melakukan konsolidasi partai secara benar,” ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, Rabu (13/2) di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hayono mengatakan, posisi ketua umum bisa diganti jika terjadi dua hal, yakni jika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketua umum diharuskan mengundurkan diri atau melalui mekanisme KLB.
“KLB itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu amanah AD/ART. Tapi, kalau dilaksanakan sekarang, memang tidak tepat dan bijak,” ujarnya.
Waktu KLB, lanjut Hayono, harus disesuaikan dengan situasi. Majelis Tinggi, sebut Hayono, bisa saja mengumpulkan Ketua DPD dan berbagai unsur di Partai Demokrat untuk membentuk care taker.
Hayono menuturkan langkah Ketua Majelis Tinggi PD Soesilo Bambang Yudhoyono yang mengambil alih kewenangan Anas patut dilakukan. Pasalnya, eletabilitas Partai Demokrat terjun bebas. “Ini akan sulit rebound. Kepercayaan publik juga sulit dipulihkan,” kata Hayono. (net/gil/jpnn)