SUMUTPOS.CO- Jaksa Agung HM Prasetyo tampaknya gerah dengan sikap Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang menolak diperiksa dalam kasus dugaan korupsi bantuan dana sosial (bansos) Pemprov Sumut 2011-2013. Terlebih, Gatot juga meminta pemeriksaannya dilakukan 18 Agustus mendatang.
Semula, pemeriksaan dilakukan di gedung KPK, Kamis (13/8), namun batal karena Gatot ogah saat dijemput petugas antirasuah di Rutan Cipinang. Prasetyo, mantan anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem itu, menilai sikap Gatot itu tidak wajar. Ditegaskan, yang menentukan jadwal pemeriksaan adalah penyidik Satgassus Kejagung, bukan Gatot yang masih berstatus sebagai saksi perkara bansos.
“Saya tegaskan, dalam hal pemeriksaan kami yang menentukan, bukan dia,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, kemarin (14/8).
Meski demikian, Prasetyo juga memastikan bahwa pihaknya kali ini masih menuruti permintaan Gatot. Jadi, pemeriksaan perdana Gatot dalam kasus bansos akan dilakukan pada 18 Agustus mendatang.
“Kemarin (Kamis, 13/8) kan menolak untuk diperiksa dan minta minggu depan, maka kami tunggu,” kata dia.
Sementara, terkait permintaan agar kasus bansos ditangani bersama dengan KPK, Prasetyo menolaknya. Dia mengatakan, kejagung masih sanggup menangani sendiri kasus ini. Menurutnya, penanganan kasus ini tidak lah sulit. “Kalau kamu yang nyidik mungkin susah,” cetusnya.
Menyikapi alasan penolakan Gatot diperiksa Kejagung karena Jaksa Agung HM Prasetyo berasal dari Partai NasDem, pengamat politik asal Universitas Sumatera Utara (USU) Dadang Darmawan mengatakan, berdasarkan aspek politik, alasan penolakan itu adalah kewajaran. Menurut Dadang, kalau dihubungkan jaksa agung yang berasal dari NasDem, kemudian proses hukum yang tengah dijalani Gatot Pujo Nugroho, wajar saja conflict interest tersebut menjadi alasan.
“Sekali pun menurut saya, hal (alasan) itu tidak perlu terjadi. Selaku warga negara yang baik Gatot harus patuhi hukum. Bahwa dirinya yang berproses sebagai saksi dalam dugaan bansos ini, mengikuti instruksi tersebut. Pak Gatot saya kira harus bisa fair melihat ini, mana yang perlu disampaikan ya disampaikan saja ke penyidik,” ujarnya kepada Sumut Pos, tadi malam.
Secara politis, kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU ini lagi, kewajaran alasan penolakan Gatot adanya korelasi antara jaksa agung dengan Wagub selaku Pelaksana Tugas Gubernur Tengku Erry Nuradi yang sama-sama berasal dari NasDem. “Informasi yang disampaikan Tengku Erry (saat jadi saksi di Kejagung) berkaitan dengan bansos kepada kader-kader NasDem, bisa jadi ada menimbulkan conflict of interest di Kejaksaan Agung. Jadi secara politis ada kaitan,” terangnya.
Dalam konteks ini, menurut Dadang, setiap warga negara yang berurusan soal hukum menginginkan penegakan hukum dilakukan seadil-adilnya. Termasuk Gatot, yang menurut Dadang, tidak ingin diembel-embeli dengan tekanan politik dalam kasus ini. “Saya melihat itu wajar saja. Semua warga negara Indonesia bertugas mencari keadilan. Begitupun penegak hukum, juga mampu menegakkan hukum seadil-adilnya,” jelasnya.
Pandangan berbeda dikemukakan pengamat hukum Kota Medan Muslim Muis. Menurut dia, alasan Gatot menolak diperiksa penyidik Kejagung karena hal dimaksud adalah keliru. Ia menilai, posisi HM Prasetyo dalam konteks ini adalah sebagai jaksa agung, bukan politikus NasDem. “Artinya di sini jaksa agung tidak terlibat lagi di partai. Dan jaksa agung juga tidak boleh membuat keberpihakan kepada siapa yang mau diperiksa, termasuk Gatot,” ujarnya.
Pada konteks hukum, kata Muis lagi, seharusnya Gatot meminta pemeriksaan segera. Dia menyarankan kepada kuasa hukum Gatot, Razman Arif Nasution, untuk dapat segera menyatukan perkara dengan penetapan hakim.
“Dalam aspek hukum kiranya dapat memakai azas cepat, sederhana, dan berbiaya murah. Apalagi kasus ini juga sudah tampak benang merahnya. Segera diperiksa jika berkas sudah lengkap, keterangan saksi juga sudah cukup, dilimpahkan saja ke pengadilan. Ini penting menurut saya, agar masyarakat tidak curiga bahwa Jaksa Agung tidak berpihak,” tutupnya.
Sementara Erry enggan berbicara banyak. Dia hanya mengatakan, dalam kondisi Sumut saat ini, semua pihak harus tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Kemudian, sebagai negara demokrasi, sebutnya, Indonesia memiliki tiga wilayah yang tidak berhubungan atau saling menghormati satu sama lain. Ada wilayah pemerintahan, wilayah politik, dan hukum.
“Oleh karena itu ketiganya ini tentu tidak saling membawahi. Berdiri sendiri dengan tetap saling menghormati. Kita tidak bisa mencampuri persoalan hukum, yang bukan wilayah kita. Kita tidak bisa mencampuri masalah-masalah yang berada di wilayah hukum karena sepenuhnya itu adalah kewenangan aparat penegak hukum,” kata mantan Bupati Serdang Bedagai ini.
“Tentu dalam kondisi dan kejadian yang kita ketahui selama dua hari kemarin, sebagai warga negara yang taat hukum, tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah. Termasuk soal penggeledahan dan lain sebagainya, itu masih didalami oleh penegak hukum,” tambahnya.
Erry menyatakan bahwa tidak sepenuhnya kinerja dan pelayanan pemerintah menjadi terganggu akibat penggeledahan tersebut. Begitupun dengan kegiatan lain yang menurutnya masih tetap berjalan.
“Tidak ada masalah. Kegiatan lain juga tetap berjalan. Pemerintahan itu tidak boleh berhenti, harus tetap berjalan,” ungkapnya.
Disinggung secara institusi adakah Pemprovsu menyiapkan bantuan hukum kepada Gubsu Gatot yang kini mendekam di LP Cipinang, Jakarta, Erry mengatakan ada. “Itu sudah pasti. Diminta atau tidak diminta, kita kan punya Biro Hukum. Tentu akan berkoordinasi dengan beliau (Gatot), membantu persoalan hukum yang tengah beliau dihadapi,” sebutnya.
Menurut Erry, kalau pun Gatot ada memakai pengacara dari luar, itu merupakan hak dari politikus PKS tersebut. “Tetapi dari pemprov kami menyiapkan bantuan hukum melalui Biro Hukum Pemprovsu,” katanya.
Kendati begitu, Erry mengakui bahwa sampai saat ini dirinya masih sulit berkomunikasi dengan koleganya tersebut. Termasuk soal penawaran bantuan hukum yang akan diberikan Pemprov Sumut. “Mungkinkan di sana (KPK) itu ada tahapan-tahapannya. Namun yang jelas sampai saat ini kita belum bisa menghubungi beliau,” jelasnya.
Sebelumnya, Gatot menolak menjalani pemeriksaan Kejagung sebagai saksi. Padahal korps adhiyaksa ini telah menjadwalkan pemeriksaan pada Kamis (13/8) kemarin. Petugas KPK yang menjemput Gatot di rutan Cipinang, Jakarta Timur, harus balik tanpa disertai politikus PKS asal Magelang itu. Padahal, tim penyidik Kejagung yang dipimpin langsung Kepala Tim Satgasus Kejaksaan Agung Victor Antonius, sudah menunggu Gatot di gedung KPK.
Dua alasan penolakan disampaikan Gatot melalui kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution. Pertama, pihak KPK baru memberitahukan bahwa Gatot akan diperiksa, pada Rabu (12/8) sore.
“Kok kesannya gimana, buru-buru amat. Mestinya pemberitahuan tiga hari sebelumnya sehingga kami bisa ada waktu untuk persiapan,” ujar Razman.
Alasan kedua penolakan, untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest). Razman mengatakan, tidak bisa disalahkan jika dirinya curiga ada konflik kepentingan dalam penanganan kasus bansos ini.
“Jaksa Agung (HM Prasetyo, Red) dari Partai NasDem, Wagub Sumut (Tengku Erry Nuradi, Red) juga dari NasDem. Jadi bisa saja orang mengkait-kaitkan,” ujar Razman.
Karena itu, lanjut pengacara asal Mandailing Natal itu, Gatot langsung menolak saat akan dijemput petugas KPK untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik dari Kejagung di gedung lembaga antirasuah itu. “Begitu petugas datang untuk menjemput, Pak Gatot langsung menolak dan meminta saya membuat surat,” cerita Razman.
Apa isi surat itu? Poin pertama, terkait dengan permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan oleh kejaksaan agung. “Kami minta diperiksa 18 Agustus,” kata Razman. (sam/gir/prn/rbb)