Soal Bakal Calon Pilgubsu 2013
JAKARTA-Calon untuk Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 yang diusung partai belum juga ditetapkan. Meski begitu, Partai Golkar sesumbar kalau mereka siap mencuri start untuk mengumumkan nama calon mereka.
Seperti diketahui, partai-partai besar cenderung lambat memutuskan calon yang bakal diusung di setiap Pemilukada untuk memilih gubernur. Sebut saja Pilgub DKI Jakarta, meski telah memasuki pendaftaran pasangan calon ke KPUD, hingga kemarin sejumlah partai besar belum juga menetapkan calonnya, termasuk dengan partai mana akan berkoalisi.
Di Partai Demokrat, PDIP, PKS, dan PPP masih terjadi tarik-menarik di internal partai. Bisa dibilang, Partai Golkar lah yang paling cepat memastikan calonnya, yakni Alex Noerdin, sebagai cagub DKI Jakarta.
Apakah untuk Pilgubsu nanti Golkar juga akan paling cepat menentukan calonnya? “So pasti!” tegas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Leo Nababan kepada Sumut Pos di Jakarta, Kamis (15/3).
Apakah pernyataan ini muncul karena Partai Golkar sudah menetapkan nama calon? Ternyata partai berlambang beringin rindang itu saat ini sedang dalam proses melakukan survei untuk mengukur tingkat elektabilitas dan popularitas nama-nama kandidat yang sudah beredar di masyarakat. “Saat ini kita sedang survei,” tambah Leo Nababan.
Sebelumnya, pemerhati politik lokal, DR Umar Syadat Hasibuan pernah menganalisis, Golkar bakal mengusung Gus Irawan. Ini lantaran Gus sudah punya kedekatan dengan Golkar, antara lain karena abangnya, Bomer Pasaribu, merupakan politisi senior Golkar. “Posisi Gus Irawan juga diuntungkan dengan kondisi saat ini dimana tokoh Golkar Sumut tidak ada yang menonjol,” ujar Umar Hasibuan.
Apakah lantaran sudah mengantongi nama sehingga Golkar menjanjikan paling cepat mengumumkan calonnya? Leo belum memberi kepastian karena saat ini masih sedang survei. Yang pasti, nama-nama yang beredar semua disurvei, termasuk Gus Irawan.
Hanya saja Leo mengatakan, ketika sudah ada nama yang mantap, maka proses penggodokan tidak perlu waktu lama. “Kalau sudah mantap, ngapain lama-lama,” tegasnya, lagi-lagi belum mau menyinggung nama.
Leo menyebut partainya merupakan partai yang sudah cukup matang dalam pergulatan politik. Golkar, katanya, selalu menghitung aspek waktu, kapan saatnya menetapkan calon. “Politik itu momentum,” ujarnya.
Maksudnya, penentuan calon juga harus berdasarkan taktik dan strategi. “Kalau sudah ada yang mantap, harus cepat. Kalau tidak cepat, bisa ketinggalan kereta. Calon itu bisa diambil partai lain. Golkar tak mau ketinggalan kereta,” imbuhnya lagi.
Berdasarkan pengalaman Pilgubsu 2008, PDIP merupakan partai yang baru menetapkan dan mendaftarkan calonnya, yakni Tri Tamtomo-Benny Pasaribu, di menit-menit terakhir. Rapat penentuan nama di DPP PDIP, saat itu, bahkan digelar beberapa jam sebelum penutupan pendaftaran calon di KPU Provinsi Sumut. Chairuman Harahap, yang saat itu mendaftar sebagai calon PDIP, harus gigit jari dan gagal ikut bertarung di Pilgubsu. Penetapan calon oleh PDIP yang di menit-menit akhir itu membuat posisi Chairuman ‘terkunci’, tidak punya waktu lagi mencari partai lain sebagai perahu untuk maju.
Model PDIP yang seperti itu, ada tanda-tanda bakal terulang lagi di Pilgubsu 2013. Politisi PDIP, Ganjar Pranowo, menyebutkan partainya masih dalam taraf membaca dinamika yang berkembang. Sama sekali belum melakukan apa-apa, termasuk survei.
Hal ini diperkuat pernyataan politisi senior PDIP, Sabam Sirait, yang mengatakan, pihaknya akan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai siapa calon yang kiranya layak diusung. Meski mengarah ke RE Nainggolan, namun itu baru pendapat pribadi Sabam.
“Di Taput itu, sewaktu Nainggolan itu jadi bupati, pertama kalinya saya makan kuda,” ujar Sabam Sirait, belum lama ini.
Jadi, PDIP akan mengusung RE Nainggolan? Sabam tidak memberikan jawaban tegas. Secara diplomatis, dia mengatakan, “Kalau dari keluarganya, dari keluarga baik, jujur. Buat saya harus dicari yang jujur. Jujur yang pertama, yang kedua pintar.”
Untuk masalah kecepatan pencalonan ini, Golkar kemungkinan hanya tersaingi oleh PKS. Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyediakan waktu yang cukup panjang untuk ancang-ancang menghadapi “pertempuran” di Pilgubsu 7 Maret 2013. Partai berbasis ideologi Islam itu tidak mau lagi mengulangi kejadian Pilgubsu 2008, dimana hanya punya waktu yang mepet untuk menetapkan calon dan partner koalisi.
Tidak ingin tergagap-gagap lagi jelang Pilgubsu 2013, saat ini DPP PKS sudah mulai menginventarisir nama-nama calon yang akan diajukan di pesta demokrasi lima tahunan tingkat lokal di Sumut itu.
DPP PKS telah membentuk tim khusus untuk proses penggodokan nama kandidat. “Saat ini nama-nama sedang kita godok. Ada tim khusus yang menangani hal ini,” ujar Ketua DPP PKS, Refrizal.
Sumut sendiri, bagi PKS, merupakan salah satu daerah yang dijadikan barometer. Karenanya, Mukernas PKS tahun ini akan digelar di Medan, yakni pada 26 Maret 2012 mendatang.
Oktober Data Pemilih Harus Diserahkan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, masih memberi deadline atau tenggat waktu bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sampai Oktober mendatang, untuk menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam rangka Pilgubsu 2013 mendatang.
“Secara aturan yang ada, ya harusnya DP4 sudah diserahkan dari Pemprovsu ke KPU satu tahun atau 12 bulan sebelum hari H. Artinya, 7 Maret lalu sudah harus diserahkan ke kita. Tapi tidak apa-apa, masih ada tenggat waktu sampai Oktober mendatang,” kata seorang Komisioner KPU Sumut, Turunan B Gulo, kemarin.
Berdasarkan aturan yang ada yakni, UU No 10/2008 tentang Pemilu, pasal 32 yang menyebutkan, Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan. Data kependudukan sebagaimana dimaksud harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 12 bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Lalu disebutkan pula pada UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa pilkada masuk dalam rezim pemilu.
Dijelaskannya, DP4 nantinya yang diserahkan Pemprovsu ke KPU Sumut merupakan data-data yang dikumpulkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) kabupaten/kota, yang kemudian dikumpulkan ke Pemprovsu untuk diserahkan ke KPU Sumut.
“Tidak dari Badan Pusat Statistik (BPS), tapi dari dinas kependudukan daerah. Dikumpulkan semuanya, baru diserahkan ke KPU,” terangnya.
Kendati sampai sekarang Pemprovsu belum menyerahkan data DP4, KPU Sumut telah mengantongi data pemilih untuk Pilgubsu 2013 mendatang, yang diperoleh dari data KPU kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Data yang saat ini ada di KPU Sumut, untuk pemilih pada Pilgubsu 2013 mendatang sebesar 10.560.000 pemilih.
“Itu data per Maret dari KPU kab/kota yg telah melaksanakan pilkada. Ini masih bisa bertambah lagi. Untuk jumlah penduduk Sumut, diperkirakan mencapai 12 juta sampai 15 jiwa lebih,” ujarnya.
Nah, bagaimana dengan biaya yang diajukan KPU Sumut ke Pemprovsu sebesar Rp496 miliar? Terkait hal itu, menurutnya, sejauh ini KPU Sumut belum menerima realisasi dana yang diajukan dalam dua kali penganggaran di 2012 dan 2013 mendatang.
Untuk 2012, KPU Sumut membutuhkan dana sesuai pengajuan ke Pemprovsu sebesar Rp120 miliar. Sedangkan untuk 2013, sebesar Rp376 miliar.
“Kita sudah mengajukannya di akhir 2011 lalu karena dimasukkan dalam dua tahun penganggaran. Untuk 2012 ini, belum terealisasi. Kalau tidak salah, September atau Oktober 2011 lalu. Itu untuk kebutuhan dua kali Pilgubsu. Untuk pertama, nantinya akan didahului penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara KPU Sumut dengan Pemprovsu. Kita berharap, MoU itu bisa terlaksana pada Juni atau Juli mendatang. Karena prosesinya sudah mulai padat pada Agustus mendatang. Sisanya, sebesar Rp376 miliar di 2013 mendatang,” bebernya. (sam/ari)