JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) kali ini melibatkan lintas instansi. Selain untuk mendukung kelancaran, upaya itu dilakukan dalam rangka integrasi data.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen menyebutkan, ada beberapa pemangku kepentingan yang digandeng dalam pendaftaran yang rencananya dibuka besok, Minggu (17/9). Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini terkait dengan nomor induk kependudukan (NIK).
“Karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa orang yang berhak mengikuti seleksi adalah warga negara Indonesia,” ujarnya.
Lalu, Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbukristek) yang keduanya memiliki data guru dan tenaga kesehatan. Data guru tercatat dalam data pokok pendidikan. Sementara, data tenaga kesehatan terdapat dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan.
Sementara itu, dari aspek kesiapan infrastruktur, BKN bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Teknologi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) digandeng untuk monitoring infrastruktur dan keamanan teknologi informasi.
Pendaftaran CASN juga menggunakan meterai elektronik. Karena itu, Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) turut andil. “Tahun lalu sudah uji coba meterai elektronik, tapi terjadi bottleneck,” beber Suharmen.
BKN juga telah menerapkan teknologi sistem enkripsi yang disediakan BSSN. “Menyempurnakan beberapa regulasi terkait dengan pengamanan soal bersama dengan Panselnas (Panitia Seleksi Nasional),” jelasnya.
Saat portal pendaftaran yang rencananya dibuka besok, lanjut Suharmen, seluruh calon pelamar diwajibkan membuat akun baru di portal. Ini juga berlaku bagi yang sudah pernah melamar.
Dalam mempersiapkan pembukaan pendaftaran seleksi CASN, BKN menyediakan portal pendaftaran melalui sistem seleksi calon ASN (SSCASN). Ada fitur tambahan berupa ASN Karier untuk membantu calon pelamar mendapat keterangan terkait dengan perincian jabatan yang dibuka.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) telah mengumumkan bahwa 13.206 mahasiswa PPG (pendidikan profesi guru) prajabatan gelombang 1 tahun ajaran 2022–2023 dinyatakan lulus. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan, setelah pengumuman, para lulusan PPG prajabatan diproyeksikan mengisi kekosongan dan menggantikan para guru yang pensiun pada satuan pendidikan di berbagai daerah. “Ini sejalan dengan visi program PPG prajabatan yang bertujuan menciptakan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru,” katanya.
Terpisah, Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih menyayangkan, hingga detik-detik menjelang dibukanya pendaftaran, belum keluar petunjuk teknis (juknis) dari Kemendikbudristek. Padahal, juknis tersebut penting untuk rekrutmen PPPK formasi guru. “Harusnya H-6 sebelum pendaftaran dibuka, disosialisasikan juknisnya. Jika ada yang tidak cocok, bisa didiskusikan dengan komunitas guru,” tuturnya.
Yang paling menjadi ganjalan bagi Heti dan kelompoknya adalah skema untuk para peserta kategori P1. Mereka adalah peserta seleksi ASN PPPK yang dinyatakan lulus passing grade pada seleksi 2021. Namun, mereka belum bisa diangkat karena tidak ada formasi. “Apakah yang P1 ini harus ikut CAT (computer assisted test) lagi atau tinggal penempatan,” katanya.
Dia berharap Kemendikbudristek segera menyampaikan keputusan. Sebab, pada 2022, mereka tidak perlu mengikuti ujian atau CAT lagi. Mereka langsung ditempatkan sesuai dengan formasi yang tersedia. (lyn/wan/c14/ttg/jpg)