Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Isu sosok yang bakal menjadi calon Kapolri mendatang mulai mengemuka ke publik menyusul semakin dekatnya masa pensiun Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada Juli 2016. Sinyal mutasi di sejumlah posisi bintang di korps seragam coklat akan mempengaruhi peta calon pengganti Tribata-1, termasuk pelantikan polisi penuh prestasi, Irjen Tito Karnavian, menjadi kepala BNPT.
“Sekarang kan belum,” kata Badrodin usai menghadiri pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/3).
Wanjakti adalah forum para perwira tinggi Polri untuk mencari dan menyaring nama-nama yang pantas dan tepat untuk suatu jabatan. Dari Wanjakti, nama yang sudah bulat diusung akan diajukan ke Presiden. Meski demikian, terpilih tidaknya nama yang diusung tersebut adalah hak prerogatif Presiden.
Badrodin mengatakan, siapapun mereka yang memenuhi syarat maju dalam bursa Kapolri dapat dicalonkan. Salah satu syarat adalah kepangkatan, yaitu menyandang jenderal bintang 3 atau Komisaris Jenderal (Komjen) dan batas usia.
Dia mengatakan, saat ini dirinya lebih konsentrasi tugas yang sekarang diemban. “Saya belum berpikir ke arah sana, saya fokus kerja saja,” ujar peraih Adhy Makayasa Akpol 1982 ini.
Mengenai sosok yang paling berpeluang menggantikan posisinya, Badrodin mengaku, setiap perwira tinggi (Pati) Polri memiliki peluang sama. “Semuanya bisa jadi calon. Semua pati Polri bisa jadi calon,” ucapnya.
Badrodin mengaku belum ada nama yang diusulkan menggantikan dirinya. Dia enggan berkomentar jika masa jabatan dirinya sebagai Kapolri diperpanjang Presiden. “Saya belum berpikir ke arah sana. Saya konsentrasi kerja saja,” tandasnya.
Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, mutasi alias pergeseran jabatan di posisi bintang pastinya mempengaruhi peta calon pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
Menurut Neta, Badrodin akan masuk masa pensiun Juli mendatang. “Awal Agustus diperkirakan sudah ada Kapolri baru,” kata Neta, Rabu (16/3).
Perwira tinggi Bhayangkara yang juga bakal purna tugas dalam waktu dekat adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komjen Anang Iskandar (Mei) dan Kepala Badan Intelejen dan Kemanan Komjen Djoko Mukti Haryono (April) .
Peta calon Kapolri bakal terpengaruh mereka yang berpeluang adalah para jenderal bintang tiga (komjen). Oleh karena itu, sebelum posisi Kabareskrim dan Kabaintelkam diisi jenderal baru, Neta mengaku belum bisa menyebut calon potensial pengganti Badrodin.
Selain Kabaresrkim dan Kabaintelkam, jabatan lain yang dijabat oleh perwira bintang tiga adalah Wakapolri (Komjen Budi Gunawan), Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Komjen Putut Eko Bayuseno), Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Komjen Syafruddin), dan Inspektur Pengawasan Umum (Komjen Dwi Priyatno).
Tiga jabatan bintang tiga Polri namun berada di luar Mabes Polri adalah Kepala Badan Narkotika Nasional (Komjen Budi Waseso), Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Komjen Suhardi Alius), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Irjen Tito Karnavian) yang akan mengalami kenaikan pangkat menjadi komjen.
Meski peluang untuk jadi Kapolri ada pada jenderal bintang tiga, namun menurut Neta, tidak menutup kemungkinan jenderal bintang dua (inspektur jenderal) yang bakal dicalonkan oleh Presiden. Namun syaratnya tetap harus dipromosikan menjadi komisaris jenderal.
“Presiden yang mengusulkan, biasanya kedekatan historis dan kinerja juga mempengaruhi,” kata Neta.
Berbeda dengan Neta, anggota Kompolnas Muhammad Nasser mengatakan, mutasi yang terjadi adalah mekanisme normatif. “Ada jenderal pensiun dan jabatannya harus diisi agar tidak kosong,” kata Nasser.
Menurutnya, tidak ada kaitan langsung mutasi perwira tinggi Polri dengan makin dekatnya masa pensiun Badrodin Haiti.
Kompolnas sendiri, menurut Nasser, melihat mutasi ini adalah proses alamiah. Sama halnya dengan suksesi Kapolri pada Juli mendatang. Nasser mengaku, Kompolnas hingga kini belum menggelar persiapan apapun untuk pencalonan Kapolri.
Sesuai dengan undang-undang, Kompolnas bertugas memberi masukan dan pertimbangan kepada Presiden untuk memilih calon Kapolri. (jpnn/bbs)