JAKARTA – Kabar dua menteri dari Partai Demokrat bakal kena gusur dalam reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua makin menguat. Indikasi itu terlihat saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memanggil Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Menhub Freddy Numberi ke kediaman pribadinya, Puri Cikeas Bogor, kemarin (16/10).
SBY hanya memanggil empat menteri yang merupakan kader PD. Yakni Menpora Andi Mallarangeng, Menbudpar Jero Wacik, Menkop dan UKM Syarif Hasan, dan Men PAN dan Reformasi Birokrasi EE. Mangindaan.
Apakah Darwin dan Freddy pasti akan keluar dari kabinet? “Nggak ta hu. Itu bukan kewenangan saya. Pre siden yang mengumumkan,” elak Jero Wacik usai mengikuti pemberian tanda kehormatan untuk Raja Ma laysia Yang Dipertuan Agung ke-XIII di Istana Merdeka, kemarin (16/10). Dia juga menolak berkomentar tentang kabar posisinya yang bakal dirotasi ke kementerian yang lain.
Dia juga mengaku tidak tahu siapa kader PD yang akan disiapkan masuk menjadi menteri dalam kabinet. namun, menurut Jero, sebagai ketua dewan pembina PD, SBY mengetahui siapa kader yang memiliki kemampuan dan integritas. “Oleh karena itu Partai Demokrat sangat berani pasrah kepada beliau. Tdak ada kasih daftar atau semacamnya, beliau tau semua kok,” urainya.
Senada, Andi Mallarangeng juga tidak mengetahui alasan tidak dipanggilnya Darwin dan Freddy Numberi. Termasuk indikasi keduanya bakal kena reshuffle. “Saya tidak tahu. Kami diundang satu-satu. Sampai di sana baru tahu ada yang lain,” katanya.
Andi menjelaskan, enam menteri dari PD sudah bertemu dan menyerahkan semua kebijakan kepada presiden. “Apapun keputusannya, ka mi mendukung, termasuk masing-masing dari kami,” ujarnya.
Menurut dia, dalam pertemuan itu, SBY memberikan penjelasan tentang pikiran-pikirannya dalam konteks reshuffle. Juga apa yang diinginkan dengan struktur komposisi kabinet yang baru. “Beliau mengingatkan tiga tahun ke depan, kinerja kabinet lebih bagus lagi dan bisa lebih berlari kencang. Ada wakil menteri yang disiapkan untuk memback up kementerian tertentu yang memang beban kerjanya lebih besar,” paparnya.
Terpisah, Menkominfo Tifatul Sem biring yang juga kader PKS menegaskan, sikap yang akan diambil partainya tetap menunggu hasil resfhuffle yang diumumkan presiden. dia mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
“Jadi sebelum ada hal-hal itu (reshuffle, Red), kita ambil sikap kan jadi lucu. Jadi biarlah presiden bekerja, tenang ambil keputusan,” katanya usai mengikuti pemberian tanda kehormatan untuk Yang Dipertuan Agung ke-XIII Malaysia di Istana Merdeka, kemarin.
Dia menampik jika keputusan yang akan diambil menunggu Ketua Dewan Syura PKS Hilmi Aminuddin yang tengah berada di luar negeri. “Keputusan apa? Reshuffle keputusannya di presiden, bukan di PKS,” kata mantan presiden PKS itu.
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, kata Tifatul, sudah bertemu dengan Presiden SBY di Cikeas. Intinya, diminta pendapat jika reshuffle dilakukan presiden. Nah, jawabannya adalah hal itu merupakan hak prerogatif presiden. (na/fal/jpnn)