Site icon SumutPos

Pelantikan Presiden Dikawal Ketat TNI-Polri

Foto : Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka Pasukan gabungan TNI dan Polri melakukan apel persiapan pengamanan pelantikan presiden di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/14). TNI dan Polri menyiapkan 24 ribu pasukan untuk mengamankan proses pelantikan presiden terpilih Joko Widodo dan Wapres terpilih Jusuf Kalla.
Foto : Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka
Pasukan gabungan TNI dan Polri melakukan apel persiapan pengamanan pelantikan presiden di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/14). TNI dan Polri menyiapkan 24 ribu pasukan untuk mengamankan proses pelantikan presiden terpilih Joko Widodo dan Wapres terpilih Jusuf Kalla.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelantikan yang tinggal tiga hari lagi membuat personel pengamanan makin sibuk. Kemarin, Panglima TNI jenderal Moeldoko mengapelkan pasukan pengamanan gabungan di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Mereka akan mengawal pelantikan dari awal hingga akhir.

Baik TNI dan Polri sudah sepakat mempersiapkan empat lapis pengamanan. Pengamanan Ring 1 di dalam gedung terdiri dari Pamdal DPR/MPR, Paspampres, dan Baintelkam Polri. Kemudian, ring 2 diposisikan di halaman kompleks MPR/DPR. Ring 3 berada di sekeliling pagar komplek DPR MPR, dan ring 4 di berbagai titik strategis di Jakarta.

Pengamanan di ring 2 hingga ring 4 terdiri dari pasukan gabungan Polri dan TNI. jika diperlukan, pasukan di ring 3 akan membentuk pagar betis di sekeliling pagar kompleks MPR DPR demi mencegah penyusupan. Teknis pelaksanaannya bergantung kondisi di lapangan saat itu.

Secara resmi, TNI akan menerjunkan 16.500 pasukan untuk membantu Polri mengamankan kondisi saat pelantikan. Moeldoko meminta masyarakat tidak menganggap pengamanan tersebut berlebihan. “Pengamanan presiden, wapres maupun VVIP memiliki standar yang tidak boleh dikurangi sedikitpun,” ujar Moeldoko usai mengapelkan pasukannya.

Dia mengingatkan, presiden dan wapres adalah lambang negara, yang berarti di dalamnya ada representasi kedaulatan negara. Tugas pokok TNI mengamankan kedaulatan negara, termasuk di dalamnya pemimpin, yakni presiden dan wapres.

Moeldoko mempersilakan rakyat untuk menyambut pelantikan tersebut, asal dilakukan dengan sewajarnya. “Apabila ingin menyelenggarakan suatu kegiatan baik dalam bentuk syukuran atau pesta, agar tidak berlebihan dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat,” lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan Kapolri Jenderal Sutarman yang kemarin ikut hadir dalam apel. Pihaknya tidak bisa melarang masyarakat untuk merayakan pelantikan Jokowi. Informasi yang dia peroleh, akan ada arak-arakan dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Negara, di mana Jokowi dan Jusuf Kalla akan menggunakan kereta kencana. “Kami sudah siapkan pagar betis dari HI sampai Istana,” tuturnya.

Di Istana, Jokowi akan disambut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat sebuah upacara militer. kemudian, SBY akan menunjukkan ruangan kerja presiden yang akan digunakan Jokowi, lokasi-lokasi lain di Istana, dan diakhiri saat Jokowi mengantar SBY keluar lewat pintu Timur Istana.

Seiring pergantian presiden, akan ada beberapa perubahan pula di sektor pengamanan VVIP. Dimulai dari Komandan Paspampres. Jokowi sudah menunjuk Kadispenad Brigjen Andika Perkasa untuk menjadi komandan Paspampres menggantikan Mayjen Doni Monardo.

Menantu mantan kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono itu adalah alumnus Akmil 1987. Dia akan menjadi orang pertama di angkatannya yang menyandang pangkat Mayjen, karena Danpaspampres merupakan job bintang dua. Pelantikan Andika akan dilakukan 23 Oktober mendatang.

Kemudian, peluang perubahan lainnya adalah pola pengamanan presiden. Moeldoko menjelaskan, level pengamanan Presiden dan Wapres sudah pakem. Kami punya rencana operasi pengamanan VVIP Standar. Sedikitpun tidak boleh dikurangi,” terangnya. Kalaupun ada perubahan, kemungkinan ada pada fleksibilitasnya agar membuat presiden tetap nyaman.

Kapuspen TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya menjelaskan, fleksibilitas tersebut aka nada pada protokoler. “Setelah dilantik, nanti kewenangan beliau (Jokowi) mau protokolernya seperti apa. Yang jelas paspampres menyiapkan pengamanan yang terbaik,” ucapnya.

Pengamanan presiden harus memperhatikan dua faktor, yakni keamanan dan kenyamanan presiden. Level pengamanan tetap akan mempertimbangkan kenyamanan jokowi. Namun sebaliknya, kenyamanan yang diinginkan Jokowi tidak boleh membuat level pengamanan berkurang.

“Teknis pengamanan presiden nanti menunggu petunjuk pak Jokowi. Hanya, mempertimbangkan kenyamanan beliau saja lalu keamanan menjadi rawan, itu tidak boleh. Justru keamanan di atas itu,” lanjut Fuad.

Organisasi Paspampres juga dipastikan tidak akan berubah. Grup A untuk mengamankan Presiden, Grup B untuk Wapres, Grup C mengamankan tamu negara terutama asing, dan Grup D mengawal mantan Presiden.

Fuad menjelaskan, pengawalan Presiden terdiri dari lima lapis. Tiga lapis di Istana, sedangkan dua lainnya akan difungsikan ketika Presiden berkunjung ke daerah. Pengawal lapis pertama ada pada ajudan Presiden. mereka adalah pengawal personal yang tupoksinya paling dekat dengan Presiden maupun Ibu Negara.

Pada lapis kedua ada pengawal pribadi yang sifatnya melekat. Pada lapis ketiga ada ring 1 alias pengamanan Istana Negara. Jika Presiden berkunjung ke daerah, ada satuan TNI dan Polri yang disiapkan oleh Kodam dan Polda untuk operasi pengamanan bersandi Waskita. Mereka masuk dalam ring 4.

Sedangkan, ring 5 adalah satuan wilayah terdekat dengan lokasi kunjungan Presiden. “Misalnya Presiden ada kegiatan di Sentul, pasti Korem di sana hingga Koramil ikut sibuk,” urainya. Ring 5 berfungsi sebagai tim aju yang menyiapkan pengamanan lokasi kunjungan Presiden, termasuk mencegah potensi gangguan sekecil apapun selama masa kunjungan.

Dari Mabes Polri, Kadivhumas Polri Irjen Ronny F Sompie mengimbau masyarakat untuk membantu polisi dalam mengamankan situasi dengan berlaku tertib. Pihaknya tidak mungkin melarang masyarakat yang ingin bergembira dengan pergantian kekuasaan tersebut. Termasuk, jika ada warga luar Jakarta yang ingin bergabung.

Pihaknya mengimbau massa dari luar kota untuk tidak bergabung di Jakarta. “Sebaiknya masssa dari luar Jakarta tidak masuk kota Jakarta, sehingga bisa melakukan syukuran di daerahnya masing-masing,” Tutur Ronny. (boy/byu/jpnn/rbb)

Exit mobile version