JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rencana distribusi guru ke kawasan perbatasan dan daerah minim pengajar mulai mendapatkan bentuknya. Kementerian PAN-RB dan Kemendikbud menyepakati sebuah cara agar guru yang ditempatkan di kawasan perbatasan tidak bisa meminta pindah ke ibu kota. Sehingga, distribusi guru bisa lebih merata.
Hal itu dibahas dalam rapat terbatas soal manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi PNS dan pegawai kontrak di kantor presiden, Rabu (18/1). Dalam ratas tersebut, Presiden Joko widodo meminta agar sebaran ASN lebih merata di semua daerah.
“Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil kawasan perbatasan pulau-pulau terluar mengalami kekurangan aparatur sipil negara,” ujarnya. Padahal, pada saat bersamaan di wilayah lain justru mengalami kelebihan.
Jokowi meminta Menteri PAN-RB Asman Abnur menghitung ulang sebaran ASN di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, langsung diketahui daerah mana yang perlu ditambah atau dikurangi jumlah ASN-nya. ’’Harus dirumuskan jumlah ASN yang proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan negara,’’ tambahnya.
Pada akhirnya, rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun. Menteri PAN-RB menyatakan, dia dalam rapat tersebut mengonsultasikan rencana kerja 2017. Termasuk di dalamnya jenis ASN yang akan disebar. Yakni, ASN untuk profesi guru. ’’Kalau guru terlalu banyak menumpuk di kota, bagaimana dengan pedesaan, perbatasan,’’ terangnya usai ratas.
Selama ini, sebenarnya Kementerian PAN-RB dan Kemendikbud selalu mendistribusikan guru ke wilayah perbatasan. Diantara skemanya adalah dengan pengiriman CPNS guru garis depan (GGD) Namun, ternyata para guru itu setelah beberapa bulan mengajar mengajukan mutasi ke kota. Kondisi itu terus berulang setiap tahun sehingga jumlah guru di perbatasan tetap minim.
Karena itulah, KemenPAN-RB dan Kemendikbud membuat sebuah formula agar tradisi meminta mutasi ke kota bisa hilang. Caranya melalui perjanjian kerja. ’’Dalam penerimaan, nanti dicantumkan bahwa dia memang diperuntukkan untuk guru di perbatasan,’’ lanjutnya. Sehingga, calon PNS guru tahu sejak awal bahwa ketika dia diangkat, bakal ditempatkan di perbatasan.
Bila diproyeksikan menjadi guru di perbatasan, maka dia akan di perbatasan seterusnya. Tidak bisa lagi dengan mudah meminta mutasi ke kota atau daerah lain, termasuk ke pulau Jawa. perjanjian itu menjadi cara agar guru PNS tetap bertahan di perbatasan.
Bagaimana dnegan guru lama? Menurut Asman, hal itu masih dibicarakan dengan Mendikbud Muhadjir Effendy. Prinsipnya, pihaknya memetakan mana daerah yang kelebihan guru dan membebani APBD. Daerah yang belanja pegawainya terlalu tinggi akan dikurangi jumlah gurunya untuk diistribusikan ke daerah lain.
Nantinya, secara administrasi, guru tersebut akan menjadi tanggung jawab daerah baru tempat dia dipindahkan. Dia meminta para guru tidak khawatir soal kesejahteraan di daerah baru. ’’Kita atur dengan Mendikbud supaya jangan ketika dia pindah, pendapatannya berkurang. Nanti kita atur bersama pemerintah daerahnya,’’ jelas politikus PAN itu.
Distribusi ASN itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada guru. Perawat maupun bidang profesi ASN lainnya juga akan diistribusikan secara merata. Hanya saja, untuk saat ini yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah distribusi guru.
Perintah Presiden untuk menghitung ulang sebaran PNS di seluruh Indonesia, berpotensi memunculkan kekecewaan. Diantaranya dari peserta seleksi CPNS GGD, bidan pegawai tidak tetap (PTT), dan penyuluh pertanian. Sebab tahun lalu mereka sudah mengikuti seleksi. Namun sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan akan diumumkan.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim berharap penghitungan ulang jumlah ASN itu berlangsung cepat. Kemudian pemerintah harus segera menetapkan kelulusan CPNS GGD. ’’Sehingga bisa segera disebar ke daerah-dearah khusus. Sebab sejak awal mendaftar mereka sudah siap ke daerah khusus,’’ jelasnya.
Ramli menuturkan data guru memang tidak akurat. Supaya mudah menghitungnya, guru PNS yang ada di sekolah swasta sebaiknya ditarik kembali ke sekolah negeri. Kemudian dihitung perbandingannya dengan jumlah siswa yang sekolah di sekolahan negeri. Nanti akan ditemukan rasio guru PNS terhadap jumlah siswa sebanding atau kebanyakan.
Ketua Umum Forum Bidan Desa PTT Lilik Dian Ekasari mengatakan pemerintah jangan menunda pengumuman kelulusan tes CPNS bidan PTT. ’’Sudah dites kok masih ada penghitungan ulang,’’ jelasnya. Dia mengatakan jumlah bidan PTT se-Indonesia ada 42 ribu lebih. Dia berharap status mereka bisa segera menjadi CPNS sesuai dengan komitmen pemerintah saat dibuka seleksi tahun lalu. (byu/wan)