Sumut Terboros Ketiga Konsumsi BBM Subsidi

Redaksi

12 years ago

JAKARTA-Komisi VII DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengawasi lima Provinsi yang paling boros mengonsumsi BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi. Salah satunya Sumatera yang hingga 30 Agustus lalu konsumsinya sudah 12,4-15,9 persen di atas kuota yang ditetapkan (overkuota). Persentesasi ini menunjukkan Sumut berada di peringkat tiga provinsi terboros menggunakan BBM bersebusidi.

SPBU: Pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar premium di SPBU 142011126 di Jalan Brigjend Katamso, Medan, belum lama ini.//andri ginting/sumut pos

“Pengawasan harus sampai ke pelosok-pelosok, selama ini ‘kan hanya di kota provinsi, itu paling (konsumsinya) 20-30 persen (dari total kuota wilayah). Semoga tidak banyak terjadi kebocoran di sana,” ujar Anggota Komisi Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Dewi Aryani kemarin.

Dia meminta BPH Migas untuk lebih serius memantau distribusi dan penjualan BBM subsidi terutama di beberapa kota yang konsumsinya melebihi kuota.
Komisi VII, terutama Fraksi PDIP, kata Dewi, pada prinsipnya sudah menyetujui tambahan kuota BBM subsidi sebanyak empat juta kiloliter, sebab itu adalah hak rakyat. Sementara negara berkewajiban menyediakan energi bagi rakyat. Namun begitu, penyaluran BBM subsidi harus tetap terjaga jangan sampai dinikmati oleh yang tidak berhak.”Oleh sebab itu kami minta pengawasan harus ditingkatkan, dari Provinsi hingga ke kecamatan,” tegasnya

Penambahan Subsidi Disetujui

Upaya penghematan yang telah diluncurkan pemerintah, kata Dewi, harus benar-benar diterapkan. Contohnya, larangan penjualan BBM subsidi untuk mobil dinas di wilayah Jabodetabek, di Jawa Bali untuk kendaraan BUMN dan BUMD, lalu larangan pembelian solar untuk kendaraan Perkebunan dan Pertambangan di seluruh Indonesia. “Harus dipastikan program penghematan itu berjalan baik, kalau memang nggak boleh ya SPBU harus berani menolak,” tukasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengaku seluruh fraksi telah setuju kuota BBM subsidi tahun ini ditambah empat juta kiloliter. “Hal itu disepakati disela pembahasan mengenai alokasi subsidi listrik yang dibahas pemerintah dan Komisi VII Senin malam. “Iya memang harus disetujui, nggak ada jalan lagi. DPR sepakat tapi minta syarat, pengawasannya harus ditingkatkan, terutama terkait program penghematan yang sudah dilakukan beberapa bulan ini,” katanya.

Menurut dia, hasil keputusan raker itu segera diteruskan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti, sementara pihak DPR meneruskan keputusan itu kepada Badan Anggaran DPR. Jero menuturkan kuota BBM subsidi harus ditambah empat juta kiloliter karena realisasi konsumsi over kuota hingga 11 persen secara nasional. “Tiap daerah habisnya berbeda-beda, ada yang boros ada yang sangat boros, mereka perlu diawasi lebih ketat (lihat grafis),” cetusnya.

Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandinii menyalahkan harga BBM yang murah yang menyebabkan masyarakat cenderung boros, padahal premium dan solar bukan termasuk energi tidak terbarukan. “Memang harusnya harga BBM sudah dinaikkan, tapi DPR-nya nggak setuju. Saya rasa idealnya Rp6.000 per liter cukup untuk 5-6 tahun ke depan. Minyak fosil ini harus dihemat, kalau tidak nanti kita tidak akan punya apa-apa untuk anak cucu kita,” sebutnya.