Dirut PT Railink MN Fadhila menyiramkan air bunga ke lokomotif kereta rel diesel elektrik (KRDE) tujuan Medan – Bandara Kualanamu. Pembangunan kereta api komuter termasuk prioritas pemerintah untuk kawasan Mebidangro.
SUMUTPOS – Kemacetan sudah kian akrab dengan jalanan di kota-kota besar di Indonesia. Pemerintah pun menetapkan enam prioritas pengembangan infrastruktur transportasi publik.
Enam wilayah yang dimaksud adalah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Bandung Raya (Bandung dan kota di sekitarnya), Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo), Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), dan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar).
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, prioritas diberikan karena pengembangan infrastruktur di enam wilayah tersebut sudah mendesak. Keberadaan sarana transportasi yang ada saat ini juga sudah tidak cukup mengimbangi mobilitas masyarakat. “Ini fase pertama. Wilayah-wilayah lain akan masuk fase berikutnya,” ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kemarin (19/11).
Apa bentuk konkret dari prioritas tersebut? Hatta mengatakan, dukungan pemerintah sudah dan akan diberikan dalam berbagai bentuk. Mulai dari pendanaan, hibah, penetapan proyek infrastruktur, hingga fasilitasi perizinan maupun akses pada investor. “Pemerintah pusat akan terus membantu dan mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur transportasi, meski harus diakui banyak hambatan di sana sini,” katanya.
Misalnya, untuk Jabodetabek, pemerintah pusat memberikan hibah kepada Pemda DKI Jakarta senilai 49 persen dari total pinjaman untuk pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara Selatan Tahap 1. Juga, memberikan bantuan studi DED (Detail Engineering Design) untuk persiapan Pembangunan MRT Koridor Utara Selatan Tahap 2, memfasilitasi pembangunan monorel, mendorong percepatan armada dan sterilisasi jalur busway TransJakarta, serta mendukung dan memfasilitasi pembangunan 6 ruas jalan tol dan percepatan penyelesaian jalan tol lingkar luar I dan II.
Untuk Gerbang Kertosusila, bantuan dan fasilitas pemerintah pusat meliputi rencana induk angkutan massal kota Surabaya, pengembangan jaringan KA, jalan tol Tengah Kota Surabaya (Waru-Wonokromo-Tanjung Perak), dan Tol Surabaya Eastern Ring Road.
Untuk wilayah Bandung Raya, bantuan meliputi pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road, pembangunan Jalan Tol Soreang Koja, Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, pembangunan jalur ganda, dan elektrifikasi Padalarang-Cimahi-Bandung-Cica lengka.
Untuk wilayah Mebidangro, bantuan meliputi pembangunan mass rapid transit (MRT), pembangunan kereta api komuter, serta pengembangan transfer point angkutan pemadu moda. Lalu, untuk wilayah Sarbagita bantuan meliputi pengembangan bus rapid transit (BRT) 2 koridor yaitu GOR Ngurah Rai-GWK dan Batubulan-Nusa Dua, serta pembangunanan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.
Adapun untuk kawasan Mamminasata, bantuan pemerintah meliputi pengembangan angkutan massal perkotaan dengan BRT, program pembatasan lalu lintas pada ruas-ruas utama, serta program peningkatan kapasitas jaringan jalan.
Sebagai gambaran, beberapa proyek ini sudah masuk dalam PPP Book 2013. Itu merupakan daftar proyek unggulan pemerintah yang ditawarkan kepada investor melalui skema public private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dan swasta.
Misalnya, proyek MRT di Surabaya. Di sini, pemerintah menawarkan pengembangan fasilitas transportasi publik berupa monorel dan tram. Untuk monorel, kebutuhan dana diperkirakan mencapai USD 990 juta. Sedangkan untuk tram sekitar USD 180 juta. Sehingga totalnya mencapai USD 1,17 miliar atau sekitar Rp 13,45 triliun (kurs Rp 11.500 per USD). “Ini adalah contoh proyek potensial yang ditawarkan ke investor swasta,” ujar Direktur PPP Bappenas Bastari Panji Indra. (owi/sof)