BOGOR-Suasana kebatinan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) sedang gundah. Pasalnya, sang menteri agama ini dijegal menjadi calon presiden tunggal dari partai yang dipimpinnya itu.
Apalagi, ada beberapa Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) yang menjegalnya, termasuk DPW PPP Sumatera Utara (Sumut).
Usaha SDA untuk mendeklarasikan diri sebagai capres rencananya akan dilakukan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II di Bandung, awal bulan lalu (7-9/2).
“Setelah gagal capres tunggal, Pak Surya sudah jarang mengadakan komunikasi dengan pimpinan wilayah,” jelas sumber kepada Radar Bogor (grup Sumut Pos).
Penelusuran wartawan koran ini, penjegalan deklarasi pencapresan tunggal SDA sudah dirancang sebelum Mukernas. Adalah Ketua DPW Jawa Barat Rachmat Yasin, Ketua DPW Sumatera Utara (Sumut) Fadly Nurzal, dan Ketua DPW Sulawesi Selatan (Sulsel) Amir Uskara, menjadi komandan penggembosan langkah ketumnya sendiri.
Awal Januari, sejumlah elite partai berlambang Kakbah ini dikumpulkan SDA di rumah pribadinya di Jalan Jaya Mandala VII, Komplek Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Rachmat Yasin turun diundang dalam pertemuan singkat itu. “Saat itu semuanya terdiam ketika SDA menegaskan akan mendeklarasikan capres tunggal di mukernas. Apalagi istrinya (Wardatul Asriah) ikut bicara,” paparnya.
Beres pertemuan di Kuningan, Rachmat Yasin bersama Amir dan Fadly disebut-sebut menggalang suara mayoritas ketua DPW untuk menolak deklarasi. Mereka berkumpul di Hotel Crown, Jakarta akhir bulan lalu(26/1). Ada sekitar 26 DPW hadir dalam pertemuan itu. Mereka akhirnya satu suara untuk menjegal niatan SDA.
Pertemuan berlanjut pada H-1 Mukernas di Grand Panghegar Bandung. Para penguasa wilayah mulai merumuskan alasan mereka menolak pendeklarasian SDA. Rachmat kemudian melempar wacana bahwa PPP harus memiliki capres lebih dari satu. Ketika semuanya sepakat, sembilan nama kemudian diluncurkan ke forum.
Mereka yakni Jusuf Kalla, Joko Widodo, Din Syamsuddin, Khofifah Indar Parawansa, Isran Noor, Jimly Asshiddiqie, Yenny Wahid, dan Jenderal Moeldoko. Belakangan dua nama terakhir dicoret karena tidak mau dicapreskan. “Ini dinamika dalam sebuah partai. Ini sudah biasa. Kami ini juga berhak bersuara karena kami ini kan kapolda,” ujar Fadly sembari tertawa kemarin.
Jelang Mukernas, sejatinya SDA kembali mengundang sejumlah ketua DPW di sebuah kamar khusus di Grand Panghegar Bandung. Di kamar tersebut, SDA tidak mau langkahnya untuk mendeklarasikan diri dijegal. Namun sejumlah ketua DPW justru membelot. Dalam pandangan umumnya di podium mukernas, Fadly malah membacakan keputusan SDA bukanlah capres tunggal. Saat itu wajah sang ketum memerah dan segera meninggalkan forum.
“Ini nih ada yang lebih kompeten, Ketua Pengarah (sambil menunjuk ke arah Lukman Hakim Syaifuddin,Red),” ucap Suryadharma saat dikonfirmasi seusai Mukernas, beberapa waktu lalu. Beres itu, SDA sama sekali tidak mau berkomentar.
Fadly menolak jika aksi pembelotannya itu akan memicu perpecahan di tubuh PPP. Dia menegaskan, deklarasi capres hanya akan dilaksanakan selepas Pileg. Pun demikian dengan Amir Uskara dan Rachmat Yasin. Mereka berdalih, langkahnya tersebut merupakan bentuk penyelamatan partai. “Kami bukan menolak pencapresan tapi cuma pendeklarasiannya saja. Kita cuma tidak sepakat dan beda pandangan. Bukan berarti pecah,” papar Amir.
Meski dibantah, riak di PPP ini memang makin tampak. Apalagi sebelumnya, politisi senior PPP asal Sumut, Hasrul Azwar, pun sempat ‘menyerang’ SDA. Hal ini terjai ketika Hasrul saat dimintai keterangan atau diperiksa KPK terkait penyelewengan dana haji. “Nah kalau ditanya apakah saya mengetahui ada dugaan korupsi, saya nggak tahu dengan hal tersebut. Itu kan sudah jelas, bahwa disebut dugaan korupsi pengelolaan dana haji. Nah penyelenggaranya kan pemerintah (Kemenag), jadi saya tidak tahu menahu,” katanya Jumat (7/2) lalu.
Meski mengaku tidak tahu menahu terkait dugaan korupsi tersebut, Wakil Ketua Umum PPP ini menyebut ada beberapa hal teknis yang kerap menjadi penyebab mengapa ongkos naik haji sering kali berubah-ubah. Salah satunya dikarenakan ongkos pesawat bagi calon ditetapkan berdasarkan dollar Amerika Serikat.
Saat ditanya apakah KPK masih akan kembali memanggil Hasrul, pria yang kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari PPP untuk dapil Sumut ini, mengaku belum mengetahuinya.
Sebelumnya Hasrul mengakui dicecar oleh penyidik soal mekanisme penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dia melanjutkan, sesuai amanat Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama membentuk panitia kerja masing-masing buat menentukan biaya ibadah Haji.
“Nah nanti kita rapat buat menentukan ongkos haji antara Komisi VIII dan Kementerian Agama,” sambung politikus asal Sumut Ini.
Hasrul memaparkan, saat pembahasan penetapan itu, Menteri Agama Suryadharma Ali turun langsung. Selain itu, Suryadharma ditemani oleh Direktur Jenderal Haji (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh). Jabatan itu saat ini diduduki oleh Anggito Abimanyu. “Di situ ada Dirjen Haji (PHU-Penyelenggaraan Haji dan Umrah). Ada Menteri Agama juga. (Yang ditanya soal penetapan ongkos ibadah Haji) 2012,” ucap Hasrul. (gar/jpnn/rbb)