JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Arab Saudi akan membuka pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah luar negeri, termasuk Indonesia pada penyelenggaraan haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi.
“Saya kemarin bertemu Menteri Haji dan Umrah Saudi. Saya mendapat penjelasan, akan ada pemberangkatan jamaah haji tahun ini dari luar Saudi,” ujar Menag Yaqut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (21/3) dikutip JawaPos.Com dari Antara.
Kabar itu disampaikan Yaqut saat menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (20/3). Dalam pertemuan itu, Yaqut juga menyinggung masalah kuota haji. Ia berharap Indonesia bisa mendapatkan kuota yang ideal, seiring dengan banyaknya jamaah yang sudah menunggu dan rindu ke Tanah Suci.
Ia menegaskan, Indonesia sudah siap untuk memberangkatkan calon jamaah haji dan yang paling penting Arab Saudi memberikan kepastian soal kuota. “Saya sampaikan, mungkin kuota haji tahun ini belum normal karena pandemi, namun saya berharap Indonesia dapat alokasi ideal,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah mengatakan, Pemerintah Arab Saudi akan membuka kesempatan jamaah luar Saudi untuk beribadah haji tahun ini. Apalagi saat ini jamaah umrah dari berbagai negara juga sudah berdatangan dan pelaksanaan berjalan lancar.
Adapun terkait kuota, Tawfiq belum bisa memastikan sebab keputusan bukan dari Kementerian Haji dan Umrah saja. Proses pengambilan keputusan tentang kuota harus melibatkan instansi terkait lainnya di Kerajaan Arab Saudi.
Menurutnya, jumlah kuota tidak akan sama seperti sebelum pandemi. Namun, Arab Saudi tahun ini siap menerima jamaah haji luar negeri dan persiapan terus dilakukan.
DPR Diminta Usulkan Bipih tak Naik
Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu meminta Komisi VIII DPR turut mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 1443H/2022M tidak naik. Anggito menjelaskan, anggaran yang disusun terkait dana pengelolaan ibadah haji sebesar Rp156,233 triliun. “Untuk 2022, dana pengelolaannya kurang lebih sama untuk tahun ini, karena tahun lalu uangnya tidak dipakai, Rp156,233 triliun. Tahun ini diharapkan ada keberangkatan haji 100%, kalau tidak nanti dana pengelolaannya akan lebih tinggi,” kata Anggito Abimanyu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/3).
Anggito melanjutkan, pihaknya belum mendapatkan kepastian dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag terkait jumlah Bipih. Dia mengulas soal subsidi haji pernah bertambah pada tahun 2016 dan subsidi yang seimbang dengan Bipih pada 2019 lalu.
“Dulu 2013 itu porsi subsidinya jauh lebih kecil (Rp13,9 juta) daripada Bipihnya (Rp33,9 juta). 2016 porsi Bipih tetap (Rp34,6 jt) tapi subsidi ditambah cukup besar (Rp25,4 juta). Kemudian 2019 itu seimbang antara subsidi dan Bipih (Rp 35,4 juta dan Rp 35,2 juta), beban jamaah dan subsidi tetap,” kata Anggito.
“Tahun 2022, kami baru mendengar mengenai rancangan Bipih. Kami terus terang dokumennya belum kami dapatkan dari PHU. Mereka belum berikan. Kami menunggu saja apa kebijakan dari Kemenag dan apa arahan dari Komisi VIII kami akan memenuhi. Dari keuangan Insyaallah kami penuhi,” sambungnya.
BPKH kemudian meminta Komisi VIII DPR dan Kemenag agar dapat memastikan jumlah kuota haji agar kebutuhan dana bisa ditetapkan segera. Dia menyarankan biaya perjalanan haji tahun ini tidak naik. “BPKH menyarankan agar Komisi VIII bisa memfasilitasi kepastian kuota haji, ikut menyarankan agar biaya perjalanan haji tidak naik, Bipih dapat disesuaikan, kontribusi APBN dalam prokes, dan negosiasi penangguhan pajak,” ujar dia.
Usulan itu kemudian disambut baik oleh anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Samsu Niang. Dia mengatakan usulan BPKH perlu ditindaklanjuti oleh Panja Haji. “Di poin kesimpulan terakhir itu ada yang dia mengatakan bahwa mudah-mudahan biaya haji tidak naik dan ada saran yang menarik mudah-mudahan tidak kena pajak di Arab Saudi. Ini bagus sekali saran dari BPKH ini,” kata Samsu Niang. “Jadi ke depan, Panja ini memang harus bisa kita panggil khusus BPKH ini untuk mendengarkan langsung skenario biaya hajinya untuk 2022,” lanjut dia.
Senada, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN Muhammad Rizal mengatakan pihaknya masih mengusahakan jumlah ongkos haji sama dengan tahun 2020. Dia menilai adanya kenaikan biaya haji akan memberatkan masyarakat saat ini. “Kita di komisi VIII sering bicarakan ongkos haji ditekan minimal sama dengan tahun 2020, yang Bipih itu masuk akal juga ada kenaikan-kenaikan, tapi bagaimanapun juga masyarakat dengan kondisi sekarang sangat berat,” ujarnya. (jpc/dtc)