JAKARTA- Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap dugaan penyimpangan anggaran bantuan sosial (bansos) tahun 2010 di delapan kementerian. Nilai totalnya terbilang fantastis, yakni Rp2,435 triliun. Data tersebut diangkat FITRA berdasarkan hasil audit BPK tahun 2011.
“KPK harus segera melakukan penyelidikan,” kata Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi di Jakarta, kemarin (21/6). Dia menjelaskan anggaran bansos adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap dirinya.
“Dalam laporan BPK disebut sejumlah kementerian yang anggaran bansosnya tidak mengalir atau penyalurannya tidak sesuai peruntukan,” ujar Uchok.
Dugaan penyimpangan paling besar terjadi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), yakni mencapai Rp1,49 triliun. Rinciannya adalah penyaluran tidak ada atau tidak lengkap laporan pertanggungjawaban keuangannnya sebesar Rp1,425 triliun, dana tidak disalurkan atau mengendap di pihak ketiga sebesar Rp69,33 miliar, dan penyaluran yang tidak sesuai peruntukan sejumlah Rp 438,67 juta. “Semua ini mengindikasikan terjadinya penyimpangan anggaran yang serius di kementeriannya Pak M Nuh,” tegas Uchok.
Penyimpangan nomor dua terbesar ditemukan di Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang dinahkodai Andi Mallarangeng. Dananya mencapai Rp407,8 miliar. “Pantas saja pemuda dan olah raga kita tidak maju-maju dibandingkan negara lain. Soalnya anggaran bansos terjadi penyimpangan dalam penyalurannya,” sindir Uchok.
Berturut -turut penyimpangan dana bansos lain adalah Kementerian Sosial sebesar Rp 236,510 miliar (lainnya lihat grafis-red).
Sementara itu Anggota BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) Eva Kusuma Sundari mengatakan BAKN sebenarnya sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Salah satunya dengan ‘melacak’ indikasi penyimpangan itu dengan mempertanyakannya ke sejumlah daerah.
Saat kunker BAKN ke sejumlah provinsi, seperti Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, dan NTB, tegas Eva, indikasi penyimpangan itu memang sangat terasa. “Kami memang menemukannya di lapangan,” ujarnya. Menurut Eva, masa genting aliran dana bansos terjadi menjelang pilkada.(pri/jpnn)