JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Berbagai koalisi masyarakat anti korupsi meminta Ketua KPK Firli Bahuri tidak playing victim ke publik atas kasus dugaan pemerasaan yang sedang membelitnya. Juga tidak menjadikan lembaga KPK sebagai tameng terkait kasusnya.
Ketua Indonesia Memanggil (IM57+ M Praswad Nugraha meminta Firli Bahuri berhenti memainkan diksi serangan balik koruptor. Sebab, justru pemberantasan korupsi dan kinerja KPK memburuk sampai ke titik nadir di bawah kepemimpinan dirinya. “Di mata kami IM57 Institute seorang Firli Bahuri tidak pernah menjadi bagian dari perlawanan dan pemberantasan Korupsi,” paparnya.
IM57+ menyebut, Firli Bahuri harus berhenti menggunakan tameng institusi KPK. Untuk melindungi dirinya dari dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sebab, jika kondisi ini terus sengaja dilakukan hanya akan merusak marwah dan kehormatan lembaga anak kandung reformasi.
Hal senada di disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Dia meminta Firli fokus pada kasus yang sedang dia hadapi. Bukan melebar ke mana-mana dengan narasi yang diciptakan.
Termasuk soal mobil hilang di Bareskrim saat dirinya diperiksa pada 16 November lalu terkait kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. “Pernyataan mobil hilang itu berbohong,” ucap Boyamin.
Sebab, pengawasan di Bareskrim tergolong ketat. Tidak mungkin semua kendaraan bisa masuk ke sana. Dia menyakini, Firli masuk dalam pemeriksaan dan naik mobil juga sudah diatur diatur. Jadi tidak perlu mendramatisir soal kehilangan mobil.
Boyamin menduga, Firli gugup usai diperiksa dan ketika menemui awak media yang menunggunya. Pola menghindari dari media, bukan kali itu saja dilakukan Firli. Saat diperiksa di Bareskrim yang pertama, dia juga mengindar dari kejaraan pers. Bahkan sempat mengganti mobilnya saat keluar agar tak terendus media.
“Kemarin itu sebenarnya akan dilakukan oleh Firli lagi. Tapi keburu ketahuan,” ucapnya. Mengomentari kondisi Firli yang sampai harus menutupi wajahnya saat keluar dari ruang pemeriksaan.
Soal penuntasan hukum harus dipercepat, seperti yang disampaikan Firli di awak media di KPK, Boyamin berpandangan lain. Menurutnya, saat ini justru banyak kasus di KPK yang belum tertangani secara tuntas. Seperti masalah izin tambang di Waringin Timur, kasus E-KTP, sampai soal Harun Masiku yang hingga kini masih buron. (elo/jpg/ila)