Pemerintah Alokasikan Rp37,8 M untuk Seleksi
JAKARTA – Kebijakan moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak efektif. Surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang ditandatangani menteri keuangan, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, serta menteri dalam negeri pada akhir Agustus 2011 tidak mampu ditegakkan secara efektif.
Komitmen untuk menghentikan sementara perekrutan CPNS pusat dan daerah itu seharusnya berlaku hingga 31 Desember 2012. Selama moratorium, tim reformasi birokrasi nasional akan menata ulang struktur dan kelembagaan kepegawaian. Termasuk mengatur tata laksana atau mekanisme penerimaan CPNS dan manajemen aparatur SDM.
Faktanya, saat ini terdapat 14 kementerian dan lembaga negara yang mulai membuka lowongan baru. Di antaranya, Kemenkeu, Kemenlu, Kemenkum HAM, dan Mahkamah Agung (MA). “SKB yang ditandatangani tiga menteri itu ternyata mandul. Tidak bisa menghentikan penerimaan CPNS baru,” kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Minggu (22/7).
Menurut dia, alokasi anggaran untuk seleksi atau penerimaan CPNS baru di 14 kementerian atau lembaga negara tersebut pada 2012 mencapai Rp37,8 miliar. Dia membandingkan, pada 2011, anggaran yang dialokasikan Rp80,1 miliar untuk 24 kementerian atau lembaga negara yang membuka lowongan baru. “Yang lebih ironis dan tidak tahu malu adalah Kementerian Keuangan. Menterinya sendiri ikut menandatangani SKB, tapi lebih dulu melanggar SKB tersebut,” kritik Uchok.
Dia menyebut, pada anggaran 2012, Kemenkeu membuka penerimaan CPNS dengan anggaran Rp15,6 miliar. Dengan mulai dibukanya penerimaan CPNS pada pertengahan 2012, Uchok menilai SKB tiga menteri tentang moratorium rekrutmen CPNS sudah gagal total. “Kalau memang serius, seharusnya Kemenkeu sebagai bendahara negara membatalkan semua program dan alokasi anggaran kementerian atau lembaga yang pada 2012 mempunyai program penerimaan CPNS,” kata Uchok.
Dia menduga, tetap berlangsungnya rekrutmen CPNS itu disebabkan adanya permainan mafia CPNS. “Setiap CPNS yang ingin lolos dan diterima masuk sebagai CPNS harus bayar uang pelicin dulu. Praktik ini jelas sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo agak kaget dengan telah dibukanya perekrutan CPNS pada tahun ini. Dia menyampaikan, bulan lalu komisinya mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar. Saat itu, sejumlah anggota dewan menanyakan kebijakan moratorium rekrutmen CPNS. “Menterinya bilang moratorium CPNS masih diberlakukan. Pemerintah sendiri masih mau menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer,” kata Arif.
Kebijakan pemerintah, lanjut Arif, adalah menyelesaikan tenaga honorer kategori I (gajinya bersumber dari APBN dan APBD) pada 2012. Sementara itu, tenaga honorer kategori II (gajinya bersumber dari selain APBN dan APBD) diselesaikan mulai tahun depan hingga 2014. “Kalau sekarang tiba-tiba dibuka pendaftaran CPNS, menurut saya, itu aneh. Jangan-jangan terjadi miskoordinasi antara Men PAN dengan kementerian yang lain,” ujarnya.
Arif menuturkan, setiap tahun ada sekitar 150 -160 ribu PNS yang pensiun. Pengangkatan pegawai honorer yang tengah menjadi agenda pemerintah masih jauh di bawah itu. Karena itu, penambahan PNS dari jalur honorer masih bisa diterima. Apalagi, ada tuntutan yang sangat masif dari puluhan ribu tenaga honorer yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan catatan, setelah itu tidak ada lagi rekrutmen tenaga honorer baru.
Namun, rekrutmen CPNS harus distop dulu. Pada prinsipnya, ungkap Arif, salah satu tujuan reformasi birokrasi di Indonesia adalah merasionalisasi jumlah pegawai. Karena itu, dilakukan kebijakan moratorium untuk menyelesaikan tumpukan tenaga honorer, pensiunan PNS, dan menata kembali formasi kepegawaian.
Dari aspek regulasi, DPR dan pemerintah juga tengah membahas RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). “Setelah ditemukan postur birokrasi yang ideal, baru diputuskan perlu atau tidak menambah pegawai baru,” terang politikus PDIP itu. Arif khawatir usul rekrutmen CPNS kali ini lebih bermotif politik mendekati pemilu. “Setiap dua tahun menjelang pemilu selalu begitu,” sindirnya. (pri/c6/agm/jpnn)