Ketua KPK, Abraham Samad, saat melayani pertanyaan wartawan di kantornya di kawasan Kuningan Jakarta. KPK membenarkan, jika sejumlah calon menteri yang diajukan Presiden Jokowi, masuk dalam daftar kuning dan merah. Dengan nama-nama yang ditelaah tersebut, Abraham menyatakan, bahwa Jokowi-JK sebaiknya tidak mengangkat nama-nama yang termasuk dalam daftar kuning dan merah untuk jadi menteri.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar serius memberi warning pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memilih menteri yang diberi tanda merah. Kalau dia tetap nekat melantik, Ketua KPK Abraham Samad mengancam tidak segan-segan menyebut pemerintahan Jokowi kurang berintegritas. Malah, bukan tidak mungkin ada menteri aktif menjadi tersangka.
Samad menjelaskan sikap itu kemarin sore di kantornya. Dia menegaskan tanda merah dan kuning yang diberikan pada calon nama menteri Jokowi bobotnya sama: tidak boleh menjadi menteri. “Kadarnya mau tahu? Kalau merah mungkin itu tidak lama lagi. Ibaratnya, merah satu tahun kalau kuning dua tahun,” jelasnya.
Meski demikian, dia tetap tidak menjelaskan siapa saja yang diberi catatan jelek oleh lembaga antirasuah. Samad tidak mau mengomentari penjelasan Jokowi yang menyebut ada delapan nama diberi tanda khusus oleh KPK. Pria asal Makassar itu menyebut hak presiden untuk memberi penjelasan.
“Nggak bisa (menyampaikan nama, Red). Kita hormati Pak Jokowi, biarlah Pak Jokowi yang menyampaikan. Posisi KPK sudah merekomendasikan ada yang diberi warna merah dan kuning. Posisinya sama, nggak boleh jadi menteri,” imbuhnya.
Menghormati Jokowi, lanjut Samad, termasuk dalam pilihan untuk mengikuti rekomendasi KPK atau tidak. Yang pasti, dia sudah ke Istana Negara kemarin siang untuk bertemu dengan Jokowi. Dalam pertemuan itu, dia kembali menjelaskan makna warna merah dan kuning dari sudut pandang pemberantasan korupsi.
Nah, kalau ternyata Jokowi tetap meloloskan, Samad tentu tidak bisa menahan karena itu hak preogratif presiden. KPK, sudah menjalankan tugas untuk menjaga moralitas dan mempertahankan integritas kepada publik. “KPK punya kewajiban memberikan rekomendasi mana yang layak dengan jelas. Kalau tetap dipilih, bisa kita simpulkan pemerintahan ini nggak bersih,” ungkapnya.
Samad tidak secara langsung mengatakan bahwa menteri aktif bisa dijadikan tersangka seperti dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, dia mengatakan KPK perlu melihat perkembangan penentuan kabinet dahulu. “Kita lihat perkembangannya agar kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif untuk perbaikan bangsa,” tegasnya.
Saat disindir apakah KPK bakal membuka kasus baru untuk nama-nama yang dicoret, Samad memilih bungkam. Begitu juga dengan pertanyaan terkait ada tidaknya nama baru dari Jokowi untuk mengganti delapan calon menteri yang diberi catatan KPK.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah mencoret delapan nama dari daftar calon menteri dalam kabinetnya. Pencoretan nama-nama tersebut terkait dengan rekomendasi yang diberikan KPK dan PPATK. Artinya, kedelapan nama tersebut memiliki track record atau rekam jejak bermasalah, khususnya berkaitan dengan masalah hukum.
“Ini saya sampaikan apa adanya ya. Karena kemarin kita menyampaikan itu (daftar calon menteri) kepada PPATK dan KPK. Dan ada delapan nama yang tidak diperbolehkan,” jelasnya dalam press conference di halaman belakang Istana Merdeka, kemarin.
Namun, ketika ditanya siapa calon-calon yang mnedapat rapor merah tersebut, Jokowi bungkam. Dia hanya menegaskan bahwa posisi kedepalan orang tersebut segera digantikan orang lain. “Saya tidak bisa sebutkan namanya. Nanti ya diganti, kalau nggak diganti nanti siapa yang ngisi (kursi menteri),” kata Jokowi.
Meski begitu, Jokowi menuturkan bahwa nama-nama yang menggantikan kedelapan orang tersebut, ada yang berasal dari daftar calon menteri sebelumnya. Tapi, dia memastikan tidak ada calon menteri yang berasal dari tim transisi. “Tim transisi itu apa, tidak ada nama menteri berasal dari tim transisi. Tolong ditulis tidak ada. Sudah cukup. Tapi memang ada (nama) yang baru,” tegas Jokowi.
Presiden RI ketujuh itu juga menegaskan media untuk tidak menebak-nebak kedelapan nama calon menteri yang dicoret. Dia bahkan meminta agar media tidak asal mempublikasikan nama-nama yang dihapus dari daftar calon menterinya.
“Jangan ada media yang sekali-kali menulis nama itu (yang dicoret) dan hanya menebak-nebak. Saya ini memperingatkan karena ada yang sudah menulis dan keliru. Ini soalnya menyangkut nama seseorang. Saya sampaikan ini ya,” urainya.
Jokowi juga telah memanggil sejumlah tokoh ke Istana, kemarin. Di antaranya, politikus Nasdem Siti Nurbaya, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno, Mantan Wamenkeu II Bambang Brodjonegoro, dan pakar hukum tata negara. Saldi Isra. Sehari sebelumnya, juga ada beberapa orang yang diminta datang oleh Jokowi. Diantaranya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, politikus PDIP Aria Bima, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Komaruddin Hidayat, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, Mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, politikus Partai Hanura Yudi Crisnandi, dan Mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.
Presiden Terpilih Joko Widodo .
Kirim Surat ke DPR
Di sisi lain, berbagai langkah terus dilakukan Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) terkait pemilihan calon menteri. Yang paling baru, dipastikan Presiden telah mengirim surat ke ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto soal struktur kabinet.
Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menuturkan, surat tersebut dikirimkan beberapa hari yang lalu ke DPR untuk mendapatkan pertimbangan. Hal ini diperlukan karena akan ada sejumlah kebijakan perampingan dengan penggabungan dan pemisahan kementerian. “Surat ini kemungkinan telah sampai ke ketua DPR,” jelasnya.
Jokowi-JK merasa perlu mengirim surat tersebut karena DPR merupakan mitra kerja. Sehingga, antara eksekutif dan legislatif bisa bekerja sama lebih baik. “Masukan dari DPR, nantinya akan ditampung presiden,” ujarnya ditemui di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.
Terkait kemungkinan PPP mendapat jatah menteri, Hasto menegaskan bahwa tidak ada praktik transaksional dalam pemilihan menteri dalam pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, penyusunan kementerian didasarkan pada kepentingan bangsa. “Tidak ada itu,” paparnya.
Kepentingan bangsa ini, lanjut dia, diutamakan masalah kemaritiman yang akan menjadi masa depan dari bangsa ini. Karena itulah akan ada kementerian kemaritiman. “Sekali lagi, semua hak preogratif Jokowi,” jelasnya.
Karena itu juga soal jumlah kementerian yang mencapai 34 atau 33 itu menjadi tidak begitu penting. Sebab, yang paling utama bagaimana efektifitas dari kementerian untuk bekerja menjawab persoalan bangsa. “Jumlah itu tidak penting,” paparnya.
Jumlah kementerian menjadi relatif karena yang penting adalah agenda dari setiap kementerian. Kalau agenda itu pro rakyat dan berjalan baik tentu akan jauh lebih bermanfaat. “Dari pada hanya membahas soal jumlah,” ucap dia.
Mengenai bagaimana restu Megawati terhadap kementerian Jokowi, Hasto menegaskan bahwa hal tersebut tentu tidak diperlukan. Sebab, Megawati sendiri yang telah menyiapkan Jokowi menjadi pemimpin. “Tentu saja tidaklah,” jelasnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih Joko Widodo.
Mulai Dikritik
Bahkan, pertemuan antara dirinya dengan Megawati yang dilakukan kemarin sore juga tidak membahas soal kabinet. Pertemuan itu hanya membahas soal rencana rapat DPP yang akan dilakukan hari ini. “Kami bahas ini sesuai hasil rakernas,” terangnya.
Pada bagian lain, molornya pengumuman pembantu presiden itu dikritisi oleh anggota DPR RI. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut Fadli, Jokowi tidak menepati janjinya dalam pengumuman kabinet. “Katanya akan diumumkan selang satu hari dilantik. Sampai kini ternyata belum pengumuman,” jelasnya.
Menurut dia, hal itu tidak sesuai dengan visi dalam pidato kenegaraan Jokowi. Saat dilantik hari Senin lalu (20/10) Jokowi mengatakan semua pihak harus bekerja untuk kemajuan Indonesia. “Ini gimana katanya mau kerja kerja kerja. Kok sampai sekarang belum terbentuk,” paparnya.
Molornya pengumuman kabinet itu, kata Fadli juga berdampak pada terhambatnya kinerja dewan. Pasalnya sampai kini DPR belum mempunyai tenaga ahli. Karena penunjukkan tenaga ahli harus diputuskan baleg. “Baleg aja belum terbentuk. Gimana mau kerja. Ini akan merugikan pemerintah juga,” jelasnya.
Politikus dari Gerindra itu mengatakan memang pembentukan kabinet selambat-lambatnya 14 hari usai pelantikan. Namun, menurut dia lebih cepat justru lebih baik,” paparnya
Kritik juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri keterlambatan itu disebabkan mekanisme seleksi menteri yang dilakukan oleh Jokowi. Dia mengatakan ketika diperiksa KPK ternyata banyak menteri yang menerima rapot merah. “Setelah itu dia bingung,” ujarnya.
Politikus PKS itu menambahkan dia menilai kabinet Jokowi tidak sesuai komitmen. Awalnya Jokowi mengatakan bahwa kabinet harus bersih dari korupsi. Menterinya secara rekam jejak harus tidak punya masalah. “Namun saat ini ada nama-nama bermasalah di kabinet. Seperti Sri Mulyani. Ini kan gak sesuai komitmen,”paparnya. (dim/idr/aph/jpnn/rbb)