JAKARTA-Kenaikan harga BBM tinggal hanya menunggu waktu. Menteri ESDM Jero Wacik sampai harus menyampaikan permohonan maaf atas kebijakan tersebut.
“Mohon maaf kepada rakyat Indonesia, (harga) BBM akan naik,” kata Jero di sela menghadiri pengarahan presiden dalam raker 2012 Kemenlu, kemarin.
Meski begitu, Jero belum bisa memastikan berapa kenaikan harga BBM. Begitu juga kapan mulai akan diberlakukan. “Kami tengah menghitung, jangan terburu-buru. Kami hitung yang terbaik untuk rakyat,” ujar mantan Menkop dan UKM itu.
Pemerintah, lanjut dia tetap akan memikirkan bantuan bagi masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM. Selain itu, langkah efisiensi juga akan ditempuh.
“Walaupun yang terjadi kantung kita mengempes, negara akan melakukan efisiensi. Ada beberapa yang kita tunda sehingga rakyat tidak terlalu berat,” urainya. Dia meminta publik menunggu hingga pembahasan APBN-P rampung dibahas bersama DPR.
Sementara itu, rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi menjadi perhatian serius Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk itu, BUMN pun akan dilibatkan secara aktif untuk meringankan beban masyarakat kecil atas kenaikan harga BBM tersebut.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, di tengah masyarakat Indonesia ada kelompok rakyat kecil yang sebenarnya juga tidak ingin jika harga BBM naik, namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersuara.”Karena itu, kita harus solider dengan saudara-saudara kita ini,” ujarnya di Kantor Kementerian BUMN kemarin.
Dahlan mengatakan, ketika nanti harga BBM dinaikkan, maka pemerintah sudah pasti melakukan kebijakan untuk meringankan beban masyarakat kecil, misalnya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagaimana yang dilakukan dulu. “Nah, kami di BUMN juga akan memberikan bantuan langsung, dananya akan diambil dana CSR (corporate social responsibilty),” katanya.
Seperti apa bentuk bantuan langsung tersebut? Menurut Dahlan, dirinya punya keinginan agar bantuan dari BUMN ke masyarakat kecil bisa disalurkan tidak dalam bentuk uang tunai. “Bisa saja melalui pasar murah, atau pemberian bantuan beras ke kampung-kampung nelayan yang membutuhkan,” sebutnya.
Lalu, berapakah dana yang disiapkan BUMN? Dahlan menyebut, selama ini setiap tahun BUMN sudah menyisihkan sebagian laba yang diperolehnya untuk CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). “Tahun ini, datanya masih kami kumpulkan,” katanya.
Sebagai gambaran, pada tahun 2011, target dana PKBL yang dihimpun mencapai Rp3,01 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk Program Kemitraan sebesar Rp2,05 triliun dan Bina Lingkungan sebesar Rp965 miliar.
Dahlan menambahkan, jika dibutuhkan dana tambahan, maka BUMN punya potensi dari kelebihan setoran dividen. Sebagaimana diketahui, pada APBN 2012, BUMN ditargetkan menyetor Rp28 triliun. Namun, dengan kenaikan laba BUMN, maka potensi setoran dividen bisa mencapai Rp30 triliun.
“Nah, kalau dalam APBN-P 2012 nanti dividen BUMN dipatok tetap Rp28 triliun, maka BUMN punya room (ruang atau potensi, Red) untuk menggunakan kelebihan Rp2 triliun dalam program CSR,” jelasnya.
Sementara itu, pengamat politik Saiful Mujani menilai, jika nantinya pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM, maka dampak politiknya akan dirasakan Partai Demokrat.
“Kenaikan BBM sangat berpengaruh negatif pada Demokrat. Jika kenaikan tidak disertai kompensasi yang besar, yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat, maka akan mempersulit Demokrat,” ujar Saiful Mujani di Jakarta, kemarin.
Hal senada disampaikan pengamat perminyakan yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRES) Marwan Batubara. Hanya saja, Marwan bisa memaklumi kenaikkan harga BBM, asalnya angka kenaikkannya masih diambang toleransi, yakni maksimal Rp1000.
“Sekitar 30 persen kebutuhan minyak kita dari impor. Jadi, ketika harga minyak dunia naik, maka akan lebih banyak lagi duit yang digunakan untuk impor,” ulasnya kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin. “Jadi kita maklum kalau minyak juga naik. Cuman, naiknya berapa?. Kalau naiknya tak logis, kita tolak!” tambahnya.
Tanggapan lebih menerucut dikemukakan Ketua Komisi C DPRD Medan, Jumadi. Katanya, kenaikan BBM malah belum layak untuk Medan. “Karena dilihat dari sisi pendapatan eknomi dari segi upah masih tergolong rendah dengan daerah lain. Apakah Kota Medan siap dengan permasalahan yang akan mucul bila kenaikan harga BBM tidak sesuai dengan pendapatan ekonomi masyarakat,” kata Jumadi.
“Solusi harus segera diberikan untuk penghasilan masyarakatnya. Jadi masyarakat tidak hanya mengharapkan bantuan pemerintah saja,” tambahnya. (owi/fal/jpnn/sam/adl)