JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Adanya satu pasien monkey pox atau cacar monyet di Indonesia mendapat reaksi dari Presiden Joko Widodo. Dia meminta agar segera dilakukan vaksinasi dan penanganan agar kasus serupa tak menyebar. Presiden menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera menyediakan vaksin cacar monyet. “Urusan vaksin segera,” ujarnya.
Selain vaksinasi, Presiden juga perintahkan jajaran terkait untuk lebih memperketat pemeriksaan di pintu-pintu masuk ke Indonesia. Begitu juga tempat lain dengan interaksi yang tinggi. “Betul-betul dicek secara ketat,” tutur Kepala Negara.
Jokowi juga meminta masyarakat untuk tidak panik karena penularan cacar monyet terjadi pada saat pasien sudah bergejala dan melalui kontak fisik dengan pasien. “Saya rasa yang paling penting adalah kesiapan-kesiapan kita mengatasi itu,” ujarnya.
Pada kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan sudah mengirim reagen ke laboratorium yang bisa mendeteksi monkeypox. Hasil PCR dari pasien akan dilakukan penyelidikan dengan genome sequence. Ini sekaligus melihat varian monkeypox berasal dari Afrika Barat atau Tengah.
“Vaksinnya sudah kita beli sekarang sedang dalam perjalnaan datang,” tuturnya. Vaksin ini berbeda dengan vaksin Covid-19 yang harus diberikan enam bulan sekali. Pemakaian vaksin untuk cacar monyet hanya sekali seumur hidup. Selain itu, Kemenkes juga memastikan obat juga telah tersedia.
Budi mengimbau agar seluruh pihak waspada. Terutama pada orang dengan ruam pada kulit. “Jika ada teman ada bintik-bintik seperti cacar jangan dekat-dekat,” sarannya.
WHO sendiri, menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril, belum memberikan rekomendasi untuk vaksinasi massal seperti saat pandemi COvid-19. Kendati begitu, sudah ada sekitar 2-3 negara yang melakukan vaksinasi massal untuk monkeypox ini. Namun, pihaknya sudah melakukan persiapan untuk pengadaan vaksin penyakit cacar monyet ini. Di mana, dalam penentuannya harus melalui rekomendasi BPOM. “Insyaallah ada 10 ribu yang nanti kita adakan,” katanya.
Vaksin monkeypox ini diberikan pada mereka yang sudah terpapar. Vaksin disuntikkan saat penderita menjalani masa inkubasi. Selain itu, vaksin juga diberikan pada mereka yang kontak erat. Selain vaksinasi, Pakar Epidemiologi Universitas Griffith Dicky Budiman meminta pemerintah menyediakan lokasi untuk isolasi pasien yang terpapar Cacar Monyet ini. Sebab, masa isolasi penyakit ini cukup panjang, yakni 3 minggu.
Bukan hanya itu, tidak semua masyarakat tergolong mampu dan memiliki tempat untuk isolasi mandiri. Mengingat, pasien harus benar-benar terpisah dan mendapat pengawasan dokter. “Isolasinya lebih lama dibanding Covid-19. Jadi pemerintah harus siap kalau ini banyak yang terjangkit,” katanya.
Masyarakat pun diminta untuk waspada. Sebab, penyakit ini bisa menjangkit semua orang dengan perilaku seksual apa saja. Tak terbatas pada kelompok tertentu dengan perilaku seksual menyimpang.
Karenanya, lanjut dia, protokol kesehatan (prokes) 5M harus kembali ditegakkan. Pastikan selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, hingga perilaku hidup sehat dan bersih. “Lalu jangan menstigma, membenci, dan memberikan cap negative. Karena ini bisa membuat penderita semakin tertutup dan menjadikan penyakit ini lebih mudah penularannya,” paparnya.
Guru Besar Fakultas Kedoktera UI Prof. Tjandra Yoga Aditama menerangkan bahwa ketersediaan vaksin cacar monyet di dunia saat ini masih terbatas. Yoga menyebut bahwa WHO menyatakan kekhawatiran bahwa ketimpangan pemerataan vaksin yang pernah terjadi untuk COVID-19 akan terjadi lagi pada pengendalian cacar monyet ini. “Karena itu baik kiranya kalau kita di Indonesia segera mengadakan vaksin di lapangan untuk yang membutuhkan,” jelas Yoga.
Selain vaksinasi, kata mantan Direktur WHO Asia Tenggara ini, ada sedikitnya lima upaya kesehatan lain yang harus dilakukan menghadapi kemunculan kasus di dalam negeri. Pertama adalah peningkatan surveilan penyakit, kemudian penelusuran kasus yang ketat. Komunikasi risiko yang baik pada masyarakat harus selalu digalakkan. Keempat yakni keterlibatan aktif masyarakat, ke lima upaya penurunan risiko (“risk reduction measures”). “Kita tentu berharap agar di negara kita setidaknya ke enam upaya kesehatan ini dapat dilakukan dengan maksimal,” jelasnya.
Sementara itu, Epidemiolog Dicky Budiman mengatakan pengendalian wabah tidak boleh hanya melulu tergantung pada vaksin. “Cara pengendalian wabah apapun itu yang paling bisa pertama diandalkan adalah strategi kesehatan masyarakat atau public health intervention atau yang sering disebut dengan non pharmaceutical intervention,” jelas Dicky.
Intervensi jenis ini meliputi penguatan sistem respon terhadap wabah dengan intervensi-intervensi yang tanpa menggunakan obat termasuk vaksin. Hal ini kata Dicky dikarenakan seringkali wabah bersifat mendadak dan skalanya besar. “Ketika pandemi terjadi, seringkali belum ada vaksinnya atau obatnya. kalaupun sudah ada, jumlahnya terbatas, sedikit atau ditambah lagi banyak yang butuh. Jadi rebutan,” kata Dicky.
Sehingga kata peneliti Global Health Security ini penting bagi pemimpin pemegang kebijakan baik di level nasional maupun daerah untuk memahami dan memperkuat sistem respon kesehatan masyarakat di wilayahnya masing-masing. “Dan respon kesehatan ini bukan kuratif seperti diberi obat atau di rawat di rumah sakit,” katanya.
Dinkes Medan Segera Sosialisasikan PHBS
Kasus cacar monyet yang saat ini ‘menghantui’ dunia kesehatan telah masuk ke Indonesia. Meskipun baru ditemukan satu kasus, yakni di DKI Jakarta, namun Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengaku akan melakukan langkah antisipasi guna mencegah terpaparnya warga Kota Medan dari virus cacar monyet.
Kepada Sumut Pos, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan dr Pocut Fatimah Fitri mengatakan, saat ini langkah antisipasi yang paling memungkinkan untuk dilakukan pihaknya adalah dengan mensosialisasikan pentingnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
“Sama seperti pencegahan penyakit lainnya, kasus cacar monyet ini bisa kita cegah atau diminimalisir dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Untuk itu, saat ini kita kembali mensosialisasikan pentingnya PHBS kepada masyarakat,” ucap dr Pocut kepada Sumut Pos, Selasa (23/8).
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, fatalitas akibat cacar monyet atau monkeypox terbilang relatif rendah bila dibandingkan Covid-19. Hal itu dapat dilihat dari catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa dari 35.000 kasus cacar monyet di dunia, hanya 12 orang yang meninggal dunia.
Begitu juga dengan kasus penularannya, tingkat penularan virus cacar monyet tidak semudah Covid-19. Penularan cacar monyet terjadi, apabila adanya kontak fisik dengan pasien yang sudah bergejala. “Untuk itu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sangat penting untuk diterapkan,” ujar Pocut.
Ketika ditanya bagaimana teknis yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Medan dalam mensosialisasikan PHBS kepada masyarakat, dr Pocut tidak menjawabnya secara konkrit.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Kota Medan T. Edriansyah Rendy SH, mendorong Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan dan OPD-OPD terkait dalam mencegah masuknya virus cacar monyet ke Kota Medan.
“Pencegahan masuknya virus cacar monyet ini ke Kota Medan, saya rasa harus dilakukan sedini mungkin. Kita berharap, Dinas Kesehatan Kota Medan dan OPD terkait dapat mencegah masuknya virus tersebut,” ucap Rendy kepada Sumut Pos, Selasa (23/8).
Politisi muda Partai NasDem ini juga mengaku sepakat dengan Dinas Kesehatan Kota Medan yang akan melakukan sosialisasi PHBS kepada masyarakat untuk bisa terhindar dari virus cacar monyet tersebut.
Sembari menunggu vaksin cacar monyet masuk ke Indonesia setelah ditemukannya satu kasus cacar monyet di Jakarta, sambung Rendy, Dinas Kesehatan dan OPD-OPD terkait di Pemko Medan harus melakukan sosialisasi PHBS tersebut secara masif. “Kita berharap sosialisasi ini bisa dilakukan secara masif oleh setiap OPD terkait, bukan hanya oleh Dinas Kesehatan,” ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Medan Utara itu.
Rendy juga berharap, Dinas Kesehatan bisa terus meningkatkan pelayanan kesehatannya kepada masyarakat Kota Medan. Mengingat saat ini, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution tengah serius dan berfokus dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat Kota Medan.
Keseriusan Pemko Medan itu dapat terlihat dari rencana dioperasikannya RSUD Medan Labuhan yang saat ini telah berganti nama menjadi RSUD Bachtiar Djafar pada tahun ini juga sebagai fasilitas kesehatan baru di Kota Medan, khususnya Medan Utara. “Kita berharap, Dinkes Kota Medan bisa mendukung keseriusan Wali Kota Medan dengan meningkatkan mutu pelayanannya, khususnya dari sisi SDM di bidang kesehatan,” pungkasnya. (jpc/map)