Site icon SumutPos

Tak Cuma F-15EX, Indonesia Minat Beli Helikopter Black Hawk

SAKSIKAN: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan MoU dan Head of Agreement (HoA) rencana pengadaan pesawat tempur F-15EX dan helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk dalam lawatannya ke Amerika Serikat.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Keinginan memperkuat TNI dengan menambah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) terus diupayakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dalam lawatan ke Amerika Serikat (AS), dia menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Head of Agreement (HoA) rencana pengadaan pesawat tempur dan helikopter. Yakni jet tempur F-15EX dan helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk.

Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Gita Amperiawan yang melakukan penandatanganan HoA bersama Vice President of Global Business Development Sikorsky Jeff White. Tidak tanggung jumlah rencana pembelian helikopter legendaris itu mencapai 24 unit. Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri pertahanan, PTDI berkomitmen mendukung Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Termasuk dukungan untuk dalam rencana pengadaan alutsista strategis dari luar negeri. Karena itu, PTDI menandatangani HoA sebagai bagian dalam menjalin kemitraan strategis dengan produsen Black Hawk. “Kami yakin kerja sama strategis antara PTDI dan Sikorsky akan menghasilkan nilai tambah yang diperoleh atas kemampuan PTDI dalam integrasi, kustomisasi, modifikasi, dan peningkatan sistem untuk penyelesaian helikopter,” beber Gita.

Melalui kerja sama tersebut, Gita menyampaikan, terbuka kemungkinan bagi PTDI untuk melakukan MRO atau Maintenance, Repair, dan Overhaul helikopter Black Hawk. Termasuk MRO sistem dan engine helikopter yang sudah digunakan dalam berbagai operasi. “Selain itu, dengan menjadi pemasok resmi Sikorsky, PTDI juga dapat mengembangkan bisnis aerostructure-nya,” terang purnawirawan perwira tinggi TNI AU itu.

Penandatangan HoA yang dilakukan di fasilitas Lockheed Martin, Amerika Serikat itu diharapkan memberikan efek positif untuk kedua belah pihak. HoU itu bisa dijadikan landasan kerja sama antara PTDI dengan Sikorsky. Lewat kerja sama itu, terbuka peluang bagi Sikorsky untuk memberikan otorisasi kepada PTDI untuk melakukan assembly terhadap sistem utama Black Hawk. Mulai operasi yang meliputi inspection; ground and production flight testing, modifikasi, dan system upgrade.

Dalam kesempatan itu, Presiden Sikorsky Paul Lemmo menyampaikan bahwa penandatangan HoA itu merupakan bukti komitmen bersama antara perusahaannya dengan PTDI. “Untuk menyediakan helikopter S-70M Black Hawk untuk melayani kebutuhan keamanan Indonesia,” kata dia. “Black Hawk dirancang dan dibangun dengan standar militer terberat, dan dapat dengan cepat dan andal mengirimkan personel dan pasokan ke populasi yang tersebar secara geografis di wilayah kepulauan besar seperti Indonesia.” tambahnya.

Black Hawk merupakan helikopter angkut serba guna yang memiliki daya angkut besar. Selain sebagai pesawat angkut untuk mobilisasi personel, helikopter itu juga memungkinkan untuk dipakai sebagai helikopter angkut VVIP seperti kepala negara. Menhan Prabowo sangat optimistis dengan penandatangan kerja sama PTDI dan Sikorsky. “Kerja sama ini akan dapat menambah kekuatan TNI sekaligus memperkuat industri pertahanan,” kata Prabowo.

Sementara itu, pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyatakan bahwa kondisi pertahanan udara Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada kesenjangan antara kekuatan faktual dengan kebutuhan hadirnya kekuatan udara yang tidak hanya modern, tetapi juga siap tempur. “Indonesia membutuhkan kekuatan pertahanan udara yang memiliki efek deteren memadai serta mampu beroperasi multimisi dan multiperan,” terangnya.

Pada saatnya nanti, kehadiran F-15EX akan mempersempit kesenjangan dan ikut meningkatkan kapabilitas pertahanan udara Indonesia secara signifikan, bersama pesawat tempur Rafale dan yang lainnya. Fahmi menilai bahwa Pembangunan postur pertahanan mestinya bersifat dinamis, berkelanjutan. “Tidak boleh diselenggarakan hanya sekadar dalam rangka memenuhi target statistik,” urainya.

Fahmi mengakui bahwa Prabowo menghadapi tantangan yang berat dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Banyak alutsista yang sudah lama usang dan juga tidak siap tempur. “Namun berbagai langkah yang dijalankan justru menunjukkan kegigihannya sebagai menteri pertahanan yang bertanggung jawab mengatasi tantangan kapabilitas pertahanan,” jelasnya. (idr/syn/jpg)

Exit mobile version