Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kekhawatiran publik akan adanya dinamika politik antara Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) setelah memenangkan Pilpres 2014 ternyata terbukti. Dinamika diduga karena JK lebih dominan atas Jokowi.
“Seperti kekhawatiran banyak kalangan sebelum duet Jokowi-JK. Bahwa akan banyak dinamika antara keduanya. Terutama determinasi JK terhadap Jokowi,” kata peneliti The Political Literacy Institute, Adi Prayinto, kemarin.
Kata Adi, dugaan perbedaan pendapat antara Jokowi dan JK sebenarnya menkonfirmasi dugaan publik selama ini. Terutama sebelum Jokowi-JK digadang-gadangkan menjadi pasangan di Pilpres 2014.
“Buktinya sekarang ini (ada masalah kabinet ramping dan menganai kantor transisi,” ujarnya.
Sebenarnya kata Adi, perbedaan pendapat yang ditunjukkan JK bukan satu hal yang aneh. Pasalnya, perbedaan pendapat itu juga pernah dilakukan JK ketika menjadi wakilnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada saat itu, banyak pandangan dan keinginanan JK yang bertolak belakang bahkan bertentangan dengan presidennya. “Apalagi dengan Jokowi. Tentu JK akan lebih determinan (penentu),” katanya.
Adi berkata, perbedaan pendapat itu bisa mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-JK, apalagi ketika pemerintahan Jokowi-JK akan menjalankan kebijakan publik.
“Bagaimana kebijakan strategis lainnya ke depan, pasti banyak bertabrakannya,” dia menambahkan. Semestinya, kata Adi, presiden dan wakil presiden bisa kompak, sehingga apa yang menjadi kebijakan publik bisa dijalankan dengan lancar tanpa ada masalah.
Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nurbowo, mengatakan, ide wacana perampingan kabinet memang murni dari Jokowi, bukan atas dorongan orang-orang dekat Jokowi di PDIP apalagi pendapatnya tim transisi. Karena, Andar menilai Jokowi memiliki pandangan idealis dalam politik.
“Apakah Jokowi konsisten dengan rencananya kabinet ramping atau tidak,” katanya, kemarin.
Andar menyatakan, tidak heran Jika JK berbeda pendapat dengan Jokowi menganai struktur kabinet. Pasalnya, kata dia, JK itu sebagai kreator struktur kabinet gemuk.
JK pula, sambung dia, termasuk politikus yang realistis, dengan mengusung kabinet yang efektif secara manajerial, tetapi juga mampu mengakomodasi politik. “Supaya tidak punya kendala politik dengan parlemen/partai politik,” katanya.
Meskipun demikian, Andar berharap, Jokowi tetap konsisten dengan kabinet ramping yang telah direncanakannya. Sebab, kata Andar efektifitas kinerja itu lebih ditunggu oleh rakyat. Karena struktur kabinet yang ada sekarag terlalu gemuk, boros dan tidak efektif.
“Karena alasan politiknya lebih kentara daripada alasan kerja. Beberapa pos kementerian hanya diadakan untuk mengakomodasi kepentingan bagi bagi kekuasaan,” ujar Andar.
Meskipun tidak satu jalan dengan pasangannya JK, Jokowi harus tetap mempertahankan rencana kabinet ramping, karena, sebagai presiden, Jokowi sudah memiliki hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih.
“Dia harus yakin dengan gagasannya. Tinggal perlu mengkomunikasikan gagasan ideal itu dengan JK,” tuturnya.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyebut Jokowi hebat kalau bisa memangkas kabinet kementerian menjadi 27 saja.
“Wah, hebat. Bagus itu kalau bisa. Kita pengen lihat aja,” kata Dipo di kawasan Indonesia Peace and Security Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Salah satu opsi yang akan diusulkan kepada Jokowi-JK adalah pemangkasan kementerian menjadi 27 kementerian. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan Kabinet Indonesia Bersatu II yang memiliki 34 kementerian.
Menurut Dipo, jumlah kementerian sejak zaman Presiden Sukarno telah berada di kisaran 30. Jika sekarang jumlahnya ingin direduksi menjadi kisaran 20 unit, Dipo mengaku ingin melihat realisasinya.
“Silakan. Bagus tim transisi,” kata alumni Fakultas MIPA Universitas Indonesia ini. “Mereka kan sudah puasa sepuluh tahun. Siapa tahu punya ide-ide yang bagus,” lanjut Dipo.
Jika alasan pemangkasan ini adalah untuk penghematan anggaran, Dipo juga ingin mengetahui realisasinya kelak. “Juga ide-ide nya bukan orang parpol, bagus juga. Kita lihat saja nanti faktanya bagaimana,” ujar Dipo.
Jokowi sendiri sudah memimpin rapat dengan Tim Transisi. Berdasarkan rapat diperoleh tiga opsi susunan kelembagaan dan kementerian. “Ada tiga opsi yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Andi,” kata Jokowi sebelum meninggalkan rumah Tim Transisi.
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto pun memaparkan tiga opsi tersebut. Pertama, seperti sudah diusulkan sejak satu pekan yang lalu, yakni tetap 34 kementerian seperti sekarang. Namun nama kementerian ada yang diubah. Opsi ini diambil bila ruang manuver sisi anggaran Oktober-Desember 2014 sangat terbatas, sehingga tak dimungkinkan melakukan restrukturisasi perubahan anggaran.
Menurut Andi, opsi ini memfokuskan pada 31 urusan pemerintah yang tumpang tindih. Misalnya, urusan navigasi laut yang tersebar di 12 kementerian. Jokowi, ujar Andi, meminta kajian lebih mendalam, bahkan melakukan pembekuan program yang tumpang tindih. Setelah itu, baru kemudian diserahkan ke salah satu kementerian sehingga bisa lebih efektif.
Opsi kedua, ada 27 kementerian. Untuk mempelajari undang-undang dasar, kata Andi, ada tiga kementerian yang harus ada, yakni Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, ada tiga menteri yang pengubahannya harus lewat DPR, yakni Kementerian Agama, Hukum, dan Kementerian Keuangan. Karena itulah, enam kementerian itu akan tetap ada. Adapun kementerian lainnya akan dibuat sesuai dengan prioritas pemerintahan Jokowi-JK.
Pilihan ketiga, Andi melanjutkan, ada dua pilihan, yakni 20 atau 24 kementerian. Sejumlah kementerian juga dibuat sesuai dengan kebutuhan.
Dari semua opsi itu, menurut Andi, ada isu yang menonjol, antara lain, ihwal Kementerian Maritim. “Hampir semua opsi memunculkan Kementerian Maritim,” ucapnya.
Dia menambahkan, semua opsi juga memandang perlu adanya Kementerian Kedaulatan Pangan yang mengurusi masalah pertanian, perikanan, dan perkebunan.
Dalam urusan pendidikan, masih menurut Andi, ada yang mengusulkan untuk memecah menjadi dua, yakni Kementerian Pendidikan Dasar Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Kementerian Pendidikan Dasar mengurusi fondasi pendidikan dan pengetahuan anak-anak, sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi menjadi penyambung dunia pendidikan dengan industri dan kebutuhan lapangan kerja.
Saat rapat, ujar Andi, Jokowi juga meminta kajian lebih dalam mengenai cara menguatkan presidensial melalui penguatan lembaga kantor Kepresidenan. Andi juga menuturkan adanya usulan hadirnya lembaga Badan Penerimaan Negara yang menggabungkan pajak dan bea-cukai, atau wewenang untuk melakukan pengawasan, misalnya pengawasan program pembangunan, pengawasan keuangan dalam bentuk audit, atau pengawasan kinerja aparatur sipil negara.
Khusus pengembangan kelautan dan perikanan Indonesia, tercatat ada empat program yang akan diusung oleh Jokowi-JK.
Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (Ganti), Rokhmin Dahuri mengatakan, mengatakan program yang disusun oleh pasangan tersebut merupakan program jangka panjang pada periode 2015-2025.
Dia menjelaskan, program yang akan disusun dan diimplementasikan antara lain pertama, pembangunan sektor ekonomi kelautan yang ramah lingkungan. Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan eko baru di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan. Ketiga, pengembangan konektivitas maritim melalui konsep tol laut, penambahan armada kapal, dan penambahan pelabuhan.
“Dalam tol laut ada dua konsep yaitu political base dan pendulum nusantara. Tetapi sepertinya Jokowi akan pilih pendulum nusantara,” ujar Rokhmin dalam ‘Round Table Implementasi Poros Maritim untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia’ di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (25/8).
Menurut Rokhmin, pengembangan konektivitas ini perlu didukung dengan pembangunan industri galangan kapal di dalam negeri sehingga Indonesia tidak perlu bergantung pada kapal buatan asing.
“Korea Selatan yang lautnya kecil saja bisa jadi industri kapal terbesar. Karena dengan pengembangan industri ini, maka tiga industri lain juga akan tumbuh seperti industi metal, industri teknologi dan industri IT,” lanjut dia.
Keempat, juga akan dikembangkan sumber dana, baik dalam sisi fiskal, swasta, dan pembentukan bank maritim. “Pak Jokowi ini bangun bank maritim,” kata pria yang juga pernah menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan tersebut.
Selain empat program tersebut, anggota tim pemenangan Jokowi-JK ini juga mengungkapkan pasangan tersebut menargetkan Indonesia akan mempunyai 500 unit kapal moderen dengan kapasitas di atas 30 GT untuk melayani di 8 provinsi, seperti wilayah Maluku dan Papua.
“Juga ditargetkan akan ada 1 juta hektar tambak tambahan. Kemudian pengembangan mariculture atau pembudidayaan perikanan pada laut dangkal, pengembangan wisata bahari, serta pengembangan industri jasa maritim,” tandas Rokhmin. (bbs/val)