JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bekas Ketua DPR Setya Novanto kembali jadi omongan bernada miring. Kali ini penyebabnya adalah dugaan pemalsuan tanda tangannya dalam daftar absensi rapat paripurna DPR yang digelar Selasa (22/4). Sebab, pada hari itu posisi Novanto ada di Manado, Sulawesi Utara.
Pengamat politik pun menyebut Novanto mestinya kembali berurusan dengan Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) terkait dugaan pemalsuan tanda tangan itu. Menurut pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin, MKD sudah seharusnya bergerak mengusut dugaan pelanggaran etika dalam pemalsuan tanda tangan untuk absensi paripurna itu.
Menurut Said, ketidakhadiran anggota DPR dalam rapat juga berkaitan dengan etika. Karenanya meski belum ada aduan soal dugaan pemalsuan tanda tangan itu, namun sudah menjadi tugas MKD untuk mengusutnya.
“Kehadiran anggota dalam setiap rapat tidak memerlukan pengaduan karena MKD wajib mengawasi kehadiran anggota DPR dalam rapat,” ujar Said di Jakarta, Kamis (25/2).
Ia menambahkan, MKD tidak boleh menutup mata terhadap kasus itu. Sebab, posisi Novanto adalah ketua Fraksi Golkar yang mestinya hadir dalam paripurna yang agendanya pengambilan keputusan atas sebuah rancangan undang-undang (RUU).
Selain itu Said menegaskan, Novanto mestinya juga mendahulukan tugas-tugas kedewanan ketimbang urusan internal partai dan ambisi politik untuk menjaid ketua umum Golkar. Karenanya, sudah semestinya ada sanksi, termasuk anggota DPR yang sering menitipkan tanda tangan absensi.
“Sanksi yang diberikan atas ketidakhadiran jangan pandang bulu. Proses saja semua yang terindikasi bermasalah (soal absensi),” tandas Said.
Sebelumnya Novanto sudah dua kali digarap MKD karena dugaan pelanggaran etika. Yang pertama adalah pertemuannya dengan pengusaha judi AS, Donald Trump. Sedangkan yang kedua adalah dugaan Novanto mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Belakangan kasus itu beken dengan sebutan Papa Minta Saham.
Dalam kedua dugaan pelanggaran etika itu Novanto sudah dinyatakan bersalah. Untuk kasus Papa Minta Saham bahkan memaksa Novanto lengser dari posisi ketua DPR.
Menyikapi ini, MKD akan tetap menindaklanjuti pesoalan ini.MKD akan mengintip CCTV di sekitar lobby ruang sidang paripurna DPR, gedung Nusantara II DPR.
“Bisa lewat CCTV paling bagus (mengintip pelakunya, Red),” kata Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR Jakarta, Jumat (26/2).
MKD juga akan mengecek ke Sekretariat Jenderal DPR RI, karena proses absensi kehadiran Anggota Dewan jelang sidang paripurna diawasi oleh mereka.
“Kami cek kesetjenan yang mengawasi tanda tangan. Karena absen ada yang jaga masing-masing partai. Kok bisa kecolongan. Kalau penjaganya bersaksi yang tanda tangan stafnya Novanto maka kami tanya apakah disuruh atau bagaimana,” jelasnya.
Kendatri begitu, Sufmi menegaskan, ia tidak ingin lembaga etik DPR dijadikan alat untuk kepentingan oknum-oknum menjatuhkan seseorang jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Tapi, semua aduan maupun informasi tetap diklarifikasi MKD.
“MKD dalam posisi menelaah secara mendalam (dua kasus itu-red), karena suhu golkar semakin dekat munas semakin panas. MKD tidak mau dijadikan alat untuk menjatuhkan atau politisasi soal golkar,” tegas Dasco.
Ini disampaikannya menanggapi dua kasus yang melibatkan para kandidat calon ketua umum partai beringin, yakni Ketua DPR Ade Komarudin dan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, yang menurutnya lebih bernuansa politis.
Akom (sapaan Ade Komarudin) dilaporkan ke MKD karena menaiki pesawat jet pribadi. Sedangkan Novanto, diduga terlibat tanda tangan palsu dalam absensi sidang paripurna dewan beberapa hari lalu. Tapi, mantan ketua DPR itu sudah membantahnya.
“Antara gratifikasi Akom dengan absen Novanto. Kalau kami lihat semua nuansanya politis. Seorang Anggota DPR sekelas Novanto itu pasti kalau keluar kota pasti pakai surat izin lalu kenapa dia suruh tanda tangani (palsukan-red),” ujar politikus Gerindra itu.
Anggota Komisi III DPR tersebut menduga ada yang sengaja memalsukan tanda tangan Novanto, lalu difoto dan diposting ke media sosial. Begitu juga dengan Akom, Dasco menduga ada yang sengaja ingin menjatuhkan karakter Ketua DPR itu.
“Ini sama, ada orang mau jatuhkan Akom dengan foto-foto jet lalu melaporkan ke MKD. Sekarang saya pergi ke daerah, lalu bos punya pesawat apakah itu gratifikasi? Saya tidak bisa naik pesawat Pak Prabowo lagi dong kalau begitu. Tiba-tiba ada foto lalu saya kena gratifikasi,” ungkapnya, dengan nada bercanda.
Sementara, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta absensi para wakil rakyat ketika menghadiri sidang paripurna dievalusasi. Fadli mengaku belum mengetahui duduk perkara skandal tanda tangan palsu yang dituduhkan kepada mantan Ketua DPR RI itu. Namun dia merasa memang ada kelemahan dalam sistem absensi DPR.
“Saya kira sistem absen perlu semacam evaluasi supaya tingkat kehadiran di paripurna juga tinggi. Walaupun kehadiran sampai 100 persen kadang tidak mungkin. Bisa saja ada yang sakit, izin. Tapi kami punya ketentuan kuorum. Separuh dari anggota,” tambahnya. (fat/rmo/dna/fat/jpnn)