JAKARTA- Nazaruddin bisa jadi tertawa terbahak dengan konstalasi politik Indonesia yang dia acak-acak. Namun, pelarian mantan bendahara umum Partai Demokrat itu bakal segera berakhir. Sebab, tim yang dipimpin Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sudah bersiap menjemputnya. Tim tersebut berangkat tadi malam (26/7).
Tim gabungan penjemput Nazaruddin tersebut terdiri dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Depkumham dan Mabes Polri. Namun, dia tetap bungkam saat ditanya lebih detil dimana keberadaan Nazaruddin. “Yang jelas, tim dari Imigrasi dan Mabes Polri akan ke salah satu negara,” ujarnya usai peresmian desa sadar hukum di Makassar Sulawesi Selatan.
Alasan kenapa tidak memberi tahu keberadaan Nazaruddin secara detil sangat klise. Patrialis tidak mau usaha selama ini untuk mendapatkan posisi Nazaruddin bisa sia-sia kalau posisinya di blow up. “Sulit mengatakan dia ada dimana. Kalau disebut, nanti dia kabur lagi,” imbuhnya.
Bagaimana dengan Argentina yang belakangan santer disebut? Patrialis juga tidak menanggapinya. Yang jelas, pihaknya telah berkordinasi dengan negara yang dituju tim. Satu hal yang ditekankan pada negara tersebut adalah status buron Nazaruddin. “Berapa tim yang berangkat kurang tahu, tapi dari Imigrasi ada satu orang,” jelasnya.
Meski terkesan operasi penjemputan telah disusun rapi, Patrialis tetap tidak yakin jika pria kelahiran Simalungun, Sumatera Utara bisa di keler ke tanah air. Apa sebabnya? Kemampuan Nazaruddin berpindah tempat meski paspornya telah dicabut awal Juli bisa jadi momok. “Kami berharap keberangkatan tim diakhiri dengan penjemputan Nazaruddin,” tandasnya.
Setali tiga uang, Mabes Polri juga tidak mau membeberkan lebih dalam tentang rencana penjemputan Nazaruddin. Bahkan, rencana penjemputan Selasa malam seperti yang disebut Patrialis Akbar juga tidak ditanggapi polisi. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Anton Bachrul Alam hanya mengatakan tim sudah bergerak sejak lama.
“Tanya beliau (Patrialis Akbar tentang rencana penjemputan, red) saja. Kita tunggu saja,” katanya. Disinggung negara mana yang menjadi tujuan tim, dia tetap enggan menjawab.
Di bagian lain, Kapolri Jenderal Timur Pradopo enggan menanggapi rencana penjemputan Nazaruddin yang dilakukan oleh tim gabungan. Dia beralasan, rencana itu belum terbuka untuk publik. “Kami bekerja dengan silent. Jadi proses ini saya minta ditunggu saja,” kata Timur sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, kemarin (26/7).
Mantan Kapolda Metro Jaya itu menegaskan, pihaknya mengiktu setiap informasi yang berkembang. Termasuk keberadaan Nazaruddin yang dikabarkan sudah terdeteksi. “Sekali lagi kami masih dalam proses penyelidikan yang semua silent. Kalau terbuka, bisa saja berubah dan berpindah-pindah,” katanya.
Di tempat yang sama, Menko Polhukam Djoko Suyanto juga tidak berkomentar banyak tentang masalah Nazaruddin. Bahkan dia mengaku belum ada penjemputan terhadap mantan anggota Komisi VII DPR itu. “Siapa yang bilang. Kapolri belum lapor ke saya soal penjemputan itu ,” katanya.
Dia memilih menunggu laporan dari Kapolri terkait pengejaran Nazaruddin. “Saya akan bicara kalau memang itu sudah terjadi. Jadi tidak boleh menebak-nebak. Sampai sekarang belum ada berita itu. Kalau ada pasti?kan?kapolri lapor,” kata mantan Panglima TNI itu.
Namun, Argentina sebagai negara yang bakal dituju tim tersebut tetap santer terdengar. Sebab, disitulah Nazaruddin diklaim berani menunjukkan dirinya melalui wawancara dengan Iwan Piliang via Skype. Alasannya, di video tersebut terlihat jika jendela dibelakang punggung Nazaruddin terlihat terang. Padahal, Iwan mengaku saat wawancara dilakukan pada pukul 23.12 hingga satu setengah jam.
Meski demikian, kemanapun Nazaruddin berada, pemerintah harus bisa membuktikan keseriusannya dalam mencarinya. Sebab, perilaku Nazaruddin bisa dikatakan licin karena mampu berpindah ke berbagai negara meski paspornya telah dicabut. Apalagi, red notice yang sekaligus menjadi permintaan kerja sama dengan Interpol untuk menangkap politisi dari Dapil Jember dan Lumajang itu.
Bagaimana setelah Nazaruddin tertangkap? Kemungkinan besar tidak akan ada keringanan hokum baginya. Sebab, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menilai Nazaruddin tidak pantas menjadi whistleblower. Alasannya, Nazaruddin tidak pernah memiliki niatan baik untuk mengungkap kasus. “Informasinya tidak konsisten dan berbohong,” kata Sekretaris Satgas Denny Indrayana.
Hal itu bertolak belakang dengan upaya Satgas untuk memberikan keringanan hukuman bagi Agus Condro. Selama ini, Agus dinilai koperatif dan mengungkap banyak hal. Sebab syarat untuk menjadi whistle blower adalah pelaku mau membantu, kooperatif, dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum. “Nazaruddin memiliki catatan kabur. Tidak cocok disebut pelaku yang bekerjasama,” paparnya.(kuh/rdl/dim/jpnn)