SUMUTPOS.CO – PEMERINTAH Tiongkok mengisolasi Kota Wuhan dengan tujuan meminimalkan penyebaran virus korona jenis baru. Penduduk di sana, baik lokal maupun asing tak diizinkan keluar dari Wuhan kecuali ada hal mendesak. Terkait hal itu, ada 93 WNI yang terjebak di Wuhan, 12 diantaranya mahasiswa asal Aceh.
Kini untuk menenangkan keluarga mereka di Tanah Air, Pemprov Aceh, membuat posko komunikasi untuk pemantauan. Dilaporkan Antara, Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Gani mengatakan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menginstruksi kepada seluruh pejabat Aceh untuk siaga satu, terkait penyebaran virus korona di Wuhan.
“Plt Gubernur Aceh telah mengambil kebijakan terkait dengan wabah virus korona yang bersumber di Wuhan dengan mengintruksikan kepada seluruh penjabat Aceh untuk siaga satu. Mengingat, ada mahasiswa Aceh yang sedang berada di Wuhan,” kata Saifullah Abdul Gani di Banda Aceh, kemarin.
Saifullah menyebut, posko itu dibuka untuk mempermudah jalinan komunikasi Pemerintah Aceh dengan mahasiswa di Tiongkok, khususnya di Wuhan. Posko itu berpusat di Dinas Sosial Aceh dan Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta.
Kata Saifullah, Plt Gubernur Aceh telah menunjuk asisten dua Pemprov Aceh Teuku Ahmad Dadek sebagai koordinator tim percepatan penanggulangan wabah korona di Tiongkok. Sebab, ada mahasiswa asal Aceh berada di Tiongkok.
Menurut Saifullah, berdasar keterangan dari Alfi, salah seorang mahasiswa Aceh yang berada di Wuhan, bahwa ada 12 mahasiswa Aceh masih dalam kondisi terisolasi di Wuhan. “Sebanyak 12 mahasiswa Aceh itu di bawah pantauan Pemerintah Aceh. Kami mendukung kebutuhan logistik mereka. Alfi juga menyampaikan pesan kepada keluarga di Aceh agar tetap tenang dan mereka juga semuanya dalam keadaan sehat,” katanya.
Sementara, Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun memastikan, ada 93 WNI masih tertahan di Wuhan. KBRI Beijing akan terus melindungi keselamatan dan mencukupi kebutuhan mereka. “Kami tidak akan meninggalkan mereka. Kami terus hubungi mereka. Bahkan, kalau ada hal mendesak yang perlu disampaikan, kami sediakan empat nomor hotline,” sebut Djauhari Oratmangun kepada Antara di Beijing, Senin (27/1).
Dubes Djauhari menyebut, kebutuhan logistik yang ada sekarang akan habis dalam lima atau enam hari ke depan. Untuk itu, pihaknya sudah melakukan antisipasi agar WNI di Wuhan bisa mendapatkan suplai kebutuhan. “Tapi sebelum mereka kehabisan, kami akan suplai terus,” imbuh Djauhari Oratmangun.
Distribusi logistik dipesan secara daring oleh KBRI dan kemudian dikirimkan melalui kurir kepada koordinator-koordinator WNI yang ada di setiap kampus dan apartemen. Tidak semua dari 93 WNI yang tertahan di Wuhan itu berstatus pelajar. Terdapat beberapa pekerja profesional yang tinggal di apartemen. “Tanpa terkecuali, mereka juga kami suplai pangan di mana pun warga kita (Indonesia) berada di Wuhan,” lanjut Djauhari.
KBRI Beijing juga telah mendirikan posko khusus di Changsha, Provinsi Hunan, untuk membantu suplai logistik bagi 93 WNI di Wuhan. Selain itu, upaya perlindungan juga dilakukan KBRI Beijing melalui komunikasi intensif dengan Pemerintah Tiongkok, Pemerintah Provinsi Hubei, dan Pemerintah Kota Wuhan. “Kami juga terus berkoordinasi dengan KJRI (Konsulat Jenderal RI) yang ada di Guangzhou dan Shanghai,” ujarnya.
Wuhan merupakan tempat awal munculnuya virus korona jenis baru yang dinamai 2019-nCoV. Semua akses di kota itu ditutup sehingga semua orang yang berada di wilayah Ibu Kota Provinsi Hubei itu tidak bisa keluar sejak Kamis (23/1) pukul 10.00 waktu setempat (09.00 WIB). Demikian pula dengan kota-kota di Provinsi Hubei.
Perlu diketahui, jumlah WNI yang berada di Wuhan sekitar 200 jiwa. Namun, 93 orang tertahan di kota itu saat penutupan berlangsung. Sementara yang lain sudah pulang ke tanah air untuk mengisi liburan semester musim dingin yang bersamaan dengan musim libur Tahun Baru Imlek.
KBRI Beijing menyediakan empat nomor hotline terkait wabah virus korona jenis baru yang telah membunuh puluhan orang di Tiongkok. Nomor hotline tersebut yakni +861065325489, +8613811284505, +8613146453974, dan +8613552235327.
Sudah 80 Orang Tewas
Sementara itu, Pemerintah Tiongkok melaporkan update terbaru terkait jumlah korban meninggal dunia akibat virus korona jenis baru. Hingga Senin (27/1) pagi waktu setempat tercatat 2.761 kasus virus yang bernama 2019-nCoV di Tiongkok. Itu termasuk 17 kasus di Hongkong, Makau, dan Taiwan.
Jumlah korban tewas juga bertambah menjadi 80 orang. Sementara itu, 51 orang telah dipulangkan dari rumah sakit karena telah dalam kondisi sehat, dan 5.794 lainnya berstatus terduga. Di Provinsi Hubei yang merupakan pusat berjangkitnya virus tersebut terdapat 371 kasus baru pada Senin (27/1) sehingga menjadi 1.423 kasus.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Tiongkok lantas memutuskan untuk memperpanjang libur kerja dan sekolah dalam rangkaian Tahun Baru Imlek. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pimpinan Komite Pusat Partai Komunis China (CPC) yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Li Keqiang, di Beijing.
Semula libur kerja berlangsung pada 24-30 Januari 2020. Pemerintah Tiongkok kemudian memperpanjang hingga 2 Februari 2020.
Sementara itu, libur sekolah yang bersamaan dengan libur semester sejak pertengahan Januari 2020 akan diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Semula jadwal masuk sekolah dari berbagai jenjang pendidikan akan dimulai pada akhir Februari 2020.
Rapat pengurus CPC tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai negara untuk memprioritaskan pengiriman staf medis dan peralatan kesehatan. Paling mendesak adalah pakaian pelindung dan masker wajah yang saat ini sangat dibutuhkan di Provinsi Hubei, khususnya Kota Wuhan.
Selain itu, pemerintah juga akan melaksanakan pembukaan jalur hijau untuk memperlancar kendaraan pengangkut perlengakapan kesehatan dan barang-barang kebutuhan untuk pasien. Selain itu untuk mempercepat pergantian giliran kerja petugas kesehatan untuk menghindari stres dan mengebut pekerjaan pembangunan rumah sakit lapangan sehingga dapat digunakan pada 2 Februari 2020. (ant/jpc/jpnn)