Berantas Korupsi untuk Hantam Lawan Politik
JAKARTA-Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengkritik pemberantasan korupsi di era pemerintahan SBY. Menurut dia, pemerintah telah menggunakan agenda yang sangat urgen tersebut sebagai instrumen untuk menghadapi lawan-lawan politiknya.
Yusril menyebut, setiap rezim memiliki cara berbeda. Saat Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, orang yang tidak sepaham dengan pemerintah divonis kontrarevolusioner. Begitu era Orde Baru, Soeharto melawan para penentang dan pengkritiknya dengan stigma PKI dan subversif.
Pemerintah yang kini berkuasa juga punya cara khas. Pemerintah sekarang, sebut Yusril, senang mencari-cari kesalahan para tokoh yang rajin melontarkan kritik. Mereka dituduh melakukan korupsi, lantas diseret ke penjara. Pemberantasan korupsi akhirnya terkesan tebang pilih sekali.
“Kalau sekarang, penguasa mengecap musuhnya sebagai koruptor, lalu menyeretnya ke Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi). Hal itu juga saya alami,” ucap Yusril dalam acara zikir akbar bertajuk Tiba Saatnya Kebenaran Datang di lapangan Monas, Jakarta, kemarin (27/2).
Lebih jauh, Yusril menyampaikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia sebenarnya jauh lebih baik daripada sistem pemerintahan negara kawasan Timur Tengah. Setelah reformasi bergulir pada 1998, undang-undang sudah membatasi secara tegas masa jabatan maksimal seorang presiden, yakni hanya dua periode.
Sementara itu, sejumlah negara di Timur Tengah belum mengatur pembatasan tersebut. Akibatnya, tokoh besar seperti Muammar Kadhafi yang kini digoyang berbagai aksi demonstrasi bisa memimpin Libya sampai 42 tahun. Sebaliknya, di Indonesia, seorang presiden hanya bisa mempertahankan kekuasaan konstitusionalnya maksimal sepuluh tahun atau dua periode.
“Tapi, kalau memimpin sampai sepuluh tahun, memerintahnya yang benar, dong. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain,” sindir Yusril di hadapan ribuan jamaah, lantas tersenyum. Lagu Garuda Pancasila juga dinyanyikan dalam zikir akbar yang digelar Jamaah Manakib pimpinan KH Junaedi Al Baghdadi itu. (pri/c11/tof/jpnn)